PROFILPELAJAR.COM

Ekonomi Malaysia
Ekonomi Malaysia
	Kuala Lumpur, ibu kota sekaligus kota terbesar Malaysia
Mata uang	Ringgit (MYR, RM)
Tahun fiskal	Tahun kalender
Organisasi perdagangan	APEC, ASEAN, IORA, WTO
Statistik
PDB	US$439,37 miliar (nominal; est. 2022) (ke-34); US$1,09 triliun (KKB; est. 2022) (ke-31);
Pertumbuhan PDB	4,7% (2018) 4,3% (2019e); −3,1% (2020f) 6,9% (2021f);
PDB per kapita	US$13.268 (nominal; est. 2022) (ke-67); US$32.901 (KKB; est. 2022) (ke-58);
PDB per sektor	Pertanian: 8,8%; Industri: 37,6%; Layanan: 53,6%; (2017);
Inflasi (IHK)	−1,1% (est. 2020)
Penduduk; di bawah garis kemiskinan	▲ 5,6% (2020); 2,7% dengan kurang dari US$5,50/hari (2015);
Koefisien gini	▲ 41,0 sedang (2015, Bank Dunia)
Angkatan kerja; berdasarkan sektor	Pertanian: 11,1%; Industri: 36%; Layanan: 53%; (est. 2012);
Pengangguran	▲ 3,4% (Juni 2017)
Industri utama	barang elektronik, semikonduktor, cip mikro, sirkuit terpadu, karet, oleokimia, otomotif, alat-alat optik, farmasi, peralatan medis, peleburan, pengolahan kayu, kertas, perbankan syariah, minyak bumi, gas alam cair (LNG), petrokimia, produk telekomunikasi
Peringkat kemudahan melakukan bisnis	ke-12 (sangat mudah, 2020)
Eksternal
Ekspor	US$299,5 miliar (est. 2021)
Komoditas ekspor	semikonduktor & barang elektronik, minyak sawit, gas alam cair (LNG), minyak bumi, bahan kimia, permesinan, kendaraan, manufaktur dari logam, karet, kayu, dan produk kayu
Tujuan ekspor utama	Tiongkok 15%; Singapura 13%; Amerika Serikat 12%; Jepang 5,6%; Bangladesh 5,4%; Hong Kong 4,1%; Thailand 4,1%; India 3,2%; (2017);
Impor	US$197 miliar (est. 2017)
Komoditas impor	barang elektronik, permesinan, bahan kimia, minyak bumi, barang plastik, kendaraan, manufaktur produk logam, besi dan baja
Negara asal impor utama	Tiongkok 19%; Singapura 14%; Amerika Serikat 7,4%; Jepang 6,8%; Thailand 5,5%; Indonesia 4,4%; Korea Selatan 4,1%; Taiwan 4,0%; (2017);
Modal investasi langsung asing	US$139,5 miliar (est. 31 Desember 2017); Luar negeri: US$128,5 miliar (est. 31 Desember 2017);
Utang kotor luar negeri	▲ US$217,2 miliar (est. 31 December 2017)
Pembiayaan publik
Utang publik	▼ 54,1% dari PDB (est. 2017)
Pendapatan	US$51,25 miliar (est. 2017)
Beban	US$60,63 miliar (est. 2017)
Bantuan ekonomi	US$31,6 juta (est. 2005)
Peringkat utang	Standard & Poor's:; A+ (Domestik); A− (Asing); A+ (Penilaian S&K); Pandangan: Negatif; Moody's:; A3; Pandangan: Positif; Fitch:; BBB+; Pandangan: Stabil;
Cadangan mata uang asing	US$112,5 miliar (29 April 2022)
	Sumber data utama: CIA World Fact Book;

Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% ^[15] serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia 1997.^[16] Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah Ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-12 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis.

Kebijakan penting

Dari tahun 1957 hingga tahun 2010, perkembangan ekonomi Malaysia secara umum dipengaruhi oleh empat masa kebijakan ekonomi. Masing–masing ialah kebijakan ekonomi awal kemerdekaan (1957–1970), Kebijakan Ekonomi Baru (1971–1990), Kebijakan Pembangunan Bangsa (1991–2000) dan Kebijakan Wawasan Kebangsaan (2001-2010). Kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan situasi ekonomi dengan perbedaan terletak pada tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi. Dasawarsa pertama setelah kemerdekaan Malaysia, kegiatan ekonomi dipusatkan pada pasar ekspor dengan melakukan promosi produk dalam negeri. Pemerintah Malaysia belum ikut campur di dalam pengembangan ekonomi maupun pengembangan daerah. Setelah Kebijakan Ekonomi Baru diterapkan, ekonomi Malaysia diarahkan untuk memenuhi tujuan mengurangi kemiskinan dan mengatur ulang struktur sosial di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai ialah pertumbuhan ekonomi dan persamaan kesejahteraan. Pada tahun 1991, Kebijakan Pembangunan Bangsa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan pembangunan negara dan persatuan masyarakat. Kebijakan Wawasan Kebangsaan diberlakukan sejak tahun 2001 untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di abad ke-21 Masehi. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tingkatan yang tinggi disertai dengan pengembangan kualitas dan kemampuan bangsa dalam mewujudukan kemajuan bangsa Malaysia.^[17]

Kebijakan Ekonomi Baru

Abdul Razak Hussein selaku Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada tahun 1971. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antar berbagai etnis dan ras yang ada di Malaysia. Target utamanya adalah mengurangi kemiskinan di Malaysia. Koalisi partai dibentuk pada tanggal 1 Januari 1973 untuk melaksanakan kebijakan ekonomi baru. Nama koalisi ini adalah Barisan Nasional. Partai-partai yang tergabung di dalamnya adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu, Asosiasi Tionghoa Malaysia, dan Kongres India Malaysia. Pembentukan Barisan Nasional ini untuk mempertahankan ketahanan nasional melalui perbaikan kondisi ekonomi.^[18]

Kerja sama

Kerja sama subregional

Malaysia telah melakukan beberapa kerja sama subregional untuk meningkatkan ekonominya. Berbagai kerja sama ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Malaysia Timur. Kerja sama pertama dilakukan dengan menyetujui Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand. Di wilayah sekitaran Sungai Mekong, Malaysia mengadakan kerja sama ekonomi dengan negara anggota Subwilayah Mekong Raya. Selain itu, Malaysia juga mengadakan kerja sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggar (ASEAN) di bagian timur melalui Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur. Tujuan kerja sama ini adalah membangun landasan pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalur perhubungan antarnegara. Tujuan lainnya adalah mempercepat pengadaan perdagangan bebas.^[19]

Permasalahan

Pengangguran struktural

Penduduk kawasan perkotaan di Malaysia mengalami masalah pengangguran struktural akibat keberadaan jalan tol. Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kerja sama subregional antara Malaysia dan negara-negara tetangganya. Keberadaan jalan tol ini khususnya pada perhubungan antara Malaysia dengan Singapura dan Thailand. Di Malaysia Barat, dahulu perjalanan antar perbatasan negara harus berkendara melalui kota-kota kecil di Malaysia. Pembangunan jalan tol membuat kota-kota kecil ini tidak disinggahi sehingga kegiatan perdagangan berkurang. Para pemilik usaha yang berkaitan dengan pelayanan peziarah akan mengalami penurunan pendapatan. Jenis usaha yang mengalami kemunduran ekonomi antara lain rumah makan, dan penjual kriya di berbagai kota yang masih berkembang. Kemunduran ekonomi kemudian meningkatkan jumlah pengangguran di kota-kota tersebut.^[20]

Infrastruktur

Transportasi

Jaringan jalan nasional utama di Malaysia adalah Sistem Rute Federal Malaysia, yang membentang lebih dari 49.935 kilometer. Sebagian besar jalan federal di Malaysia berlajur dua. Di wilayah kota, jalan federal dapat memiliki 4 jalur untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Hampir semua jalan federal sudah dilapisi aspal, selain beberapa bagian pada Jalan Raya Skudai – Pontian yang dilapisi dengan beton, sedangkan bagian dari Jalan Tol Federal yang menghubungkan Klang ke Kuala Lumpur, dilapisi dengan aspal.

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d ^e "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. Dana Moneter Internasional. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ Dunia, Bank (8 Juni 2020). "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. Bank Dunia: 74. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "CIA World Factbook". Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "World Bank lauds Malaysia's revision of poverty line". The Edge Markets. 17 Juli 2020.
^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) - Malaysia". data.worldbank.org. Bank Dunia. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g "The World Factbook". CIA.gov. Badan Intelijen Pusat. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "Key Statistics of Labour Force in Malaysia". Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "Ease of Doing Business in Malaysia". Doingbusiness.org. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ ^a ^b ^c "OEC - Malaysia (MYS) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Mei 2022. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "The Star". Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "The Star". Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ "The Star". Diakses tanggal 23 Mei 2022. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "International Reserves of Bank Negara Malaysia as at 30 April 2019". Bank Negara Malaysia. 7 Mei 2019. Diakses tanggal 23 Mei 2022.
^ http://data.worldbank.org/country/malaysia World Bank Publications
^ Johan, Musalmah (2005). "Eradicating Rural and Urban Poverty" (PDF). Malaysian Institute of Economic Research. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 26 Juli 2007. Diakses tanggal 7 November 2011.
^ Hanafi, Ivan (2014). Atif, Nurul Falah, ed. Pendidikan Teknik dan Vokasional: Menggali Pengalaman Sukses Bi-National di Negeri Jiran, dari Konsep hingga Implementasi. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 12. ISBN 978-602-7948-29-7.
^ Helmiati (2007). Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia (PDF). Pekan Baru: Suska Press. hlm. 110. ISBN 978-979-1288-11-8.
^ Raharjo, Sandi Nur Ikfal, ed. (2019). Membangun Konektivitas di Perbatasan: Kerja Sama Subregional Indonesia. Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina (PDF). Jakarta: LIPI Press. hlm. 87. ISBN 978-602-496-075-9.
^ Muchtolifah (2010). Ekonomi Makro (PDF). Surabaya: Unesa University Press. hlm. 47. ISBN 978-979-028-241-4.

Pranala luar

Bacaan lanjutan

Zahari, Said (2007). The long nightmare: my 17 years as a political prisoner. Malaysia: Utusan Publications. hlm. 186. ISBN 9789676119391.
Musa, M. Bakri (2007). Towards A Competitive Malaysia. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre. hlm. 122. ISBN 978-983-3782-20-8.