Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah - Universitas Iskandar Muda - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	5 Februari 2010
SK Penyelenggaraan	:	1849 th. 2013
Tanggal SK	:	2013-07-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	SYABIRIN	M.Si S.H.
2.	S2	MUHAMMAD HAIKAL	M.H S.H.I
3.	S2	YUSRAN	M.A.
4.	S2	SAYYID MAHFUDH ZIKRI	M.H S.H.
5.	S2	IRWANSYAH	M.H
6.	S2	SAMSUL BAHRI	M.Sh Lc
7.	S2	RAHMAD HIDAYAT	M.H S.H.
8.	S2	MANSARI	M.H S.H.I
9.	S2	RIZKAL	M.H S.H.I
10.	S2	ERHA SAUFAN HADANA	M.Ag S.H.I
11.		ZULKIFLI
12.		FAJARWATI

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Hukum di Irlandia Utara

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum Timor Leste

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum gerak Euler

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sunnah (status hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Orang asing (konsep hukum)

Hukum termodinamika kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Wakil Menteri Hukum

Interpretasi (hukum)

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukuman gantung

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Penegakan hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Daftar hukum aneh

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum acara pidana

Hukum pendinginan Newton

Hukum laut Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hermeneutika hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Teori Hukum Di Indonesia

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum termodinamika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Yerkes–Dodson

Psikologi hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Kedudukan hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Hukum kepailitan

Hukum kesehatan mental

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum gas gabungan

Hukum kemewahan

Hukuman badan yudisial

Sumber hukum internasional

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum dan ekonomi

Perubahan Hukum

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum Arab Saudi

Hukum Skotlandia

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Stefan–Boltzmann

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum adat Kramajati

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Yunani Kuno

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum acara perdata Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Hukum acara pidana Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Gaius (ahli hukum)

Institut Hukum Internasional Amerika

Penghukuman mati oleh gajah

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum 22 Prairial

Penyertaan (hukum pidana)

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Adat Tejambar

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum jajaran genjang

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Pendekatan Wien

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Pernyataan (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penghapusan hukuman mati

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Kitab Hukum Karma

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukuman mati di Tiongkok

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum De Morgan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penjara seumur hidup

Hukum di Jerman Nazi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum nun mati dan tanwin

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Fasad (hukum Islam)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukum seni dan budaya

Hukuman mati di Singapura

Badan Narkotika Amerika Serikat