Islam menurut negara
Afrika Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Tanjung Verde Republik Afrika Tengah Chad Komoro Republik Demokratik Kongo Republik Kongo Djibouti Mesir Guinea Khatulistiwa Eritrea Eswatini Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Pantai Gading Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Maroko Mozambik Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome dan Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Somaliland Afrika Selatan Sudan Selatan Sudan Tanzania Togo Tunisia Uganda Sahara Barat Zambia Zimbabwe
Asia Afganistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Kamboja Tiongkok Timor Leste Hong Kong India Indonesia Iran Irak Israel Jepang Yordania Kazakhstan Korea Kyrgyzstan Kuwait Laos Lebanon Makau Malaysia Maladewa Mongolia Myanmar Nepal Korea Utara Oman Pakistan Palestina Filipina Qatar Arab Saudi Singapura Korea Selatan Sri Lanka Suriah Taiwan Tajikistan Thailand Tibet Turki Turkmenistan Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Yaman
Amerika Antigua dan Barbuda Argentina Bahama Barbados Belize Bolivia Brazil Kanada Chili Kolombia Kosta Rika Kuba Dominika Republik Dominika Ekuador El Salvador Guiana Prancis Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Meksiko Nikaragua Panama Paraguay Peru Saint Kitts dan Nevis Saint Lucia Saint Vincent dan Grenadine Suriname Trinidad dan Tobago Amerika Serikat Uruguay Venezuela
Eropa Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgia Bosnia dan Herzegovina Bulgaria Kroasia Siprus Ceko Denmark Estonia Finlandia Prancis Georgia Jerman Yunani Hungaria Islandia Irlandia Italia Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luksemburg Malta Moldova Monako Montenegro Belanda Makedonia Utara Norwegia Polandia Portugal Rumania Rusia San Marino Serbia Slowakia Slovenia Spanyol Swedia Swiss Ukraina Britania Raya Inggris Irlandia Utara Skotlandia Wales Uni Soviet
Oseania Australia Kepulauan Cocos Fiji Kiribati Kepulauan Marshall Mikronesia Nauru Kaledonia Baru Selandia Baru Kepulauan Mariana Utara Guam Palau Papua Nugini Samoa Samoa Amerika Kepulauan Solomon Tonga Tuvalu Vanuatu
Portal Islam
l b s

Islam adalah agama terbesar dan diakui sebagai agama resmi negara Republik Islam Pakistan.^[4] Pakistan disebut sebagai "pusat global politik Islam".^[5]

Islam dianut oleh sekitar 97% penduduk Pakistan.^[6] Jumlah muslim di Pakistan menduduki posisi pertama terbanyak di dunia.^[7] Mayoritas muslim Pakistan adalah kaum Sunni (80%),^{[8][9][10][11][12]} muslim Syiah antara 15-20%,^{[13][14][15][16][17]} dan pengikut Ahmadiyyah (dianggap oleh konstitusi Pakistan sebagai nonmuslim) sebanyak 1% dari jumlah penduduk.^[18]

Muhammad bin Qasim, jenderal Umayyah, menaklukkan Sindh pada tahun 711 M.^{[19][20][21][22][23]} Peristiwa penaklukan itu secara resmi diakui oleh Pakistan sebagai tonggak berdirinya Pakistan.^[19][24][25] Penyebaran Islam di Pakistan terlihat pada periode Abad Pertengahan Awal (642-1219 M). Dalam periode itu, pendakwah sufi memainkan peran penting untuk menjadikan mayoritas pemeluk Buddha dan Hindu sebagai pemeluk agama Islam.^[26] Perkembangan ini menjadi tahap dari berkuasanya beberapa kerajaan muslim di wilayah tersebut, termasuk Kekaisaran Ghaznawiyah (975–1187 M), Kerajaan Ghorid, dan Kesultanan Delhi (1206–1526 M). Dinasti Lodi, garis keturunan terakhir Kesultanan Delhi, digantikan oleh Kesultanan Mughal (1526–1857 M).

Pemimpin Liga Muslim, yaitu ulama (pemuka agama Islam) dan Muhammad Ali Jinnah, telah menyatukan visi mereka tentang Pakistan dalam bentuk negara Islam.^[27] Jinnah telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan para ulama.^[28] Ketika ia meninggal, cendekiawan Islam Maulana Shabbir Ahmad Usmani menggambarkan Jinnah sebagai muslim terbesar setelah Aurangzeb, Kaisar Mughal, dan juga membandingkan kematian Jinnah dengan wafatnya Nabi Muhammad.^[28] Usmani meminta bangsa Pakistan untuk mengingat pesan Jinnah tentang Persatuan, Iman, dan Disiplin, serta bekerja untuk memenuhi mimpi sang pendiri Pakistan itu:

membuat blok yang solid antara semua negara muslim dari Karachi hingga Ankara, dari Pakistan sampai Maroko. Ia [Jinnah] ingin melihat umat Islam di dunia bersatu di bawah bendera Islam sebagai pengujian efektif terhadap rencana-rencana agresif musuh-musuh mereka.^[28]

Pada Maret 1949, diambil langkah formal pertama untuk mengubah Pakistan menjadi negara berideologi Islam. Liaquat Ali Khan, Perdana Menteri Pakistan yang pertama, memperkenalkan Resolusi Objektif pada Majelis Konstituante.^[29] Resolusi Objektif menyatakan bahwa kedaulatan atas seluruh alam semesta adalah milik Allah Sang Mahakuasa.^[30] Chaudhry Khaliquzzaman, presiden Liga Muslim, mengumumkan bahwa Pakistan akan menyatukan semua negara Muslim dalam Islamistan, suatu entitas pan-Islam.^[31] Ia percaya bahwa Pakistan hanyalah negara muslim dan belum menjadi negara Islam, tapi Pakistan pasti dapat menjadi negara Islam setelah membawa semua penganut Islam dalam satu kesatuan politik.^[32] Keith Callard, salah seorang cendekiawan politik Pakistan pertama, mengamati bahwa orang Pakistan percaya pada kesatuan esensial tujuan dan pandangan dalam dunia Muslim:

Pakistan didirikan untuk memajukan perjuangan muslim. Muslim lainnya mungkin diharapkan untuk bersimpati, bahkan antusias. Namun, ini dapat berhasil apabila negara-negara muslim lainnya memiliki pandangan yang sama tentang hubungan antara agama dan kebangsaan.^[31]

Namun, pada saat itu sentimen pan-Islam Pakistan tidak dimiliki oleh pemerintah Islam lain. Nasionalisme di bagian lain dunia muslim masih berdasarkan pada etnis, bahasa, dan budaya.^[31] Meskipun pemerintah-pemerintah Islam tidak simpatik dengan aspirasi pan-Islam Pakistan, para tokoh Islam dari seluruh dunia tertarik pada Pakistan. Figur-figur, seperti Mufti Besar Palestina, Al-Haj Amin Husseini, dan para pemimpin gerakan politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin, sering berkunjung ke negara itu.^[33] Setelah kekuasaan diambil alih oleh Jenderal Zia-ul-Haq melalui kudeta militer, Hizbut Tahrir (kelompok Islam yang menyerukan pembentukan kekhalifahan) memperluas jaringan organisasi dan aktivitasnya di Pakistan. Taqiyyuddin An Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, secara teratur mempertahankan hubungan dekatnya dengan Abul A'la Maududi, pendiri Jamaat-e-Islami (JI), dan mendesak Dr. Israr Ahmed untuk melanjutkan usahanya di Pakistan membentuk kekhalifahan global.^[34]

Pada tahun 1969 ilmuwan sosial Nasim Ahmad Jawed melakukan survei di Pakistan sebelum negara itu terpecah, untuk mengetahui jenis identitas nasional orang-orang profesional berpendidikan. Hasil survei menunjukkan bahwa di Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) 60% dari mereka mengaku memiliki identitas nasional sekuler. Tetapi, 60% orang di Pakistan Barat (Pakistan saat ini) mengaku memiliki identitas Islam dan bukan sekuler. Lebih jauh, mereka yang di Pakistan Timur mendefinisikan identitas mereka dalam hal etnisitas dan bukan Islam. Sebaliknya, di Pakistan Barat Islam dinyatakan lebih penting daripada etnis.^[35]

Setelah pemilihan umum pertama di Pakistan, parlemen terpilih menyusun Konstitusi 1973.^[36] Konstitusi itu mendeklarasikan Pakistan sebagai Republik Islam dan Islam sebagai agama negara. Dinyatakan pula bahwa semua hukum harus sesuai dengan perintah Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah dan hukum yang bertentangan dengan Islam tidak dapat diberlakukan.^[37] Konstitusi Pakistan juga membentuk lembaga-lembaga untuk menyalurkan interpretasi dan penerapan Islam, seperti Pengadilan Syariat dan Dewan Ideologi Islam.^[38]

Jenderal Zia-ul-Haq memimpin suatu kudeta pada 5 Juli 1977.^[39] Satu atau dua tahun sebelum kudeta itu, Perdana Menteri sayap kiri, Zulfikar Ali Bhutto, telah menghadapi oposisi yang kuat yang dipersatukan di bawah panji revivalis Nizam-e-Mustafa^[40] ("Aturan Nabi"). Menurut para pendukung gerakan itu, mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariat berarti kembalinya keadilan dan kejayaan masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad memimpin kaum Muslim.^[41] Dalam upaya membendung gelombang Islamisasi jalanan, Bhutto ikut menyerukan Islamisasi dan melarang konsumsi dan penjualan minuman anggur oleh muslim, klub malam, dan balap kuda.^[41][42]

"Islamisasi" adalah kebijakan "primer"^[43] atau "utama"^[44] dari pemerintahan Zia-ul-Haq. Ia sendiri berkomitmen untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan hukum syariat.^[41] Ia memisahkan pengadilan yudisial^[38] dan majelis hakimnya^[45][46] yang syariat untuk memutuskan kasus-kasus hukum menggunakan doktrin Islam.^[47] Pelanggaran pidana (perzinahan, percabulan, dan berbagai jenis penistaan) dan hukuman (cambuk, amputasi, dan rajam sampai mati) yang baru ditambahkan dalam undang-undang Pakistan. Pembayaran bunga di bank diganti dengan pembayaran "untung dan rugi (bagi hasil)". Zakat menjadi pajak tahunan bertarif 2,5%. Buku-buku pelajaran dan perpustakaan-perpustakaan sekolah dirombak untuk menghapus materi yang tidak Islami.^[48] Kantor, sekolah, dan pabrik diharuskan menyediakan ruang salat.^[49] Zia mendukung pengaruh para ulama (pemuka agama Islam) dan partai-partai Islam.^[47] Sepuluh ribu aktivis dari partai Jamaat-e-Islami diangkat menduduki jabatan-jabatan pemerintahan untuk memastikan kelanjutan agendanya setelah ia meninggal.^{[41][47][50][51]} Ulama konservatif (cendekiawan Islam) dimasukkan dalam Dewan Ideologi Islam.^[45] Para pemilih pemeluk agama Hindu dan Kristen dipisahkan pada tahun 1985, meskipun para pemimpin Kristen dan Hindu mengeluh bahwa mereka merasa dikeluarkan dari proses politik di daerah itu.^[52]

Islamisasi yang didukung pemerintahan Zia meningkatkan perpecahan sektarian di Pakistan antara kaum Sunni dan Syiah dan antara Deobandi dan Barelwi.^[53] Mayoritas Barelwi yang solid mendukung pembentukan Pakistan,^[54] Ulama Barelwi juga mengeluarkan fatwa untuk mendukung Gerakan Pakistan dalam pemilihan umum tahun 1946,^[55][56] tapi ironisnya politik negara Islam di Pakistan kebanyakan mendukung institusi Deobandi (dan kemudian Ahli Hadis/Salafi).^[57] Ini menunjukkan fakta bahwa meskipun hanya sedikit (tapi berpengaruh) ulama Deobandi yang mendukung Gerakan Pakistan, Zia-ul-Haq telah menjalin aliansi yang kuat antara militer dan institusi Deobandi.^[57]

Motivasi program Islamisasi yang dilakukan oleh Zia kemungkinan adalah kesalehan pribadi Zia (banyak sumber sependapat bahwa ia berasal dari keluarga yang religius),^[58] keinginannya untuk memperoleh sekutu politik, untuk "memenuhi raison d'etre Pakistan" sebagai negara Islam, dan/atau kebutuhan politik untuk melegitimasi yang dilihat oleh beberapa orang Pakistan sebagai "rezim darurat militer yang tidak representatif dan represif".^[59]

Sebelum pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq, "para aktivis Islam" merasa frustrasi dengan kurangnya "gigi" penegakan hukum Islam dalam konstitusi Pakistan. Sebagai contoh, dalam konstitusi 1956, negara tidak menegakkan "standar moral Islam" tetapi "berusaha" untuk menjadikannya wajib dan "mencegah" prostitusi, perjudian, konsumsi minuman beralkohol, dll. Bunga (riba) harus dihapuskan "sesegera mungkin".^[60][61]

Menurut Shajeel Zaidi, saat Zia meninggal, sejuta orang menghadiri pemakamannya karena Zia telah memberikan yang mereka inginkan: lebih beragama. Jajak pendapat Pusat Riset Pew menunjukkan bahwa 84% orang Pakistan lebih suka menjadikan Syariat sebagai hukum resmi negara itu.^[62] Laporan Pew tahun 2013 menyebutkan bahwa mayoritas Muslim Pakistan juga mendukung hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan Islam (62%). Sebaliknya, dukungan untuk hukuman mati bagi yang meninggalkan Islam hanya 36% di Bangladesh, sesama negara Islam Asia Selatan.^[63] Jajak pendapat tahun 2010 juga oleh Pew menunjukkan bahwa 87% orang Pakistan menganggap diri mereka 'muslim' lebih utama daripada kebangsaan mereka. Ini adalah angka tertinggi di antara semua populasi muslim yang disurvei, di Yordania hanya 67%, 59% di Mesir, 51% di Turki, 36% di Indonesia, dan 71% di Nigeria.^[64]

"Aktivis-aktivis Islam", seperti para ulama dan Jamaat-e-Islami (partai Islam), mendukung ekspansi "hukum dan praktik Islam". "Modernis Islam" tidak menentang ekspansi ini dan "beberapa bahkan menyarankan pembangunan sejalan dengan garis sekuler Barat."^[65]

Masjid adalah institusi keagamaan dan sosial yang penting di Pakistan.^[66][67] Banyak ritual dan upacara dirayakan menurut kalender Islam.

Menurut World Factbook, suatu publikasi tahunan dari CIA, dan Pusat Studi Islam Oxford, 95-97% dari total populasi Pakistan adalah muslim.^[6]

Mayoritas muslim Pakistan adalah pengikut Sunni Mazhab Hanafi. Diestimasikan populasi Sunni di Pakistan berkisar antara 75-80%.^{[8][9][10][11][12]}

Pengikut Syiah diperkirakan sebanyak 5-20% dari penduduk Pakistan.^{[9][69][16][17]} Seperti India, Pakistan disebutkan memiliki setidaknya 5-15% warga Syiah.^[17][70][71]

Pendukung Syiah menuduh pemerintah Pakistan telah melakukan diskriminasi sejak tahun 1948, dengan menyebutkan bahwa kaum Sunni diberikan kelebihan dalam bisnis, posisi pemerintahan, dan administrasi peradilan.^[72] Di bawah kepemimpinan Zia-ul-Haq, serangan terhadap Syiah meningkat^[72] dengan pecahnya kerusuhan sektarian besar pertama di Pakistan pada tahun 1983 di Karachi, kemudian menyebar ke Lahore dan Balochistan.^[73] Kekerasan sektarian menjadi berulang setiap bulan Muharram.^[73] Dalam satu insiden terkenal, Pembantaian Gilgit 1988, pasukan bersenjata Sunni yang dipimpin Usamah bin Ladin, yang dimasukkan secara resmi oleh Angkatan Darat Pakistan untuk memadamkan pemberontakan Syiah di Gilgit, menyerang, membantai, dan memperkosa warga sipil Syiah di daerah itu.^{[74][75][76][77][78]}

Sufisme adalah istilah yang luas dan banyak tarekat sufi ada di Pakistan, tempat filosofi memiliki tradisi yang kuat. Secara historis, para pembawa aliran sufi telah memainkan peran penting dalam mengubah keyakinan penduduk asli Punjab dan Sindh menjadi Islam.^[79] Qodiriyah, [[[Naqsyabandiyah]], Khishtiyah, dan Suhrawardiyah adalah beberapa tarekat sufi terkenal di Pakistan. Mereka memiliki sejumlah besar pengikut di Pakistan. Para pengikut tarekat sufi itu masuk melakukan tradisi berziarah ke dorgah sampai sekarang. Tempat-tempat suci sufi yang mendapat banyak perhatian adalah Data Ganj Baksh (Ali Hajweri) di Lahore (sekitar abad ke-11), Sultan Bahu di Jhang, Bahauddin Zakaria di Multan, Shahbaz Qalander di Sehwan (abad ke-12), Shah Abdul Latif Bhitai di Bhit, Sindh, dan Rehman Baba di Khyber Pakhtunkhwa. Urs (peringatan kematian) orang-orang suci sufi merupakan acara terbesar berkumpulnya para pengikut di tempat-tempat suci mereka yang diadakan setiap tahun.

Kebiasaan para pengikut Sufi adalah berkumpul pada Kamis malam di tempat-tempat suci dan mengadakan festival tahunan yang menampilkan musik dan tarian Sufi. Meskipun demikian, tarekat-tarekat tertentu, seperti Tarekat Qodiriyah, tidak melakukan tradisi seperti itu. Mereka hanya mendatangi tempat-tempat suci untuk berdoa atau membaca manqabat. Selain itu, menurut fundamentalis Islam kontemporer, tradisi bernyanyi, menari, dan musik tidak secara akurat mencerminkan ajaran dan praktik Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pada tahun 2010, lima serangan teroris diarahkan ke tempat suci dan festival Sufi dan menewaskan 64 orang.^[80][81][82]

Aliran Islam yang menolak hadis dikenal sebagai Quranisme, Quraniyun, atau Ahli Quran, juga ada di Pakistan.^[83]

Sekitar dua belas persen Muslim Pakistan menggambarkan diri mereka sendiri atau memiliki keyakinan sebagai muslim non-denominasi. Para muslim ini memiliki keyakinan sama dengan mayoritas Muslim dan perbedaan dalam ibadah mereka biasanya ditiadakan atau diabaikan. Meskipun demikian, dalam sensus yang meminta klarifikasi tentang aliran Islam paling dekat, mereka biasanya menjawab "hanya seorang Muslim".^[84]

Kelompok minoritas Ahmadiyyah juga ada di Pakistan. Tahun 1974, pemerintah Pakistan mengamandemen Konstitusi untuk mendefinisikan seorang muslim "sebagai seseorang yang yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir", sehingga secara teknis pengikut Ahmadiyyah dinyatakan nonmuslim.^[85] Pengikut Ahmadiyyah percaya pada Nabi Muhammad sebagai nabi terbaik dan pembawa Islam terakhir, serta Mirza Ghulam Ahmad sebagai penyelamat umat Islam. Akibatnya, mereka dinyatakan sebagai nonmuslim oleh parlemen. Ada sekitar 2 juta pengikut Ahmadiyyah di Pakistan atau sekitar 1% dari jumlah penduduk.^[18]

•  Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies.
• Raja, Masood Ashraf. Constructing Pakistan: Foundational Texts and the Rise of Muslim National Identity, 1857–1947, Oxford 2010, ISBN 978-0-19-547811-2
• Zaman, Muhammad Qasim. Islam in Pakistan: A History (Princeton UP, 2018) tinjauan daring