Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.[1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang .

Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah:

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Negara

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.[2] Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

  • indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
  • kebijakan pendapatan negara;
  • kebijakan pembangunan ekonomi;
  • perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
  • kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

Pendapatan Pajak

  • Pendapatan Pajak Dalam Negeri
    1. pendapatan pajak penghasilan (PPh)
    2. pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    3. pendapatan pajak bumi dan bangunan
    4. pendapatan cukai
    5. pendapatan pajak lainnya
  • Pendapatan Pajak Internasional
    1. pendapatan bea masuk
    2. pendapatan bea keluar

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

  • Penerimaan sumber daya alam
    1. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
    2. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
  • Pendapatan bagian laba BUMN
    1. pendapatan laba BUMN perbankan
    2. pendapatan laba BUMN non perbankan
  • PNBP lainnya
    1. pendapatan dari engelolaan BMN
    2. pendapatan jasa
    3. pendapatan bunga
    4. pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
    5. pendapatan pendidikan
    6. pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
    7. pendapatan iuran dan denda
  • pendapatan BLU
    1. pendapatan jasa layanan umum
    2. pendapatan hibah badan layanan umum
    3. pendapatan hasil kerja sama BLU
    4. pendapatan BLU lainnya

Belanja Negara

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

  • asumsi dasar makro ekonomi;
  • kebutuhan penyelenggaraan negara;
  • kebijakan pembangunan rancangan regulasi;
  • risiko (bencana alam, dan dampak krisis global)
  • kondisi dan kebijakan lainnya seperti bagi organisasi yang mendukung praktik sosial memiliki program untuk memerangi kemiskinan, inisiator pembangunan infrastruktur, meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan kesehatan[3].

Contoh lainnya, besaran belanja subsidi energi tidak dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:

  1. fungsi pelayanan umum
  2. fungsi pertahanan
  3. fungsi ketertiban dan keamanan
  4. fungsi ekonomi
  5. fungsi lingkungan hidup
  6. fungsi perumahan dan fasilitas umum
  7. fungsi kesehatan
  8. fungsi pariwisata
  9. fungsi agama
  10. fungsi pendidikan
  11. fungsi perlindungan organisasi sosial
  12. fungsi infrastruktur

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah

  1. belanja pegawai
  2. belanja barang
  3. belanja modal
  4. pembayaran bunga utang
  5. subsidi
  6. belanja hibah
  7. bantuan sosial
  8. ormas
  9. belanja lain-lain

Transfer ke Daerah

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:

  • Dana Perimbangan
    1. Dana Bagi Hasil
    2. Dana Alokasi Umum
    3. Dana Alokasi Khusus
    4. Dana Otonomi Khusus
  • Dana Otonomi Khusus
  • Dana Penyesuaian

Pembiayaan

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

  • asumsi dasar makro ekonomi;
  • kebijakan pembiayaan;
  • kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi: rtrttr

  • Pembiayaan perbankan dalam negeri
  • Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
    1. Hasil pengelolaan aset
    2. Surat berharga negara neto
    3. Pinjaman dalam negeri neto
    4. Dana investasi pemerintah
    5. Kewajiban penjaminan

Pembiayaan Luar Negeri

Pembiayaan Luar Negeri meliputi:

  1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
  2. Penerusan pinjaman
  3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN

Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah:

  • pertumbuhan ekonomi,
  • nominal produk domestik bruto,
  • inflasi y-o-y,
  • rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,
  • nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,
  • harga minyak (USD/barel),
  • produksi/lifting minyak (MBPD),
  • lifting gas (MBOEPD),

Indikator lainnya:

  • jumlah penduduk
  • pendapatan perkapita
  • tingkat kemiskinan
  • tingkat pengangguran

Siklus APBN

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.[4] Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:

  • penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
  • Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
  • Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi

kebutuhan dananya

  • Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
  • K/L menyusun rencana kerja (Renja);
  • Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
  • Rancangan awal RKP disempurnakan;
  • RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

Tahap penganggaran dimulai dari:

  • penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
  • penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;
  • penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
  • penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
  • penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

Penetapan/Persetujuan APBN

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

Pelaksanaan APBN

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan tahunnta

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

  • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  • Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

  • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  • Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Asas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:

  • Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
  • Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
  • Penajaman prioritas pembangunan
  • Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara

Peran Analis Anggaran

Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN, yang meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dalam proses perumusan APBN, Analis Anggaran antara lain berperan dalam menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang; menyusun rekomendasi hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise; menyusun rekomendasi hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro; dan menyusun proyeksi perhitungan (exercise) Rancangan APBN.

Daftar Ringkasan APBN

Tahun Anggaran Pendapatan Negara

(Rp)

Belanja Negara

(Rp)

Surplus / Defisit

(Rp)

2021 APBN[5] Penurunan 1.743,6 triliun Kenaikan 2.750 triliun Kenaikan -1.006,3 triliun
2020 APBN Kenaikan 2.233,3 triliun Kenaikan 2.540,4 triliun Kenaikan -307,1 triliun
2019 APBN[6] Kenaikan 2.165,1 triliun Kenaikan 2.461,1 triliun Penurunan -296,0 triliun
2018 APBN[7] Kenaikan 1.894,7 triliun Kenaikan 2.220,6 triliun Penurunan -325,9 triliun
2017 APBN-P[8] Penurunan 1.736,1 triliun Kenaikan 2.133,3 triliun Kenaikan -397,2 triliun
APBN[9] Penurunan 1.750,3 triliun Penurunan 2.080,5 triliun Kenaikan -330,2 triliun
2016 APBN-P[10] Penurunan 1.786,2 triliun Penurunan 2.082,9 triliun Kenaikan -296,7 triliun
APBN[11] Kenaikan 1.822,5 triliun Kenaikan 2.095,7 triliun Kenaikan -273,2 triliun
2015 APBN-P[12] Penurunan 1.761,6 triliun Penurunan 1.984,1 triliun Penurunan -222,5 triliun
APBN[13] Kenaikan 1.793,6 triliun Kenaikan 2.039,5 triliun Kenaikan -245,9 triliun
2014 APBN-P[14] Penurunan 1.635,4 triliun Kenaikan 1.876,9 triliun Kenaikan -241,5 triliun
APBN[15] Kenaikan 1.667,1 triliun Kenaikan 1.842,5 triliun Penurunan -175,4 triliun
2013 APBN-P[16] Penurunan 1.502,0 triliun Kenaikan 1.726,2 triliun Kenaikan -224,2 triliun
APBN[17] Kenaikan 1.529,7 triliun Kenaikan 1.683,0 triliun Penurunan -153,3 triliun
2012 APBN-P[18] Kenaikan 1.358,2 triliun Kenaikan 1.548,3 triliun Kenaikan -190,1 triliun
APBN[19] Kenaikan 1.311,4 triliun Kenaikan 1.435,4 triliun Penurunan -124,0 triliun
2011 APBN-P[20] Kenaikan 1.169,9 triliun Kenaikan 1.320,8 triliun Kenaikan -150,8 triliun
APBN[21] Kenaikan 1.104,9 triliun Kenaikan 1.229,6 triliun Penurunan -124,7 triliun
2010 APBN-P[22] Kenaikan 992,4 triliun Kenaikan 1.126,1 triliun Kenaikan -133,8 triliun
APBN[23] Kenaikan 949,7 triliun Kenaikan 1.047,7 triliun Penurunan -98,0 triliun
2009 APBN-P[24] Penurunan 871,0 triliun Penurunan 1.000,8 triliun Kenaikan -129,8 triliun
APBN[25] Kenaikan 985,7 triliun Kenaikan 1.037,1 triliun Penurunan -51,3 triliun
2008 APBN-P[26] Kenaikan 895,0 triliun Kenaikan 989,5 triliun Kenaikan -94,5 triliun
APBN[27] Kenaikan 781,4 triliun Kenaikan 854,7 triliun Kenaikan -73,3 triliun

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Gischa, Serafica. Gischa, Serafica, ed. "APBN: Pengertian, Unsur, Fungsi, dan Penyusunannya". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-10-17. 
  2. ^ Abdi, Husnul (2020-09-22). Mandasari, Rizky, ed. "Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-10-17. 
  3. ^ https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/program-perlindungan-sosial-untuk-kurangi-angka-kemiskinan
  4. ^ "Buku Dasar Penyusunan APBN" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-11-06. Diakses tanggal 2014-06-23. 
  5. ^ UU No.9 Tahun 2020 Tentang APBN Tahun 2021.pdf
  6. ^ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019
  7. ^ "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-03-27. Diakses tanggal 2018-03-27. 
  8. ^ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-03-27. Diakses tanggal 2018-03-27. 
  9. ^ "Undang-Undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-28. Diakses tanggal 2018-03-27. 
  10. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-17. Diakses tanggal 2018-02-17. 
  11. ^ https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016
  12. ^ "apbnnews.com: Tentang Postur APBN-P 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 2015-03-06. 
  13. ^ "Kementerian Keuangan RI: PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2014-10-02. 
  14. ^ "ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-27. Diakses tanggal 2014-07-22. 
  15. ^ "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 2014-05-05. 
  16. ^ "Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 2014-05-05. 
  17. ^ "Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-29. Diakses tanggal 2014-05-05. 
  18. ^ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-04. Diakses tanggal 2014-05-05. 
  19. ^ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-04. Diakses tanggal 2014-05-05. 
  20. ^ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-06-26. 
  21. ^ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-31. Diakses tanggal 2014-06-26. 
  22. ^ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-24. Diakses tanggal 2014-06-26. 
  23. ^ "Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-02. Diakses tanggal 2014-06-26. 
  24. ^ "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-02. 
  25. ^ "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-02. 
  26. ^ "Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-02. 
  27. ^ "Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-02. 
Baca informasi lainnya:

City in Southeastern, North MacedoniaRadoviš Радовиш (Macedonian)CityFrom the top, View of Radoviš, Radoviš Cross, Holy Trinity Church FlagCoat of armsRadovišLocation in North MacedoniaCoordinates: 41°38′10″N 22°28′0″E / 41.63611°N 22.46667°E / 41.63611; 22.46667Country North MacedoniaRegion SoutheasternMunicipality RadovišGovernment • MayorAco Ristov (VMRO-DPMNE)Area • Total12 km2 (5 sq mi)Elevation…

American DJ, entertainer, and comedian from New York This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article may need to be rewritten to comply with Wikipedia's quality standards. You can help. The talk page may contain suggestions. (December 2019) This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriat…

H.Charles MeikyansahS.Sos.,M.I.Kom.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPetahanaMulai menjabat 2019PresidenJoko WidodoPendahulu-Pengganti-Daerah pemilihanJawa Timur 4 (Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang)Mayoritas99.917 Suara Informasi pribadiLahir05 Mei 1973 (umur 50)JakartaKebangsaanIndonesiaPartai politik  NasDemSuami/istriAtiek Wiriastuti, SEAnak3PekerjaanJurnalis, PolitisiSunting kotak info • L • B H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom (lahir …

Моделезалежний реалізм — це підхід до наукового дослідження, який зосереджується на ролі наукових моделей явищ. Він стверджує, що реальність слід тлумачити на основі цих моделей, а там, де кілька моделей збігаються при описі певного предмета, всі вони правомірні. Модел

Questa voce sull'argomento registi statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Con il cast di Nero J. Gordon Edwards (Montréal, 24 giugno 1867 – New York, 31 dicembre 1925) è stato un regista e sceneggiatore canadese. In dieci anni, dal 1914 al 1924, ha girato più di 50 pellicole (andate in gran parte perdute), molte con Theda Bara. Ha lavorato anche come sceneggiatore in quattro film…

Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten 2023 5e editie Periode 20 – 26 februari Startplaats Kasteel van Al Dhafra (Madinat Zayed) Finishplaats Jebel Hafeet Totale afstand 1.028,2 km Deelnemers 140 Eindklassementen Winnaar Remco Evenepoel Punten Tim Merlier Jongeren Remco Evenepoel Tussensprint Edward Planckaert Navigatie ← 2022     2024 → Portaal    Wielersport De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten 2023 vond plaats van…

  لمعانٍ أخرى، طالع رافينيا (توضيح). هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أكتوبر 2021) رافينيا معلومات شخصية الميلاد 23 مارس 1992 (31 سنة)  ريسيفي  الطول 1.69 م (5 قدم 6 1⁄2 بوصة) مركز اللعب مهاجم

Negros Occidental's 1st congressional districtConstituencyfor the House of Representatives of the PhilippinesBoundary of Negros Occidental's 1st congressional district in Negros OccidentalLocation of Negros Occidental within the PhilippinesProvinceNegros OccidentalRegionWestern VisayasPopulation375,006 (2015)[1]Electorate217,449 (2016)[2]Major settlements 5 LGUs Cities Escalante San Carlos Municipalities Calatrava Don Salvador Benedicto Toboso Area1,436.59 km²Current constituenc…

Part of a series onEthnicity in Baltimore African Americans Africans Appalachians Caribbeans Czechs Ethiopians French Germans Greeks Hispanics and Latinos Irish Italians Jews Koreans Lithuanians Native Americans Poles Russians Syrians Ukrainians White Americans Ethnic press vte The history of Koreans in Baltimore dates back to the mid-20th century. The Korean-American community in Baltimore began to grow in the 1960s and reached its peak between the 1970s and 1990s. The Korean population is anch…

甲子園学院中学校・高等学校 甲子園学院中学校・高等学校 北緯34度44分35.5秒 東経135度22分10.5秒 / 北緯34.743194度 東経135.369583度 / 34.743194; 135.369583座標: 北緯34度44分35.5秒 東経135度22分10.5秒 / 北緯34.743194度 東経135.369583度 / 34.743194; 135.369583国公私立の別 私立学校設置者 学校法人甲子園学院設立年月日 1941年共学・別学 女子校中高一貫教育 併…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) أكس إديتمعلومات عامةنوع محرر نصوصنظام التشغيل في أم/سي أم أس (VM/CMS)المنصة VM (en) المطورون شركة آي‌ بي‌ أمتعدي…

As the Bell RingsPembuatChris ThompsonPemeran Demi Lovato Tony Oller Carlson Young Gabriella Rodriguez Collin Cole Seth Ginsberg Lindsey Black Negara asalAmerika SerikatBahasa asliInggrisJmlh. musim2Jmlh. episode36ProduksiPengaturan kameraMulti-cameraDurasi2–5 menitRilisJaringan asliDisney ChannelRilis asli26 Agustus 2007 (2007-08-26) –19 April 2009 (2009-4-19) As the Bell Rings adalah acara pendek Disney Channel berdasarkan serial Disney Channel Italia, Quelli dell'intervallo…

1920 film by George Terwilliger The Fatal HourWid's Daily advertDirected byGeorge W. TerwilligerWritten byJulia BurnhamBased onplay by Cecil RaleighProduced byMaxwell KargerStarringThomas W. RossWilfred LytellCinematographyLouis J. DunmyreProductioncompanyMetro PicturesDistributed byMetro PicturesRelease date November 1, 1920 (1920-11-01) Running time60 minutesCountryUnited StatesLanguageSilent (English intertitles) The Fatal Hour is a lost[1] 1920 American feature-length …

American professional wrestler Ric FlairFlair in November 2019Born (1949-02-25) February 25, 1949 (age 74)[1]Memphis, Tennessee, U.S.[1]Other namesRichard Morgan FliehrEducationWayland AcademyAlma materUniversity of MinnesotaOccupationsProfessional wrestling managerprofessional wrestlerauthorYears active1972–presentSpouses Leslie Goodman ​ ​(m. 1971; div. 1983)​ Elizabeth Harrell ​ ​(m. …

Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld kan verwijzen naar: Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1872-1934) Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004) Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld of met Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Stamboom Bernhard van Lippe-Biesterfeld inzichtelijk te maken. Op deze pagina…

Protected area in Queensland, AustraliaKondalilla Tops National ParkQueenslandIUCN category II (national park) Pool above Kondalilla FallsKondalilla Tops National ParkNearest town or cityMapleton, QueenslandCoordinates26°40′05″S 152°51′30″E / 26.66806°S 152.85833°E / -26.66806; 152.85833Established1945Area3.27 km2 (1.3 sq mi)Managing authoritiesQueensland Parks and Wildlife ServiceWebsiteKondalilla Tops National ParkSee alsoProtected areas of Qu…

Indigenous and other traditional knowledge of local resources Traditional ecological knowledge (TEK) describes indigenous and other traditional knowledge of local resources. As a field of study in Northern American anthropology, TEK refers to a cumulative body of knowledge, belief, and practice, evolving by accumulation of TEK and handed down through generations through traditional songs, stories and beliefs. It is concerned with the relationship of living beings (including human) with their tra…

1978 EP by The FallBingo-Master's Break-Out!EP by The FallReleased11 August 1978 (1978-08-11)Recorded9 November 1977 at Indigo Studios, Manchester, EnglandGenrePost-punkLength10:02LabelStep-ForwardProducerThe FallThe Fall chronology Bingo-Master's Break-Out!(1978) Live at the Witch Trials(1979) Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllMusic[1] Bingo-Master's Break-Out! is the debut EP by English post-punk band The Fall.[2][3] It was released …

この記事はドイツ語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2022年3月)翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。 ドイツ語版記事を日本語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻…

1997 single by Beverley KnightCast All Your CaresSingle by Beverley Knightfrom the album The B-Funk Released24 March 1997Recorded1994 / 1995GenreR&B / SoulLength5:13LabelDome RecordsSongwriter(s)Beverley KnightNeville ThomasPule PhetoProducer(s)Neville ThomasPule PhetoBeverley Knight singles chronology Mutual Feeling (1996) Cast All Your Cares (1997) Made It Back (1998) 'Cast All Your Cares' was the last single released off Beverley Knight's debut album, The B-Funk. The song was not released…

Kembali kehalaman sebelumnya

Lokasi Pengunjung: 35.170.66.78