Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah - STAI Nahdlatul Ulama STAINU Jakarta - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	14 Januari 2011
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/54/2011
Tanggal SK	:	2011-01-14
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum administrasi negara

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum adat Indonesia

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Menteri Hukum Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum induksi Faraday

Teori Hukum Murni

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Hukum Beer–Lambert

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum sipil (sistem hukum)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Sumber hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum perbandingan berganda

Hukum Kelahiran Bebas

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Tiga Hukum Robotika

Orang asing (konsep hukum)

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekolah Hukum Harvard

Sosiologi hukum

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum kewarganegaraan Swiss

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Daftar hukum aneh

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Penegakan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Pendidikan hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Positivisme hukum

Hermeneutika hukum

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Hukuman mati di Indonesia

Hukum kesehatan mental

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum acara perdata

Hukum kepailitan

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum penistaan agama

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Sumber hukum internasional

Bantuan hukum struktural

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Hukum dan ekonomi

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Kepastian hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ruang angkasa

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dekrit (hukum kanon)

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukum ketiga termodinamika

Hukum Skotlandia

Kementerian Hukum (Singapura)

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Teori hukum feminis

Hukum hak asasi manusia internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Hukum pengembalian menurun

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum perbandingan volume

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Kanun Pahang

Hukum distribusi

Hukum gravitasi universal

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penghukuman mati oleh gajah

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Status hukum Takhta Suci

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Hukum kekekalan

Gereja Katolik dan hukuman mati

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukuman kurungan

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Pendekatan Wien

Hukum kuadrat terbalik

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Lembaga penegak hukum

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum Dulong–Petit

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Kitab Hukum Karma

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Penghapusan hukuman mati

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum seni dan budaya

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia