Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Didirikan1 Januari 1947; 77 tahun lalu (1947-01-01)
Dasar hukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alokasi APBNRp3.970.500.681.000 (APBN 2023)[1]
LokasiJakarta
Pimpinan / Anggota
KetuaDr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Wakil KetuaDr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.,CGCAE., CertDA.
Anggota INyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA..
Anggota IIIr. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.
Plt. Anggota IIIDr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Anggota IVHaerul Saleh, SH., CRA., CRP., CIABV., CSFA. CFrA.
Anggota VDr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.
Anggota VIProf. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Anggota VIIDr. Slamet Edy Purnomo S.E., M.M., CertDA, CFrA, CIAE
Sistem Pemilihan Anggota
Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
Pelaksana BPK
Sekretaris JenderalBahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak. , CPA, CSFA
Situs Web
http://www.bpk.go.id/

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dikarenakan maraknya kasus penerimaan uang suap yang melibatkan auditor BPK dalam pemberian status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) telah menyebabkan kredibilitas lembaga ini dipertanyakan.[2][3][4]

Sejarah

Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
  • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas dan Wewenang

Tugas

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[5]

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:[5]

  1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Keanggotaan

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.[5]

Syarat Keanggotaan

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[5]

  1. warga negara Indonesia;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. berdomisili di Indonesia;
  4. memiliki integritas moral dan kejujuran;
  5. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  6. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. sehat jasmani dan rohani;
  9. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
  10. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
  11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar anggota

Periode 1998–2004

  1. Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Drs. Bambang Triadji, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Laksamana Muda TNI (Purn) I Gde Artjana, S.IP, sebagai Anggota;
  4. Drs. H. Bambang Wahyudi, MM, sebagai Anggota;
  5. Drs. H. M. Mukrom As’ad, Ak, sebagai Anggota;
  6. Drs. H. Amrin Siregar, Ak, sebagai Anggota;
  7. Sugiarto, S.H., sebagai Anggota.

Periode 2004–2009

  1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (Ketua)
  2. H. Abdullah Zainie, S.H. (Wakil Ketua)
  3. Drs. Imran, Ak.
  4. I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
  5. Hasan Bisri, S.E.
  6. Drs. Baharuddin Aritonang
  7. Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri

Periode 2009–2014

Jilid I

  1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua)
  2. Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Hasan Bisri, SE, MM (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
  9. Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII)

Jilid II

  1. Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua periode 26 Oktober 2009 – 21 April 2014)
  2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
  9. Bahrullah Akbar, Drs. (Anggota VII)

Jilid III

  1. Dr. H. Rizal Djalil (Ketua periode 28 April 2014 - 15 Oktober 2014)
  2. Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)
  3. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
  4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
  5. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
  6. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
  7. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
  8. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Anggota VII)

Periode 2014–2019

Jilid I

Pada tanggal 16 Oktober 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota BPK periode 2014 - 2019 yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:[6][7]

  1. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A (Periode 2014 - 2019) - Ketua
  2. Drs. Sapto Amal Damandari,Ak., C.P.A. (Periode 2012 - 2017) - Wakil Ketua
  3. Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si. (Periode 2012 - 2017) - Anggota I
  4. Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak. (Periode 2013 - 2018) - Anggota II
  5. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi (Periode 2014 - 2019) - Anggota III
  6. Dr. H. Rizal Djalil (Periode 2014 - 2019) - Anggota IV
  7. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Periode 2014 - 2019) - Anggota V
  8. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Periode 2011 - 2016) - Anggota VI
  9. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2014 - 2019) - Anggota VII

Jilid II

Dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna, berakhir masa jabatannya pada 18 April 2017. Setelah diadakan pemilihan oleh DPR, disahkan sebagai penggantinya adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun.[8]

  1. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA - Ketua
  2. Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. - Wakil Ketua
  3. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. - Anggota I
  4. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. - Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., M.B.A., CSFA - Anggota III
  6. Dr. H. Rizal Djalil - Anggota IV
  7. Ir. Isma Yatun, M.T. - Anggota V
  8. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. - Anggota VI
  9. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi - Anggota VII

Periode 2019–2024

Jilid I

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota baru BPK periode 2019 - 2024 yakni Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2014–2019 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:

  1. Dr. Agung Firman Sampurna,S.E, M.Si, CSFA (Periode 2019–sekarang) sebagai Ketua
  2. Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA (Periode 2018–sekarang) - Wakil Ketua
  3. Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Periode 2019–sekarang) - Anggota I
  4. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota III
  6. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (Periode 2017– sekarang) - Anggota IV
  7. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, CPA, CSFA (Periode 2016–2021) - Anggota V
  8. Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D, CSFA (Periode 2019–2021) - Anggota VI
  9. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota VII

Jilid II

  1. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (April 2022 – sekarang) sebagai Ketua
  2. Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA (Oktober 2019 – sekarang) - Wakil Ketua
  3. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA. (April 2022 – sekarang) - Anggota I
  4. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA (Periode 2019 – sekarang) - Anggota II
  5. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota III
  6. Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP. CSFA April 2022 – sekarang) - Anggota IV
  7. Ir. H. Ahmadi Noor Supit (2022 - sekarang) - Anggota V
  8. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota VI
  9. Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Periode 2019–sekarang) - Anggota VII

Jilid III

  1. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (April 2022 – sekarang) sebagai Ketua
  2. Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Periode 2019–sekarang) - Wakil Ketua
  3. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA. (April 2022 – sekarang) - Anggota I
  4. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA. (Periode 2019 – sekarang) - Anggota II
  5. Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (Periode 2022–sekarang) - Plt. Anggota III
  6. Haerul Saleh, S.H.,CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFrA.. (April 2022 – sekarang) - Anggota IV
  7. Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA. (2022 - sekarang) - Anggota V
  8. Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA. (Periode 2019 – sekarang) - Anggota VI
  9. Dr. Slamet Edy Purnomo S.E., M.M., CertDA, CFrA, CIAE (Periode 2023 – sekarang) - Anggota VII

Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).[9]

Struktur Organisasi

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.[5]

Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan:[10]

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Utama
  3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara
  4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
  5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
  6. Auditorat Utama Keuangan Negara I
  7. Auditorat Utama Keuangan Negara II
  8. Auditorat Utama Keuangan Negara III
  9. Auditorat Utama Keuangan Negara IV
  10. Auditorat Utama Keuangan Negara V
    • Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah barat
  11. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
    • Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur
  12. Auditorat Utama Keuangan Negara VII
  13. Auditorat Utama Investigasi
  14. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
  15. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
  16. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ daerah yang dipisahkan lainnya
  17. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
  18. Staf Ahli Bidang Investigatif
  19. Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor perwakilan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada 38 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan tersebut bertempat di ibu kota provinsi.

Pranala luar

Rujukan

  1. ^ Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
  2. ^ Kompas (2017-09-22). "Kredibilitas BPK Semakin Dipertanyakan". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-09. 
  3. ^ developer, mediaindonesia com. "Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2023-04-09. 
  4. ^ Tempo.co (2017-05-29). "Ujian Kredibilitas BPK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-09. 
  5. ^ a b c d e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  6. ^ Pengambilan sumpah/janji Anggota BPK RI
  7. ^ PROFIL BPK
  8. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-27. Diakses tanggal 2017-07-23. 
  9. ^ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1)
  10. ^ "Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-12-07. Diakses tanggal 2014-12-03. 

Situs web resmi

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Baca artikel lainnya :

A escola italiana de contabilidade é uma escola de pensamento que dominou a contabilidade mundial desde o lançamento do tratado contábil de frei Luca Pacioli, em 1494, até o início do século 20, quando foi sobrepujada pela escola estadunidense de contabilidade.[1] A escola italiana legou grande parte dos termos utilizados até hoje na contabilidade, como débito, crédito, lançamento de diário, razão, conta, balancete, balanço, demonstração de resultado, dívida, devedor, debênture …

Disney ChannelDiluncurkan 18 April 1983; 40 tahun lalu (1983-04-18) Juli 2002; 21 tahun lalu (2002-07) Pemilik Disney General Entertainment Content (untuk AS) The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. (untuk Indonesia) Negara  Amerika Serikat  Indonesia Bahasa Inggris Spanyol Indonesia (untuk Indonesia) Disney Channel! (Sebelumnya The Disney Channel) adalah salah satu saluran televisi 24 jam non-stop yang dimiliki oleh Disney. Program-program dari saluran ini kebanya…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)   لمعانٍ أخرى، طالع حضران (توضيح). حضران  - قرية -  تقسيم إداري البلد  اليمن المحافظة محافظ

此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年10月3日)維基百科所有的內容都應該可供查證。请协助補充可靠来源以改善这篇条目。无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除。 常乾坤个人资料出生1904年9月3日 大清山西省垣曲縣逝世1973年5月20日(1973歲—05—20)(68歲) 中华人民共和国北京市国籍 中华人民共和国政党 中国共产党 学历 黄埔军校 廣州航空學校 紅軍航

Прибульці 3: Взяття БастиліїLes Visiteurs : La Révolution Жанр КомедіяІсторичнийРежисер Жан-Марі ПуареПродюсер Жан-Марі ПуареКрістіан Клав'єСерж де ПукСценарист Жан-Марі ПуареКрістіан Клав'єУ головних ролях Крістіан Клав'єЖан РеноФранк ДюбоскКарін ВіарСільвія ТестюМарі-Анн Шазе…

Belgian cyclist Jenthe BiermansBiermans in 2023Personal informationFull nameJenthe BiermansBorn (1995-10-30) 30 October 1995 (age 28)Geel, BelgiumHeight1.84 m (6 ft 0 in)Weight78 kg (172 lb)Team informationCurrent teamArkéa–SamsicDisciplineRoadRoleRiderProfessional teams2014Development Team Giant–Shimano2015–2016SEG Racing2017–2019Team Katusha–Alpecin[1]2020–2022Israel Start-Up Nation[2][3]2023–Arkéa–Samsic Jenthe …

American author (born 1943) Joyce MeyerMeyer speaking in 2015BornPauline Joyce Hutchison (1943-06-04) June 4, 1943 (age 80)St. Louis, Missouri, U.S.OccupationBible teacher, author, speakerSpouseDave Meyer (2nd husband)Websitejoycemeyer.org Pauline Joyce Meyer (née Hutchison; June 4, 1943)[1] is an American Charismatic Christian author, speaker, and president of Joyce Meyer Ministries. Joyce and her husband, Dave, have four grown children and live outside St. Louis, Missouri. Her mi…

Artikel ini membutuhkan penyuntingan lebih lanjut mengenai tata bahasa, gaya penulisan, hubungan antarparagraf, nada penulisan, atau ejaan. Anda dapat membantu untuk menyuntingnya.Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. Bantulah memperbaikinya berdasarkan panduan penulisan artikel. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Nur Rahman Umar,Abbas sebagai Bupati Kolut 2017-2022Bupati Kolaka U…

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Primary Suspect – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2011) (Learn how and when to remove this template message) This article does not cite an…

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2019) كارلوس أفيري معلومات شخصية الميلاد سنة 1868  مقاطعة غروندي، إلينوي  مواطنة الولايات المتحدة  الحياة العملية المهنة محرر صحفي،  وسياسي  الحزب الحزب ا…

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Whittier Regional Vocational Technical High School – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2013) (Learn how and when to remove this template message) Public secondary/technical school in Haverhill, Massachusetts, United StatesWhittier Regional Voca…

Thông tin thêm: Danh sách vận động viên giành huy chương Thế vận hội Mùa hè 2016Một phần trong Thế vận hội Mùa hè 2016 Vận động đăng cai Triển khai (địa điểm, rước đuốc) Marketing (linh vật) Đài phát sóng Lễ khai mạc (người cầm cờ) Tóm tắt theo thời gian Bảng tổng sắp huy chương (vận động viên giành huy chương) Tranh cãi Kỷ lục Olympic và thế giới Lễ bế mạc (người cầm cờ) Paralympic…

Serbian singer-songwriter (born 1993) Sara JoСара ЈоJovanović performing at the 2021 Belgrade PrideBackground informationBirth nameSara JovanovićBorn (1993-10-29) 29 October 1993 (age 30)Rome, ItalyOriginBelgrade, SerbiaGenresPopR&Bdance-popOccupation(s)SingermodelactressYears active2011–presentLabelsIDJTunesBassivity DigitalMusical artist Sara Jovanović (Serbian Cyrillic: Сара Јовановић; pronounced [sǎːra joʋâːnoʋit͡ɕ]; born 29 October 1993), pro…

Commune in Bío Bío, ChileAlto Bío BíoCommuneRalco Museum Location of commune in the Bío Bío Region Alto Bío BíoLocation in ChileCoordinates: 38°03′S 71°19′W / 38.050°S 71.317°W / -38.050; -71.317CountryChileRegionBío BíoProvinceBío BíoAlto Bío Bío25 August 2003Government[1] • TypeMunicipality • AlcaldeFélix Vita Manqueti (PPD)Area[2] • Total2,124.6 km2 (820.3 sq mi)Elevation973 …

Cet article est une ébauche concernant les Jeux olympiques et l’Allemagne. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Allemagne de l'Ouest aux Jeux olympiques d'été de 1972 Code CIO BDR Lieu Munich Participation 2e Athlètes 423 Porte-drapeau Detlef Lewe MédaillesRang : 4e Or13 Arg.11 Bron.16 Total40 Historique Jeux olympiques d'été 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1…

For other uses, see Tarpan (disambiguation). TarpanTemporal range: Early Pleistocene–Holocene PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N ↓ The Cherson tarpan, the only tarpan to be photographed, 1884 Conservation status Extinct (1909) Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Perissodactyla Family: Equidae Genus: Equus Species: E. ferus Subspecies: †E. f. ferus Trinomial name †Equus ferus ferusBoddaert, 1785 Synonyms…

Soviet military commander Anatoly Iosifovich PetrakovskyNative nameАнатолий Иосифович ПетраковскийBorn29 December 1901Nyzhnya Safronivka village, Kherson Governorate, Russian EmpireDied3 September 1969(1969-09-03) (aged 67)Rostov-on-Don, Soviet UnionAllegiance Soviet UnionService/branchSoviet ArmyYears of service1922–1956RankMajor generalCommands held 395th Rifle Division 317th Rifle Division 57th Rifle Corps Battles/warsWinter War World War II Battl…

Hệ thống cấp bậc trong phân loại khoa học Trong phép phân loại sinh học, một ngành (tiếng Hy Lạp: Φῦλον, số nhiều: Φῦλα phyla) là một đơn vị phân loại ở cấp dưới giới và trên lớp. Từ ngành trong sinh học được dịch ra từ tiếng Hy Lạp φυλαί phylai, nghĩa là một nhóm có quyền bầu cử dựa trên cơ sở thị tộc tại các nhà nước thành bang tại Hy Lạp. Tổng quan Một ngành đại di…

This is a list of works by the Swiss-born French sculptor James Pradier (1790–1852). He was best known for his work in the neoclassical style. Works in cathedrals and churches Name~ Location Date Notes Statue of Saint Pierre Église Saint Sulpice. Paris 1822 Pradier executed a plaster statue of St Peter for this Paris church but it appears to have disappeared.[1][2] Le martyre de Saint André Église Saint Roch. Paris 1823 This work celebrating the martyrdom of Saint André (St…

Belgian chess player This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Anna Zozul…

Kembali kehalaman sebelumnya

Lokasi Pengunjung: 3.230.173.188