Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Sekolah Tinggi Agama Islam Ash Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/303/2012
Tanggal SK	:	2012-02-27
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang mengintegrasikan ilmu menejemen pendidikan dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam rangka membangun manusia unggul secara moral, intelektual, dan amal serta profesional.
Misi	:	1. menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik dan profesional bidang menejemen pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. 2. mengembangkan keilmuan dan melakukan inovasi bidang manajemen pendidikan melalui penelitian dan pengembangan (research & development). 3. menyebarluaskan hasil kajian keilmuan dan inovasi bidang manajemen pendidikan melalui penelitian in service training dan program pelatihan lainnya yang relevan (program pengabdian masyarakat) sebagai wujud tanggungjawab sosial akademik perguruan tinggi.
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Lintas Timur Km. 130 Dsn. III Ds. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Oga
Kode Pos	:	30657
Telepon	:	081 332 322 054
Faximile	:	-
Email	:	[email protected]
Website	:	staiasyiqoki.blogspot.com

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	ABDUL AZIZ	M.Kn. S.H.
2.	S2	YAJID LATIF	M.Pd S.Pd
3.	S2	ZAINUDIN	M.Pd S.Pd
4.	S2	BAMBANG SURYA NINGRAT	M.S.I S.E.
5.	S2	NISA ULJANAH	M.H S.E.I
6.	S2	IMAM ROYANI HAMZAH	M.E S.E.
7.		NOVI ULFA SAFITRI

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum di Irlandia Utara

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Hukum Timor Leste

Menteri Hukum Indonesia

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Gay-Lussac

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Pembunuhan di luar hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Sumber hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukuman gantung

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Penegakan hukum

Daftar hukum aneh

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum acara pidana

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Hukum kontradiksi

Hermeneutika hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Batal demi hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Positivisme hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum kewarganegaraan Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Yerkes–Dodson

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Triad Dobereiner

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Psikologi hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Antropologi hukum

Kedudukan hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Proses hukum yang semestinya

Hukum kepailitan

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum kemewahan

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Hukum dan ekonomi

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Hukum Beckstrom

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Arab Saudi

Hukum Skotlandia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum adat Kramajati

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum acara pidana Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Gaius (ahli hukum)

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum Adat Tejambar

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum Dulong–Petit

Perjanjian (politik)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Lembaga penegak hukum

Pernyataan (hukum)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Maklumat (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Penghapusan hukuman mati

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukuman mati di Tiongkok

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Kitab Hukum Karma

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Kekekalan energi

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat