Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah Syariyyah - Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	27 Oktober 2008
SK Penyelenggaraan	:	Perpres 36 Tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-04-07
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	HAYATUN NA'IMAH	Dr. M.Hum S.H
2.	S3	NURIL KHASYI`IN	Dr. M.A Lc
3.	S2	BAHRAN	M.H S.H
4.	S2	M. ILHAM MASYKURI HAMDIE	M.Ag Drs
5.	S2	ENDANG PRISTIWATI	M.Hum S.H
6.	S2	SULAIMAN KURDI	M.S.I S.Ag
7.	S2	MUFTI WARDANI	M.Si S.Ag
8.	S2	ARIE SULISTYOKO	M.H S.Sos
9.	S2	AHMAD MUHAJIR	MA S.H.I
10.	S2	ERGINA FARALITA	M.H S.H

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kekebalan hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Pluralisme hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum-hukum gas

Hukuman gantung

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Hukum Alan Turing

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Badan hukum pendidikan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Positivisme hukum

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Deportasi Temporer

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Psikologi hukum

Antropologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kepailitan

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum acara perdata

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum pidana internasional

Sumber hukum internasional

Hukum Milo Murphy

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum Papua Nugini

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Hukum Beckstrom

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ruang angkasa

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Kementerian Hukum (Singapura)

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Penyiksaan dalam hukum internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Skotlandia

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum pengembalian menurun

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum Kanun Pahang

Hukum acara pidana Indonesia

Kovenan (hukum)

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Hukum perbandingan volume

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Gereja Katolik dan hukuman mati

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Sekolah Hukum Beirut

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Hukum menikahi pemerkosa

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum tradisional Tiongkok

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Institut de droit international

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Pernyataan (hukum)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perbudakan dalam hukum internasional

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kitab Hukum Karma

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Badan Narkotika Amerika Serikat