Kesultanan Gorontalo هولونتالو Pohala'a Hulontalo Kerajaan Gorontalo
1385–1878
Surat Sultan dari Kesultanan Gorontalo tahun 1791 Cap Surat Resmi Kesultanan Gorontalo
Lukisan Kawasan Benteng dan Istana Kesultanan Gorontalo tahun 1821. Kawasan Kesultanan ini dibangun oleh Sultan Botutihe tahun 1738
Wilayah kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Gorontalo yang meluas hingga ke tomini-bocht di Sausu dan Teluk Tomini tahun 1821
Ibu kota	Biawu
Bahasa yang umum digunakan	Bahasa Gorontalo
Agama	Sunni Islam
Pemerintahan	Monarki Konstitusional
Raja/Sultan
• 1300 - 1385	Humalanggi
• 1523 - 1550	Sultan Amai "Ta Olongia Lopo Isilamu"
• 1859 - 1878	Sultan Zainal Abidin Monoarfa
Sejarah
• Didirikan	1385
• Wilayah Jajahan Hindia Belanda	1878
Digantikan oleh Hindia Belanda Republik Indonesia
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Kesultanan Gorontalo yang mulanya disebut juga sebagai Kerajaan Hulontalo (Bahasa Gorontalo: Pohala'a Hulontalo) merupakan salah satu Kerajaan tertua di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi, dan paling berpengaruh di seantero Kawasan Teluk Tomini, Indonesia.^[1]

Kerajaan ini terletak di bagian tengah dari lengan utara pulau Sulawesi, dan diapit oleh dua perairan strategis yaitu Teluk Gorontalo di Selatan dan Laut Sulawesi di Utara.

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Gorontalo menjadi pusat penyebaran islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh dengan luas wilayah Kesultanan meliputi jazirah Gorontalo hingga ke wilayah Teluk Tomini (Teluk Gorontalo), sampai ke ujung Sausu, Parigi Moutong di Tomini-Bocht (tikungan Tomini), hingga beberapa wilayah di utara dan tengah pulau Sulawesi.^[2]

Kerajaan Gorontalo kemudian berubah menjadi Kerajaan Islam pada masa Pemerintahan Raja Amai yang kemudian berganti menjadi Sultan. Sultan Amai yang bergelar Ta Olongia Lopo Isilamu (Raja yang mengislamkan Negeri) merupakan Olongia atau Raja pertama dari Kerajaan Gorontalo yang menganut agama islam.

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Sikka Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Ibukota Kesultanan

Kedudukan ibukota Kesultanan Gorontalo mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Kemudian pada tahun 1024 H, ibukota Kesultanan Gorontalo dipindahkan ke Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi.^[3] Lokasi ibukota Kesultanan Gorontalo yang terakhir terletak di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.^[4]

Struktur Pemerintahan Kesultanan

Adapun struktur pemerintahan Kesultanan Gorontalo terdiri atas tiga lembaga yang disebut "Buatulo Towulongo" yang dimaknai sebagai 3 serangkai adat yang menyatu. Buatulo Towulongo terdiri dari:

• Buatulo Bubato, Lembaga Pemerintahan
• Buatulo Sara'a, Lembaga Keagamaan
• Buatulo Bala, Lembaga Pertahanan dan Keamanan

Masing-masing perwakilan Buatulo tersebut akan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Buatulo Bantayo yang dikepalai oleh seorang Bate. Selain itu, Buatulo Bantayo juga bertugas menciptakan peraturan-peraturan adat dan garis-garis besar tujuan kerajaan/kesultanan.

Batas Wilayah Kesultanan

Kesultanan Gorontalo memiliki wilayah kedaulatan yang berbatasan dengan Kerajaan Limboto, Kerajaan Suwawa, dan Kerajaan Bolango.

Meskipun begitu, pengaruh dan wilayah kekuasaan Kerajaan ini meluas hingga melintasi batas-batas Kerajaan tersebut, bahkan hingga ke wilayah perairan Teluk Tomini (Teluk Gorontalo) sampi ke Sausu, Parigi Moutong di Tomini-Bocht.^[5]

Adapun wilayah Kerajaan Gorontalo saat ini kini berada di dalam wilayah Kota Gorontalo, serta sebagian kecil berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Terbentuknya Kerajaan Gorontalo

Menurut manuskrip sejarah Gorontalo, cikal bakal Kerajaan Gorontalo bermula pertama kali dari sebuah Kerajaan Kecil (Linula) bernama Kerajaan Hulontalangi yang diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1300. Dalam catatan R. Tacco (1956), saat itu Kerajaan Hulontalangi telah dipimpin oleh Raja Humalanggi. Di kemudian hari, Raja Humalanggi memiliki seorang anak bernama Ilahudu yang kemudian merangkul dan mempersatukan 17 Kerajaan kecil di lereng atau kaki gunung.^[6] 17 Kerajaan-Kerajaan inilah yang kemudian membentuk Kerajaan Gorontalo yang pengaruhnya menjadi lebih besar dan meluas di beberapa wilayah di Teluk Tomini (Teluk Gorontalo).

Selain itu, Kerajaan Gorontalo sejak dahulu telah mengenal kedudukan Raja Perempuan atau Ratu sebagai pemimpin Kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, masyarakat Gorontalo telah mengenal kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan Kerajaan.

Daftar Perserikatan Kerajaan Gorontalo

Adapun Perserikatan 17 Kerajaan Kecil (Linula) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Hunginaa, Rajanya: Lihawa
2. Kerajaan Lupoyo, Rajanya: Pai
3. Kerajaan Bilinggata, Rajanya: Lou
4. Kerajaan Wuwabu, Rajanya: Wahumolongo
5. Kerajaan Biawu, Rajanya: Wolango Huladu
6. Kerajaan Padengo, Rajanya: Palanggo
7. Kerajaan Huwangobotu Olowala, Rajanya: Dawanggi
8. Kerajaan Tapa, Rajanya: Deyilohiyo Daa
9. Kerajaan Lauwonu, Rajanya: Bongohulawa (Perempuan)
10. Kerajaan Toto, Rajanya: Tilopalani (Perempuan)
11. Kerajaan Dumati, Rajanya: Buata
12. Kerajaan Ilotidea, Rajanya: Tamau
13. Kerajaan Pantungo, Rajanya: Ngobuto
14. Kerajaan Panggulo, Rajanya: Hungiyelo
15. Kerajaan Huangobotu Oloyihi, Rajanya: Lealini
16. Kerajaan Tamboo, Rajanya: Dayilombuto (Perempuan)
17. Kerajaan Hulontalangi, Rajanya: Ilahudu

Kedatangan Islam

Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bone.^[7] Penyebaran agama Islam di Gorontalo diperkirakan bermula sejak abad ke-16 (antara tahun 1501-1600), ditandai dengan Islamnya salah satu Raja Gorontalo yang bernama Amai. Raja Amai kemudian mengganti sebutan raja menjadi sultan, sehingga namanya dikenang luas sebagai Sultan Amai dari Kesultanan Gorontalo.

Salah satu referensi masuknya Islam di Gorontalo berasal dari penjelasan Profesor Ibrahim Polontalo, dimana perkawinan antara Olongia Amai atau Raja Amai dengan Puteri Owutango dari Kerajaan Palasa.^[8] Agama Islam yang dianut oleh Kerajaan Palasa Ogomonjolo (Kumonjolo) berasal dari hubungan pertalian darah kerajaan tersebut dengan para Raja dari Kesultanan Ternate.^[9] Dalam perkawinan tersebut, Raja Amai dan para pengikutnya dipersyaratkan untuk memeluk Islam dan Al-Quran sebagai sumber utama tatanan kehidupan dan adat istiadat masyarakat Gorontalo.^[10]

Setelah lamaran diterima, maka Raja Amai yang kemudian bergelar Sultan Amai kembali ke Gorontalo bersama istrinya Putri Owutango, serta didampingi 8 Raja-Raja kecil (Olongia Walu Lontho Otolopa) yaitu Raja Tamalate, Raja Lemboo, Raja Siyendeng, Raja Hulangato, Raja Siduan, Raja Sipayo, Raja Soginti dan Raja Bunuyo.^[11] Para Raja ini yang di kemudian hari membantu Sultan Amai dalam membimbing dan merancang adat istiadat yang berpedomankan pada agama Islam.

Sejarah Nama Kerajaan

Pada era kolonial Belanda, Kerajaan Gorontalo sendiri memiliki banyak nama yang disebutkan dalam berbagai literatur sejarah, termasuk dalam surat-menyurat antara Belanda dan para Raja Gorontalo saat itu. Nama lain dari Kerajaan Gorontalo yang banyak ditemukan dalam berbagai sumber referensi ilmiah dan media cetak sejak tahun 1800-an di antaranya adalah Goenong-Talo,^[12] Goenong-Tello,^[13] dan Holontalo.^[14]

Dalam catatan sejarah, asal usul nama Gorontalo sendiri memiliki banyak versi. Namun asal usul nama Gorontalo yang paling sesuai dengan fakta sejarah adalah berasal dari kata Huidu Totolu (Tiga Gunung), yang kemudian oleh berbagai literatur era kolonial diserap menjadi Goenong-Talo atau Goenong-Tello. Penjelasan sejarah ini ditegaskan secara lugas oleh Profesor Jusuf Sjarif Badudu dalam Buku Morfologi Bahasa Gorontalo pada tahun 1982.^[15]

Dalam bukunya tersebut, Prof. Badudu menjelaskan bahwa Tiga Gunung yang menjadi asal usul nama Gorontalo merujuk pada Gunung Tilonggabila (kini disebut Gunung Tilongkabila), Gunung Malenggalila, dan Gunung ketiga yang tidak bernama. Tiga gunung inilah yang kemudian dalam bahasa Gorontalo disebut sebagai Huidu Totolu yang kemudian diserap menjadi Hulonthalo atau Goenong-Talo, hingga akhirnya dikenal sebagai Gorontalo seperti sekarang ini.

Daftar Olongia (Raja) dan Tulutani (Sultan)

Olongiya to Tilayo

Olongia to Huliyaliyo

Lihat pula

• Kesultanan Limboto
• Kesultanan Bolango
• Suku Gorontalo
• Masakan Gorontalo
• Marga Gorontalo
• Bahasa Gorontalo
• Bahasa Melayu Gorontalo

Daftar Pustaka Rujukan

• Rosenberg, C. B. H. (1865). Reistogten in de afdeeling Gorontalo: gedaan op last der Nederlandsch Indische regering (Vol. 10). F. Muller.
• Riedel, J. G. F. (1870). De landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattinggola, of Andagile: Geographische, statistische, historische en ethnographische aanteekeningen.
• Riedel, J. G. F., & Behrnauer, W. F. A. (1871). Die Landsehaften Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo und Kattinggola oder Andagile mit geographischen, statistischen, geschichtlichen und ethnographischen Anmerkungen (Schluss). Zeitschrift für Ethnologie, 3, 397-408.
• Herbig, G. (1896). Aktionsart und Zeitstufe. Indogermanische Forschungen, 6, 157.
• Riedel, J. G. F. (1904). Aus der Holontalo-und der Tominisprache. In Volksdichtung aus Indonesien (pp. 318-340). Springer, Dordrecht.
• Rohlfs, G. (1871). Henry Noel von Bagermi. Zeitschrift für Ethnologie, 3, 253-255.
• Riedel, J. G. F. (1885). De oorsprong en de vestiging der Boalemoërs op Noord-Selebes. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 34, 495-521.
• Schröder, E. E. W. G. (1908). Gorontalosche woordenlijst. M. Nijhoff.
• Nur, S. R. (1979). Beberapa aspek hukum adat tatanegara kerajaan Gorontalo pada masa pemerintahan Eato (1673-1679). Universitas Hasanuddin (UNHAS).
• Haga, B. J. (1981). Lima Pahalaa: susunan masyarakat, hukum adat, dan kebijaksanaan pemerintahan di Gorontalo. Djambatan.
• Amin, B. (2012). Islam, Budaya dan Lokalitas Gorontalo. Dalam Jurnal Sejarah dan Budaya (KURE). Manado. Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado.
• Apriyanto, J. (2001). Konflik Gorontalo-Hindia Belanda periode 1856-1942 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
• Damis, M. (2016). Ikrar U Duluwo Limo Lo Pahalaa: Bentuk Kesadaran Etnis Gorontalo Era Prakolonial. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture.
• Baruadi, M. K. (2013). Sendi Adat dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. EL HARAKAH (TERAKREDITASI), 14(2), 293-311.
• Ismail, L. (2017). Pelayaran Tradisional Gorontalo Abad XIX. Skripsi, 1(231411068).
• Sirajuddin, S. (2018). Peran Para Sultan dalam Penyebaran Islam di Gorontalo. Al-Qalam, 14(1), 57-74.
• Hunowu, R. P. S. (2019). Kajian Bentuk Visual Dan Analisis Ornamen Pada Masjid Hunto Sultan Amay Gorontalo (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
• Amin, B. (2017). Lokalitas Islam Gorontalo. Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, Cahyo Seftyono, 1.
• Hasanuddin, H. Pelayaran Niaga, Bajak Laut, Perkampungan Pedagang di Gorontalo. Walasuji, 9(2), 261-275.
• Adiatmono, F. (2017). The Weapons Kingdom of Gorontalo (Form, Symbols, and History). International Journal of European Studies, 1(1), 7.

Referensi