Program Studi Hukum - Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta - profilbaru.com

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	2 Februari 2018
SK Penyelenggaraan	:	166/KPT/I/2018
Tanggal SK	:	2018-02-02
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	ARIESTA WIBISONO ANDITYA	M.H M.Kn. S.H.
2.	S2	NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI	M.H S.H
3.	S2	ADE GUNAWAN	M.Kn. S.H.
4.	S2	ADLIA NUR ZHAFARINA	M.H M.H S.H
5.	S2	RENGGANIS DITA RAGILIANA	M.Kn. S.H.
6.	S2	WAHYU ADI MUDIPARWANTO	M.Kn. S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kekebalan hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum kewarganegaraan Prancis

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Hukum Alan Turing

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Hukum Triad Dobereiner

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum gas gabungan

Hukum perusahaan

Hukuman badan yudisial

Kementerian Hukum

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum Milo Murphy

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Komisi Hukum Internasional

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum hak asasi manusia internasional

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Institut Hukum Internasional Amerika

Status hukum Takhta Suci

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum menikahi pemerkosa

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perjanjian (politik)

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Lembaga penegak hukum

Hukum Dulong–Petit

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kitab Hukum Karma

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum kekekalan penderitaan

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Penegakan hukum di India