Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	27 Oktober 2008
SK Penyelenggaraan	:	Perpres 36 Tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-04-07
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	AMELIA RAHMANIAH	Dr. M.H Dra
2.	S3	RABIATUL ADAWIAH	Dr M.Ag S.Ag
3.	S2	HAMDAN MAHMUD	M.Ag Drs
4.	S2	SARMUJI	M.Ag S.Ag
5.	S2	FUAD LUTHFI	M.H S.Ag
6.	S2	ABDUL HAFIZ SAIRAZI	M.HI S.H.I
7.	S2	MUHAMMAD HARIS	M.Kn. S.H
8.	S2	FAJRUL ILMI	M.Sy S.Pd.I A.Md
9.	S2	TUTI HASANAH	M.HI S.E.I S.Pd
10.	S2	MUHAMMAD FAHMI NURANI	M.H S.E.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum Nürnberg

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Perubahan Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum Milo Murphy

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Komisi Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Hukum Biot-Savart

Hukum (disambiguasi)

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Stefan–Boltzmann

Teori hukum feminis

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Status hukum Takhta Suci

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Hukum jajaran genjang

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukum aksi massa

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Kitab Hukum Karma

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Penghapusan hukuman mati

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Badan Narkotika Amerika Serikat