Malaysia مليسيا
Bendera Lambang
Semboyan: Bersekutu Bertambah Mutu[1] ("Persatuan Menambah Keunggulan")
Lagu kebangsaan:  Negaraku
Perlihatkan Bumi Perlihatkan peta ASEAN Perlihatkan peta Bendera Lokasi  Malaysia  (hijau) di ASEAN  (abu-abu tua)  –  [Legenda]
Ibu kota (dan kota terbesar)	Kuala Lumpur 3°8′N 101°41′E / 3.133°N 101.683°E / 3.133; 101.683
Pusat administratif	Putrajaya 2°30′N 112°30′E / 2.500°N 112.500°E / 2.500; 112.500
Bahasa resmi dan bahasa nasional	Melayu¹²³
Bahasa yang diakui	Inggris³
Kelompok etnik (2021)[2]	69,7% Bumiputera (57,3% Melayu, 12,4% penduduk asli Sabah, Sarawak dan Orang Asli) 22,9% Tionghoa 6,6% India 0,8% Lainnya
Agama	63,5% Islam (resmi)[3] 18,7% Buddhisme  9,1% Kekristenan  6,1% Hinduisme  0,9% Tidak diketahui  1,8% Lainnya[4]
Demonim	Malaysian
Pemerintahan	Federal parlementer monarki konstitusional
• Yang di-Pertuan Agong (Raja)	Ibrahim Iskandar
• Perdana Menteri	Anwar Ibrahim
• Wakil Perdana Menteri	Ahmad Zahid Hamidi Fadillah Yusof
Legislatif	Parlemen
- Majelis Tinggi	Dewan Negara
- Majelis Rendah	Dewan Rakyat
Kemerdekaan  dari Inggris
• Kemerdekaan Federasi Malaya	31 Agustus 1957[5]
• Pemerintahan Mandiri Sarawak	22 Juli 1963
• Komisi Cobbold	17 Januari 1962
• Akta Malaysia 1963	31 Juli 1963
• Pemerintahan Mandiri Borneo Utara	31 Agustus 1963
• Proklamasi Malaysia	16 September 1963
• Singapura dikeluarkan dari Federasi	9 Agustus 1965
• Deklarasi ASEAN	8 Agustus 1967
Luas
- Total	330.803 km2 (66)
- Perairan (%)	0,3
Populasi
- Perkiraan 2023	34.219.975[6] (43)
- Sensus Penduduk 2020	32.447.385[7]
- Kepadatan	98/km2 (116)
PDB (KKB)	2022
- Total	$1,089 triliun [8] (31)
- Per kapita	$32.901[8] (54)
PDB (nominal)	2022
- Total	$439,373 miliar[8] (34)
- Per kapita	$13.268[8] (66)
Gini (2015)	▼ 41[9] sedang
IPM (2021)	0,803[10] sangat tinggi · 62
Mata uang	Ringgit (RM) (MYR)
Zona waktu	Waktu Standar Malaysia (UTC+8)
Format tanggal	dd-mm-yyyy
Lajur kemudi	kiri
Kode telepon	+60
Kode ISO 3166	MY
Ranah Internet	.my
Situs web resmi malaysia.gov.my
Bagian 2 dari Undang-Undang Bahasa Nasional 1963/67 menyatakan bahwa "Kecuali diatur dalam Undang-undang ini dan tunduk pada perlindungan yang terkandung dalam Pasal 152 (1) Konstitusi yang berkaitan dengan bahasa lain dan bahasa komunitas lain mana pun di Malaysia bahasa nasional akan digunakan untuk tujuan resmi". Bagian 9 Undang-Undang Bahasa Nasional 1963/67 menyatakan bahwa "Aksara bahasa nasional adalah aksara Rumi: dengan ketentuan ini tidak akan melarang penggunaan aksara Melayu, lebih dikenal sebagai aksara Jawi, dari bahasa nasional". Lihat Pasal 152 Konstitusi Federal Malaysia dan Undang-Undang Bahasa Nasional 1963/67.
lihat bicara sunting
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Malaysia (Jawi: مليسيا) adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803km persegi.^[11][12] Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa pada tahun 2023.^[13] Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah Selatan dari Laut China Selatan.^[12] Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina.^[12] Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika.^[12] Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong^[14] dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri.^[15][16] Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.^[17]

Malaysia sebagai negara federal belum pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Seiring dengan semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.^[18]

Pada 16 September 1963, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514, dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya.^[19] Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia pada 9 Agustus 1965 dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.^[20][21] Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru, terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.^[22]

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru.^[23][24] Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka.^[25] Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia.^[26] Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini.^[27] Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.^[28]

Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula etnis ("ras") Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar.^[29] Bahasa Melayu^[30] dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.^[12][31]

Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB.^[32][33] Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran.^[34] Malaysia juga menjadi anggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.^[35]

Nama "Malaysia" diadopsi pada 1963 ketika Federasi Malaya bertambah Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk federasi bernama Malaysia.^[19] Akan tetapi, nama itu sendiri pernah membingungkan ketika dipakai untuk merujuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebuah peta yang diterbitkan pada 1914 di Chicago menampilkan nama Malaysia pada wilayah tertentu di Nusantara.^[36] Politikus di Filipina pernah menghendaki penamaan negara mereka sebagai "Malaysia", tetapi Malaysia lah yang pertama mengadopsi nama itu di tahun 1963 sebelum Filipina berhasil memutuskan atau mencanangkan kebijakan apa pun.^[37] Nama lain pernah dianjurkan untuk federasi yang muncul di tahun 1963, antara lain Langkasuka (sebuah kerajaan kuno yang berada di bagian hulu Semenanjung Malaya pada milenium pertama Masehi).^[38]

Bahkan mundur lebih jauh lagi, seorang etnolog Inggris, George Samuel Windsor Earl, di dalam jilid IV Jurnal Kepulauan India dan Asia Timur pada 1850 mengusulkan untuk menamai kepulauan sebagai Melayunesia.^[39]

Sisa-sisa arkeologis ditemukan di seluruh negara. Orang Semang memiliki leluhur jauh di Semenanjung Malaya, hingga pada permukiman pertama di Afrika, lebih dari 50.000 tahun lalu. Orang Senoi juga ada, sebagai kelompok campuran; hampir sebagian silsilah mereka berasal dari garis nenek moyang Semang dan sebagiannya lagi Indocina. Percampuran ini sesuai dengan dugaan bahwa mereka mewakili keturunan penutur Austronesia kuno, yaitu para petani yang membawa bahasa dan teknologi mereka ke bagian selatan semenanjung kira-kira 5.000 tahun lalu dan menyatu dengan penduduk asli. Orang Proto Melayu lebih beraneka ragam, dan meskipun mereka menunjukkan beberapa kaitan dengan Asia Tenggara kepulauan, beberapa di antaranya juga memiliki leluhur di Indocina dari zaman Maksimum Glasial Terakhir, diikuti oleh penyebaran Holosen-dini melalui Semenanjung Malaya ke Asia Tenggara kepulauan.^[40]

Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena pertumbuhan perdagangan antara Tiongkok dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang ramai. Claudius Ptolemaeus menunjukkan Semenanjung Malaya pada peta dininya, "Golden Chersonese" dengan Selat Malaka ditulis sebagai "Sinus Sabaricus".^[41] Dari pertengahan hingga akhir milenium pertama, sebagian besar semenanjung, termasuk Nusantara, berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah mulai bertumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang mulai dihuni pada abad ke-10. Di antara kerajaan-kerajaan ini termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, dan juga Beruas dan Gangga Negara di Perak dan Pan Pan di Kelantan. Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu.

Terdapat banyak kerajaan Tiongkok dan India pada abad ke-2 dan ke-3 M — sebanyak 30 buah menurut sumber Tiongkok. Kedah — yang dikenal sebagai Kedaram, Cheh-Cha (menurut I-Ching), atau Kataha di dalam tulisan Palawa atau bahasa Sanskerta kuno — berada di jalur keramaian pedagang dan raja Sriwijaya dan raja dari India. Rajendra Chola, seorang kaisar Tamil kuno yang diduga berada di sekitar Kota Gelanggi, menaklukkan Kedah pada 1025, tetapi penerusnya, Vira Rajendra Chola, harus melumpuhkan pemberontakan Kedah untuk mengatasi para penyerbu. Kedatangan Chola berhasil meredam keagungan Sriwijaya, yang memberi pengaruh besar kepada Kedah dan Pattani bahkan sampai ke Ligor.

Kerajaan Buddhis Ligor segera kembali mengendalikan Kedah. Rajanya, Chandrabhanu, menggunakan tempat ini sebagai basis untuk menyerang Sri Lanka pada abad ke-11, sebuah peristiwa yang dipahat di atas prasasti batu di Nagapattinum di Tamil Nadu dan di dalam kisah-kisah bangsa Sri Lanka, Mahavamsa. Selama milenium pertama, masyarakat di Semenanjung Malaya beragama Hindu dan Buddha dan berbahasa Sanskerta, hingga mereka beralih kepada Islam.

Ada beberapa laporan dari wilayah lain yang lebih tua dari Kedah—misalnya kerajaan kuno Gangga Negara, di sekitar Beruas di Perak, mendorong sejarah Malaysia lebih jauh ke belakang. Jika itu belum cukup, sebuah puisi Tamil, Pattinapillai, dari abad ke-2 M, menjelaskan barang-barang dari Kadaram menumpuk di jalanan ibu kota Chola, Sebuah drama sanskerta dari abad ke-7, Kaumudhimahotsva, merujuk Kedah sebagai Kataha-nagari. Agnipurana juga menyebutkan sebuah daerah yang dikenal Anda-Kataha dengan salah satu batasnya menggambarkan sebuah puncak gunung, yang diyakini para sarjana sebagai Gunung Jerai. Kisah-kisah dari Katasaritasagaram menjelaskan kemewahan hidup di Kataha.

Pada permulaan abad ke-15, Kesultanan Melaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Parameswara, pangeran dari Palembang, Indonesia, di dalam kerajaan Sriwijaya. Penaklukan memaksa dia dan pendukungnya melarikan diri dari Palembang. Untuk menghindari serangan dari Majapahit, Parameswara berlayar ke Temasek demi mendapatkan perlindungan Temagi, seorang penghulu Melayu dari Pattani yang ditunjuk oleh Raja Siam sebagai bupati Temasek. Beberapa hari kemudian, Parameswara membunuh Temagi dan mengangkat dirinya sendiri sebagai bupati. Kira-kira lima tahun kemudian, dia meninggalkan Temasek karena ancaman dari Siam. Selama periode ini, Temasek juga diserang oleh serombongan armada Jawa dari Majapahit, Dan Tamasek jadi kekuasaan dari Majapahit,

Dia kemudian memimpin ke utara untuk mendirikan permukiman baru. Di Muar, Parameswara berkehendak mendirikan kerajaan barunya di Biawak Busuk atau di Kota Buruk. Mengetahui lokasi Muar tidaklah cocok, dia meneruskan perjalanannya ke utara. Di sepanjang jalan, dia mengunjungi Sening Ujong (nama lama untuk Sungai Ujong modern) sebelum sampai di sebuah perkampungan nelayan di bibir Sungai Bertam (nama lama untuk Sungai Melaka modern). Tempat itu lambat laun berkembang menjadi lokasi Melaka masa kini. Menurut Sejarah Melayu, di situlah dia menyaksikan kancil mengelabui anjing ketika berteduh di bawah pohon Melaka. Dia mengambil apa yang dia lihat sebagai pertanda yang baik dan kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Melaka, kemudian dia membangun dan memperbaiki fasilitas untuk tujuan perdagangan.

Peralihan agama Parameswara ke Islam tidaklah jelas. Sabri Zain mengemukakan, Parameswara menjadi seorang Muslim ketika dia menikahi seorang Puteri Samudera Pasai dan menyertakan gelar bergaya Persia "Syah", dengan menyebut dirinya Iskandar Syah.^[42] Juga ada referensi yang menunjukkan bahwa beberapa anggota kelas penguasa dan komunitas saudagar yang menetap di Melaka telah menjadi Muslim. Kisah-kisah Tiongkok menyebutkan bahwa pada 1414, putera penguasa pertama Melaka mengunjungi Ming untuk mengabari mereka bahwa ayahnya telah wafat. Putera Parameswara diakui secara resmi sebagai penguasa kedua Melaka oleh Kaisar Tiongkok dan bergelar Raja Sri Rama Vikrama, Raja Parameswara dari Temasik dan Melaka dan dia dikenal sebagai tokoh Muslim Sultan Sri Iskandar Zulkarnain Syah atau Sultan Megat Iskandar Syah, dan dia menguasai Melaka dari 1414 sampai 1424.^[43][44] Kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang ini disebut Semenanjung Malaya, selatan Thailand (Pattani, dan pantai timur Sumatra. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari satu abad, dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Melaka, sebagai pelabuhan perdagangan penting, terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Tiongkok dan India. Dan kemudia melaka di kuasai majapahit dari jawa dan beberapa tahun kemudian pada 1511, Melaka direbut oleh Portugal, yang mendirikan sebuah koloni di sana; maka berakhirlah Kesultanan Melaka. Tetapi, Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar, Riau, Sumatra dan meninggal di sana. Putera-putera Sultan Melaka terakhir mendirikan dua kesultanan di tempat lain di semenanjung yakni Kesultanan Perak di utara dan Kesultanan Johor (awalnya kelanjutan dari kesultanan Melaka kuno) di selatan. Setelah jatuhnya Melaka, tiga negara berjuang menguasai Selat Malaka: Portugis (di Melaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berlangsung sampai tahun 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) untuk merebut Melaka.

Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Melaka tua, tetapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor, yang masih ada sampai sekarang. Setelah jatuhnya Melaka, tiga negara berebut untuk mengambil kontrol Selat Malaka: Portugis (di Melaka), Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh; dan peperangan berakhir pada 1641, ketika Belanda (bersekutu dengan Kesultanan Johor) merebut Melaka.

Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya pada 1786, dengan penyewaan pulau Pinang kepada Perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada 1824, Britania Raya menguasai Melaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania, dan Indonesia untuk Belanda.^[45] Pada 1826, Britania mendirikan Koloni Mahkota di Negeri-Negeri Selat, menyatukan kepemilikannya di Malaya: Pulau Pinang, Melaka, Singapura, dan pulau Labuan. Pulau Pinang yang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Light sebagai pos komersial yang dianugerahkan oleh Sultan Kedah. Negeri-Negeri Selat pada awal mulanya diurus di bawah British East India Company di Kalkuta, sebelum Pulau Pinang, dan kemudian Singapura menjadi pusat pengurusan koloni mahkota, hingga 1867, ketika tanggung jawab pengurusan dialihkan kepada Kantor Kolonial di London.

Selama abad ke-19, banyak negeri Melayu berupaya untuk mendapatkan bantuan Britania untuk menyelesaikan konflik-konflik internal mereka. Kepentingan komersial pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di Negeri-Negeri Selat membuat pemerintah Britania melakukan campur tangan di dalam negeri-negeri penghasil timah di Semenanjung Malaya. Diplomasi Kapal Meriam Britania ditugaskan demi mewujudkan resolusi perdamaian terhadap kekacauan sipil yang disebabkan oleh bandit Tiongkok dan Melayu. Pada akhirnya Perjanjian Pangkor 1874 menjadi jalan untuk memperluas pengaruh Britania di Malaya. Memasuki abad ke-20, negeri Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan yang dikenal sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu (berbeda dengan Federasi Malaya), di bawah kendali de facto residen Britania diangkat untuk menasihati para penguasa Melayu. Orang Britania menjadi "penasihat" di atas kertas, tetapi sebenarnya, mereka menjalankan pengaruh penting di atas para penguasa Melayu.

Lima negeri lainnya di semenanjung, dikenal sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu, tidak diperintah langsung dari London, juga menerima para penasihat Britania di akhir abad ke-20. Empat dari lima negeri itu: Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu sebelumnya dikuasai Siam. Negeri yang tidak bersekutu lainnya, Johor, satu-satunya negeri yang memelihara kemerdekaannya di sebagian besar abad ke-19. Sultan Abu Bakar dari Johor dan Ratu Victoria kenalan pribadi, dan mengakui satu sama lain sederajat. Hal ini tidak pernah terjadi hingga 1914 ketika pengganti Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim menerima seorang penasihat Britania.

Di pulau Borneo, Sabah diperintah sebagai koloni mahkota Borneo Utara, sedangkan Sarawak diperoleh dari Brunei sebagai kerajaan pribadi keluarga Brooke, yang berkuasa sebagai Raja Putih.

Mengikuti Invasi Jepang ke Malaya dan pendudukan beruntunnya selama Perang Dunia II, dukungan rakyat untuk kemerdekaan tumbuh.^[46] Pasca-perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya didirikan dengan mendapat tentangan keras dari Suku Melayu, yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada Tionghoa-Malaysia dan kaum imigran lainnya.^[47] Uni Malaya, didirikan pada 1946 dan terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya, kecuali Singapura, dibubarkan pada 1948 dan diganti oleh Federasi Malaya, yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania.

Selama masa itu, pemberontakan di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya melaksanakan operasi gerilya yang direncanakan untuk mengusir Britania dari Malaya dan peristiwa itu dikenal dengan Darurat Malaya yang berlangsung sejak 1948 hingga 1960, dan melibatkan kampanye anti-kekacauan oleh serdadu Persemakmuran di Malaya. Meskipun kekacauan dapat dengan cepat diatasi tetapi masih saja menyisakan kehadiran serdadu persemakmuran, dengan latar belakang Perang Dingin.^[48] Melawan latar belakang ini, kemerdekaan untuk Federasi di dalam Persemakmuran diberikan pada 31 Agustus 1957.^[18]

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Melaka dicapai pada 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Singapura masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya pada saat itu karena letaknya yang stategis. Pada 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni mahkota Britania, yaitu Sabah (Borneo Utara), Sarawak, dan Singapura, membentuk Malaysia. Kesultanan Brunei, meski mulanya berminat menggabungkan Federasi, menarik kembali rencana penyatuan itu karena adanya penentangan dari sebagian penduduk, juga dalih tentang pembayaran royalti minyak dan status Sultan di dalam perencanaan penyatuan.^[49][50]

Tahun-tahun permulaan pembentukan atau kemerdekaan diganggu oleh konflik dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno melalui Dwikora karena ketidak sesuaian dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB^[51][52] menyangkut pelanggaran Manila Accord dalam pembentukan Malaysia,^[53] Dalam perjalanan federasi ini kemudian diikuti dengan keluarnya Singapura pada 1965 karena kembali adanya ketidak sesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian antarras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969.^[20][54] Filipina juga membuat pengakuan aktif terhadap Sabah dengan penyelesaian damai^[55] pada periode itu berdasarkan penyerahan sebagian wilayah Kesultanan Brunei, yakni bagian timur-utara kepada Kesultanan Sulu pada 1704. Pengakuan atas wilayah ini masih dilanjutkan hingga saat ini oleh pihak Filipina.^{[56][57][58][59]} Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial—upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra ("pribumi", yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya—diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara keseimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang mendukung keikutsertaan yang cepat dari semua ras.^[60]

Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad.^[61] Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka megaproyek. Proyek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Lebuhraya Utara-Selatan, Sirkuit Internasional Sepang, Koridor Raya Multimedia (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru.

Pada akhir tahun 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim.^[62] Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa antipemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, Barisan Nasional, yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957.^[63]

Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibu kota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, Hindu Rights Action Force, melakukan protes berkenaan kebijakan yang tidak adil, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000.^[64] Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap organisasi yang tidak terdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional"^[65] karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.^[66][67]

Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 33 juta dan luas wilayah melebihi 330.000 km². Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua Asia.^[68][69] Selat Malaka, terletak di antara Sumatra dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran terpenting di dunia.^[70]

Kuala Lumpur adalah ibu kota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain, dipandang sebagai ibu kota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan yudikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai ibu kota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.

Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor Setar, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.^[71]

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia).^[72][73][74] 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili Wilayah Federal Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah federal Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Pemungutan suara tidak diwajibkan.^[75]

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen.^[76] Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.^[77]; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Malaysia merupakan anggota pendiri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)^[78] dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI),^[79] selain berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa,^[80] Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik,^[81] 8 Negara Berkembang,^[82] dan Gerakan Non-Blok (GNB).^[83] Ia pernah memimpin ASEAN, OKI, dan GNB di masa lalu.^[84] Sebuah bekas jajahan Inggris, juga merupakan anggota Persemakmuran Bangsa-bangsa.^[85] Kuala Lumpur adalah tempat KTT Asia Timur pertama pada tahun 2005.^[86]

Kebijakan luar negeri Malaysia secara resmi didasarkan pada prinsip netralitas dan menjaga hubungan damai dengan semua negara, apapun sistem politiknya.^[87] Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada keamanan dan stabilitas Asia Tenggara,^[86] dan berusaha untuk lebih mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Secara historis pemerintah telah mencoba menggambarkan Malaysia sebagai negara Islam progresif^[87] sambil memperkuat hubungan dengan negara-negara Islam lainnya.^[86] Prinsip yang kuat dari kebijakan Malaysia adalah kedaulatan nasional dan hak suatu negara untuk mengontrol urusan dalam negerinya.^[88] Malaysia menandatangani perjanjian PBB tentang Pelarangan Senjata Nuklir.^[89][90]

Kepulauan Spratly disengketakan oleh banyak negara di wilayah tersebut, dan sebagian besar Laut Tiongkok Selatan diklaim oleh Tiongkok. Tidak seperti tetangganya Vietnam dan Filipina, Malaysia secara historis menghindari konflik dengan Tiongkok.^[91] Namun, setelah perambahan kapal Tiongkok di perairan teritorial Malaysia,^[92] dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat militer mereka, Malaysia menjadi aktif dalam mengutuk Tiongkok.^[93][94] Brunei dan Malaysia pada tahun 2009 mengumumkan diakhirinya klaim atas tanah masing-masing, dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbatasan maritim mereka.^[95] Filipina memiliki klaim tidak aktif atas bagian timur Sabah.^[96] Reklamasi tanah Singapura telah menyebabkan ketegangan,^[97] serta sengketa perbatasan laut dan sedikit daratan terjadi dengan Indonesia.^[96][98]

Searah jarum jam dari kanan atas: Kapal selam kelas Scorpène, Tank MBT PT-91M, Penerjun payung Angkatan Darat Malaysia dengan M4, dan pesawat tempur Su-30MKM.

Angkatan Bersenjata Malaysia memiliki tiga cabang: Angkatan Darat Malaysia, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Tidak ada wajib militer, dan usia wajib militer sukarela adalah 18 tahun. Militer menggunakan 1,5% dari PDB negara, dan mempekerjakan 1,23% tenaga kerja Malaysia.^[99] Pasukan penjaga perdamaian Malaysia telah berkontribusi pada banyak misi penjaga perdamaian PBB, seperti di Kongo, Iran–Irak, Namibia, Kamboja, Bosnia dan Herzegovina, Somalia, Kosovo, Timor Timur dan Lebanon.^[84][100]

Five Power Defence Arrangements adalah prakarsa keamanan regional yang telah ada selama hampir 40 tahun. Ini melibatkan latihan militer bersama yang diadakan antara Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris.^[101] Latihan bersama dan latihan perang juga telah diadakan dengan Brunei,^[102] Tiongkok,^[103] India,^[104] Indonesia,^[105] Jepang,^[106] dan Amerika Serikat.^[107] Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah sepakat untuk menjadi tuan rumah latihan pasukan keamanan gabungan untuk mengamankan perbatasan laut mereka dan mengatasi masalah seperti imigrasi ilegal, pembajakan, dan penyelundupan.^{[108][109][110]}

Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur) dan 3 wilayah federal yang dilambangkan sebagai empat belas garis (jalur) dan sudut bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":

Pemerintah Malaysia merilis data penduduk Malaysia berdasarkan suku bangsa, pada semester 1 tahun 2024. Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan suku dominan yakni Melayu dengan sejumlah 58,00%. Suku Bumiputera atau suku indigenos (aborigin) lainnya yang lebih banyak tersebar di negara bagian Sabah dan Sarawak sejumlah 12,10% dari keseluruhan penduduk.^[111][112]

Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras mana pun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Lebih dari separuh bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-Melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah Kadazan-Dusun, dan 17%-nya adalah Bajaus).^[112] Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

Sebanayk 22,6% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 6,8% penduduk.^[112] Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.^[113]

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia.^[114] Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang imigrasi negara itu.^[114]

Berikut adalah banyaknya penduduk warga Malaysia (tidak termasuk warga negara asing), menurut suku bangsa atau etnis pada tahun 2010, dan 2024:^[115][111]

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resmi di negara Malaysia.^[116] Menurut gambaran Sensus Penduduk dan Perumahan 2020, Sekitar 63,5 persen penduduk memeluk agama Islam; 18,7 persen Buddha; 9,1 persen Kristen; 6,3 persen Hindu; dan 1,3 persen Agama Tionghoa tradisional. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lain; sedangkan 0,7% dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan informasi.^[117][118]

Semua orang Melayu dipandang Muslim (100%) seperti yang didefinisi pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia.^[119] Statistik tambahan dari Sensus 2000 yang menunjukkan bahwa Tionghoa-Malaysia sebagian besar memeluk agama Buddha (75,9%), dengan sejumlah signifikan mengikuti ajaran Tao (10,6%) dan Kristen (9,6%). Sebagian besar orang India-Malaysia mengikuti Hindu (84,5%), dengan sejumlah kecil mengikuti Kristen (7,7%) dan Muslim (3,8%). Kristen adalah agama dominan bagi komunitas non-Melayu bumiputra (50,1%) dengan tambahan 36,3% diketahui sebagai Muslim dan 7,3% digolongkan secara resmi sebagai pengikut agama rakyat.^[118]

Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian.^[120][121]

Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Yurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat.

Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap autoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.^{[butuh rujukan]}

Awal tahun 2010 dalam putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan mengizinkan surat kabar Katolik the Herald untuk menggunakan kata Allah untuk Tuhan telah memicu dibakarnya lebih dari 4 bangunan gereja dan beberapa lainnya dirusak massa di Kuala Lumpur ibu kota Malaysia.^{[122][123][124][125]}

Pendidikan di Malaysia dipantau oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan.^[126] Sebagian besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta, tetapi ada sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.

Anak-anak mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka. Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan atau berbantuan pemerintah. Sekolah berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder, siswa-siswi di kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah Dasar (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian Tahap Satu, PTS digunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas, dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke kelas 5, meloncati kelas 4.^[127] Tetapi, program ini dihapus pada 2001.

Pendidikan tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan (setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Khusus mata pelajaran Matematika dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga, siswa-siswi diuji di dalam Penilaian Menengah Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap dua (Form Five), siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia (Sijil Pelajaran Malaysia, SPM), yang setara dengan bekas British Ordinary pada tahapan 'O'. Sekolah tertua di Malaysia adalah Penang Free School, juga sekolah tertua di Asia Tenggara.

Pendidikan tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National Secondary School (Sekolah Menengah Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah Menengah Agama), National-Type Secondary School (Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan) yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical School (Sekolah Menengah Teknik), Sekolah Berasrama Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains MARA).

Juga terdapat 60 Chinese Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di antaranya berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Chinese Independent High School dipantau dan distandardisasi oleh United Chinese School Committees' Association of Malaysia (UCSCAM, lebih lazim disebut di dalam bahasa Tionghoa, Dong Zong 董总), tetapi, tidak seperti sekolah pemerintah, tiap-tiap sekolah independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah independen memerlukan waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun) dan Tahap Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan oleh UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC) (Ijazah Pengujian Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah Rendah) dan Menengah Senior 3 (setara tahap A). Sejumlah sekolah independen mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan berbahasa Inggris selain berbahasa Tionghoa, memungkinkan siswa-siswi mengikuti Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia juga.

Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan mengikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced atau tahap 'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi, hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-siswi Bumiputra.

Terdapat universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas Sains Malaysia, Universitas Putra Malaysia Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Teknologi Mara, dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang cukup untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari seluruh dunia berminat memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University, Universitas Teknologi Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas bereputasi internasional telah membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998. Sebuah kampus cabang dapat dilihat sebagai ‘kampus lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan penghargaan yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun internasional dapat meraih kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan biaya rendah. Kampus cabang universitas asing di Malaysia adalah: Monash University Malaysia Campus, Curtin University of Technology Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, dan University of Nottingham Malaysia Campus.

Siswa-siswi juga memiliki opsi untuk mendaftar di lembaga tersier swasta setelah menamatkan pendidikan sekunder. Sebagian besar lembaga memiliki pranala pendidikan dengan universitas-universitas seberang lautan semisal di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia, memungkinkan mahasiswa menghabiskan periode perkuliahannya dengan mendapatkan kualifikasi seberang lautan. Satu contoh adalah SEGi College yang bermitra dengan University of Abertay Dundee.^[128] Mahasiswa Malaysia belajar di luar negara seperti di Indonesia, Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang dan negara-negara di Timur-Tengah seperti Yordania dan Mesir. Ada juga mahasiswa Malaysia di beberapa universitas di Korea Selatan, Jerman, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Irlandia, India, Rusia, Polandia, dan Republik Ceko.

Sebagai tambahan untuk Kurikulum Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah internasional. Sekolah internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari kurikulum dari negara lain. Sekolah-sekolah ini utamanya dibuka karena bertambahnya penduduk ekspatriat di negara ini. Sekolat internasional termasuk: Sekolah Indonesia (kurikulum Indonesia), Australian International School, Malaysia (kurikulum Australia), Alice Smith School (kurikulum Britania), elc International school (kurikulum Britania), Garden International School (kurikulum Britania), Lodge International School (kurikulum Britania), International School of Kuala Lumpur (kurikulum Amerika dan Sarjana Muda Internasional), Japanese School of Kuala Lumpur (Kurikulum Jepang), The Chinese Taipei School, Kuala Lumpur and The Chinese Taipei School, Penang (Kurikulum Taipei), International School of Penang (Kurikulum Britania dan Sarjana Muda Internasional), Lycée Français de Kuala Lumpur (Kurikulum Prancis), dan lain-lain.

Masyarakat Malaysia menempati tingkat kepentingan pada perluasan dan pengembangan kesehatan, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat—penaikan lebih dari 47% dari periode sebelumnya. Ini berarti semua kenaikan lebih dari 2 miliar ringgit Malaysia (lebih dari 6,5 triliun rupiah). Dengan menaiknya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.

Sistem kesehatan Malaysia memerlukan para dokter untuk melaksanakan tugas tiga tahun pelayanan di rumah sakit umum untuk meyakinkan sumber daya manusia rumah-rumah sakit itu tetap terjaga. Baru-baru ini dokter-dokter asing juga ditugaskan untuk bekerja di sini. Tetapi masih juga sejumlah kekurangan tenaga medis, khususnya yang berpengalaman spesialis, hasilnya pelayanan dan perawatan kesehatan tertentu hanya ada di kota-kota besar. Upaya-upaya terbaru untuk menghadirkan banyak fasilitas ke kota-kota lain dihambat oleh kurangnya ahli untuk menjalankan peralatan yang tersedia dari para investor.

Sebagian besar rumah sakit swasta berada di perkotaan, dan tidak seperti banyak rumah sakit umum, diperlengkapi dengan fasilitas diagnosis dan visualisasi terbaru. RUmah sakit swasta umumnya tidak dilihat sebagai investasi ideal—sedikitnya perlu waktu sepuluh tahun sebelum investor meraih untung. Namun, situasi itu kini berubah dan perusahaan kini melihat wilayah ini lagi, terkhusus memperhatikan kenaikan minat orang asing yang datang ke Malaysia untuk tujuan perawatan kesehatan dan fokus pemerintah terbatu untuk membangun industri pariwisata kesehatan.^[129]

Sebagian besar orang Malaysia diberikan kewarganegaraan oleh lex soli.^[130] Kewarganegaraan di negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur berbeda dengan kewarganegaraan di Malaysia Barat untuk tujuan imigrasi. Setiap warga negara diberi selembar kartu identitas biometric smart chip, yang biasa disebut MyKad, pada umur 12 tahun, dan harus membawa kartu itu kapanpun.^[131]

Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.

Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia.^[132] Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di Malaysia.

Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini^{[butuh rujukan]}. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an.^[133] Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969.^[60] Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu.^[134] Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.

Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih didominasi orang India-Malaysia.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital lain yang lebih tua.

Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dolar Hong Kong pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)

Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran pada tahun-tahun setelah krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami kepulihan pada tingkatan pra-krisis.

Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil. Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis mereka.

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Tiongkok.^[135] Pada pekan yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10 miliar.^[136]

Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat.^[137] Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru.^{[23][24][138]}

Lihat juga: Bangunan dan struktur di Kuala Lumpur

Malaysia memiliki jalan-jalan besar yang menghubungkan semua kota besar di pesisir barat Semenanjung Malaysia. Pada 2006, panjang keseluruhan Sistem Jalur Cepat Malaysia adalah 1.471,6 kilometer. Jejaring itu menghubungkan semua kota besar dan sekitarnya: Klang Valley, Johor Bahru, dan Pulau Pinang satu sama lain. Jalur motor utama (E1 dan E2, E1 adalah bagian Utara Kuala Lumpur, sedangkan E2 adalah bagian selatan), terentang dari ujung utara dan selatan Semenanjung Malaysia, masing-masing di Bukit Kayu Hitam dan Johor Bahru. Jalur itu bagian dari Jaringan Jalur Cepat Asia, yang juga menghubungkan Thailand dan Singapura.

Jalan di Malaysia Timur dan pesisir timur Semenanjung Malaysia relatif kurang terbangun. Semua itu berupa jalan yang sangat berkelok-kelok melewati pegunungan dan belum dilapisi aspal, jalan berkerikil. Akibatnya, sungai masih menjadi jalur transportasi penting, di samping pesawat udara sebagai modus utama atau alternatif transportasi bagi penduduk pedalaman.

Jasa kereta api di Malaysia Barat dioperasikan oleh Keretapi Tanah Melayu dan memiliki rel cukup banyak yang menghubungkan semua kota besar dan kota kecil di semenanjung, yang juga melebar hingga Singapura. Juga ada rel pendek di Sabah yang dioperasikan oleh Sabah State Railway yang utamanya mengangkut komoditas.

Ada juga beberapa pelabuhan di negara ini. Pelabuhan besar utama Malaysia adalah Pelabuhan Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Pelabuhan penting lainnya dapat ditemukan di Tanjung Kidurong, Kota Kinabalu, Kuching, Kuantan, Pasir Gudang, Penang, Miri, Sandakan, dan Tawau.

Bandar Udara ditemukan di pelosok negara. Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) adalah bandar udara terbesar di negara ini. Bandar udara penting lainnya termasuk Bandar Udara Internasional Kota Kinabalu, Bandar Udara Internasional Pulau Pinang, Bandar Udara Internasional Kuching, Bandar Udara Internasional Langkawi, dan Bandar Udara Internasional Senai. Ada juga bandar udara di kota-kota kecil, juga pelabuhan udara perintis domestik di kawasan perkotaan Sabah dan Sarawak. Terdapat jasa penerbangan harian yang menghubungkan Timur dan Barat Malaysia. Malaysia adalah rumah bagi maskapai udara murah di kawasan ini, AirAsia. AirAsia berbasis di Sepang dan memiliki penerbangan ke Asia Tenggara dan Tiongkok.

Jasa telekomunikasi antarkota disediakan di Malaysia Barat terutama oleh riley radio gelombang pendek. Telekomunikasi internasional disediakan melalui kabel bawah laut dan satelit. Salah satu perusahaan telekomunikasi terpenting dan terbesar di Malaysia adalah Telekom Malaysia (TM), yang menyediakan produk-produk dan pelayanan dari sambungan tetap, sambungan bergerak, juga jasa akses Internet dial-up dan broadband. TM memiliki semi-monopoli jasa sambungan telepon tetap di negara ini.

Pada Desember 2004, Menteri Energi, Air, dan Komunikasi Lim Keng Yaik melaporkan bahwa hanya 0,85% atau 218.004 orang di Malaysia menggunakan jasa broadband. Tetapi, angka ini didasarkan pada banyaknya pelanggan, sedangkan satuan persentase rumah tangga mencerminkan situasi lebih akurat. Ini menggambarkan kenaikan 0,45% di tiga triwulan. Dia juga melaporkan bahwa pemerintah menargetkan penggunaan 5% pada 2006 dan berlipat dua menjadi 10% pada 2008. Lim Keng Yaik mendorong perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal dan penyedia jasa untuk membuka mil terakhir dan harga lebih murah agar menguntungkan pengguna.

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam semisal sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit, yang bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao, lada, nenas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia.

Tentang sumber daya hutan, diketahui bahwa usaha penggelondongan dimulai untuk membuat kontribusi berarti bagi ekonomi Malaysia pada abad ke-19. Kini, ditaksir 59% daratan Malaysia masih berupa hutan. Perluasan industri damar yang cepat, khususnya setelah era 1960-an, telah menghasilkan masalah erosi di hutan-hutan negara ini. Tetapi, dengan adanya komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sistem ekologi, sumber daya hutan dikelola pada landasan yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya laju penebangan pohon.

Sebagai tambahan, sejumlah wilayah yang substansial diperlakukan sebagai hutan produksi (silvikultur) dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan sudah dilakukan. Pemerintah Malaysia merencanakan pengayaan tanah seluas 312,30 kilometer persegi dengan rotan di bawah kondisi hutan alami dan di sela-sela tanaman karet alami sebagai komoditas panen perantara. Untuk terus memperkaya sumber-sumber hutan, spesies damar yang cepat-tumbuh seperti meranti tembaga, merawan dan sesenduk juga ditanam. Pada saat yang sama, penuaian pohon-pohon berharga tinggi seperti jati dan pohon lainnya untuk dijadikan pulp dan kertas juga dianjurkan. Karet, pernah menjadi arus utama ekonomi Malaysia, kini digantikan oleh minyak sawit sebagai komoditas ekspor utama pertanian Malaysia.

Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980-an. Pada abad ke-19 dan ke-20, timah memainkan peran dominan di dalam ekonomi Malaysia. Pada 1972 minyak bumi dan gas alam mengambil alih timah sebagai komoditas utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu, kontribusi timah semakin menurun. Penemuan minyak bumi dan gas alam di ladang minyak lepas pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu memiliki sumbangan penting bagi ekonomi Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah tembaga, bauksit, besi, dan batu bara bersama-sama dengan mineral industri seperti tanah liat, kaolin, silika, batu gamping, barit, fosfat, dan bebatuan dimensi seperti granit juga blok dan lempengan marmer. Sejumlah emas dengan kadar minimalis juga diproduksi.

Pada 2004, seorang menteri di Departemen Perdana Menteri, Mustapa Mohamed, menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Malaysia berada pada kisaran 4.84 miliar barel, sedangkan cadangan gas alam bertambah menjadi 89 triliun kaki kubik (2,500 km³). Pada 1 Januari 2007, Petronas melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas di Malaysia berkisar pada ekuivalensi 20.18 miliar barel.^[139]

Pemerintah menaksir bahwa pada laju produksi terkini, Malaysia akan mampu menghasilkan minyak sampai 18 tahun dan gas sampai 35 tahun ke muka. Pada 2004, Malaysia menduduki peringkat ke-24 menurut cadangan minyak dunia dan ke-13 menurut cadangan gas. 56% dari cadangan minyak ada di Semenanjung sedangkan 19% di Malaysia Timur. Tiap-tiap negara bagian memelihara hak untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dalam wilayahnya. Tetapi, pemerintah persekutuan menguasai minyak dan gas. Negara bagian yang memiliki minyak dan gas diberi royalti.

Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana, seperti:

1. Kebudayaan Melayu
2. Kebudayaan Tionghoa
3. Kebudayaan India
4. Kebudayaan Kadazan-Dusun
5. Kebudayaan Dayak, Iban, Kayan, Kenyah, Murut, Lun Bawang, Kelabit, dan Bidayuh.

Malaysia adalah masyarakat multi-suku, multi-budaya, dan multi-bahasa. Penduduk pada Februari 2007 adalah 26,6 juta terdiri dari 62% Bumiputera (termasuk Melayu), 24% Tionghoa, 8% India, dengan sedikit minoritas dan suku asli (Departemen Statistik Malaysia). Tegangan kesukuan terjadi tahun 2008.^[140]

Suku Melayu, kelompok terbesar, didefinisi sebagai Muslim di dalam Konstitusi Malaysia. Suku Melayu memainkan peran dominan secara politis dan digolongkan sebagai salah satu bumiputra. Bahasa aslinya adalah Bahasa Melayu, dan dijadikan bahasa nasional Malaysia.^[30]

Pada masa silam, Suku Melayu menulis di dalam bahasa Sanskerta atau menggunakan alfabet berbasis bahasa Sansekerta ^{[butuh rujukan]}. Setelah abad ke-15, tulisan Jawi (berbasis bahasa Arab) menjadi popular.^{[butuh rujukan]} Tidak lama kemudian, tulisan romawi mengambil alih peran Sanskerta dan Jawi sebagai tulisan dominan. Ini umumnya dikarenakan pengaruh sistem pendidikan kolonial, yang mengajari anak-anak tulisan romawi daripada tulisan Arab.^{[butuh rujukan]}

Suku asli non-Melayu terbesar adalah Iban dari Sarawak, yang jumlahnya melebihi 600.000 jiwa. Beberapa Suku Iban masih menetap di perkampungan hutan tradisional di dalam rumah panjang di sepanjang Sungai Rajang dan Lupar dan daerah aliran mereka, kendati banyak dari Suku Iban pindah ke kota. Suku Bidayuh, berjumlah kira-kira 170.000 jiwa, berpusat di barat daya Sarawak. Suku asli terbesar di Sabah adalah Kadazan. Mereka umumnya petani yang menganut Kristen. 140.000 Orang Asli, atau aborigin, terdiri dari sejumlah komunitas suku yang berbeda-beda yang menetap di Malaysia Barat. Biasanya menjadi pemburu, peladang berpindah, dan petani, banyak dari mereka kemudian menetap dan sebagiannya berbaur ke dalam Malaysia modern.

Kaum Tionghoa di Malaysia umumnya menganut Buddha (dari sekte Mahayana) atau juga menganut Tao. Tionghoa di Malaysia mampu berbicara di dalam beberapa dialek bahasa Tionghoa, termasuk Mandarin, Hokkien, Kanton, Hakka, dan Teochew. Majoritas Tionghoa di Malaysia, terkhusus mereka dari kota-kota besar semisal Kuala Lumpur, Petaling Jaya, dan Penang mampu berbahasa Inggris pula. Terdapat pula sejumlah Tionghoa yang semakin bertambah generasi Tionghoa baru yang memandang bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Tionghoa di Malaysia berdasarkan sejarah telah menjadi dominan di dalam komunitas perdagangan Malaysia.

Suku India-Malaysia utamanya Tamil Hindu dari India selatan yang bahasa aslinya adalah bahasa Tamil, juga ada komunitas India yang berbahasa Telugu, Malayalam, dan Hindi, menetap terutama di kota-kota besar di pesisir barat semenanjung. Banyak kalangan India menengah-atas di Malaysia juga berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Sejumlah komunitas Tamil Muslim dengan 200.000 jiwa juga tumbuh sebagai kelompok sub-budaya yang mandiri. Juga terdapat komunitas Tamil Kristen di kota-kota besar. Juga ada komunitas Sikh di Malaysia melebihi 83.000 jiwa. Sebagian besar India-Malaysia mulanya bermigrasi dari India sebagai pedagang, guru, atau tenaga ahli lainnya. Sejumlah besar juga bagian dari kaum migran paksaan dari India oleh pihak Britania semasa zaman kolonial untuk bekerja di industri penanaman.^[141][142]

Orang Eurasia, Kamboja, Vietnam, Thai, Minangkabau, Bugis, Jawa, Banjar, Aceh, dan suku-suku asli ikut memperkaya keanekaan penduduk Malaysia. Sejumlah kecil orang Eurasia, campuran Portugis dan Melayu, berbahasa kreol berbasis-bahasa Portugis, disebut bahasa Kristang. Juga terdapat orang Eurasia campuran Filipino dan Spanyol, terutama di Sabah. Diturunkan dari kaum imigran dari Filipina, beberapa di antaranya berbahasa Chavacano, satu-satunya bahasa kreol berbasis-bahasa Spanyol di Asia. Orang Kamboja dan Vietnam terutama pemeluk Buddha (Kamboja: sekte Theravada, Vietnamese: sekte Mahayana). Orang Thai-Malaysia adalah kelompok besar di negara-negara bagian Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, dan Terengganu. Di samping berbahasa Thai, sebagian besar mereka menganut Buddha, merayakan Songkran (festival air) dan dapat berbahasa Hokkien tetapi sebagian dari mereka adalah Muslim dan berbahasa Melayu dialek Kelantan. Orang Bugis dan Jawa menjadi bagian penduduk di Johor. Sebagai tambahan, ada juga banyak orang asing dan ekspatriat yang menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua mereka, juga berkontribusi menjadi penduduk Malaysia.

Tionghoa dan Islam sangat memengaruhi musik tradisional Malaysia. Musik itu terutama didasarkan pada gendang (drum), tetapi melibatkan alat tabuh lain (beberapa di antaranya bercangkang); rebab, alat berdawai sejenis biola; serunai, alat tiup sejenis oboe dengan dua buluh; suling, dan trompet. Negara ini memiliki tradisi kuat di dalam hal tari dan sendratari, beberapa berasal dari Thai, India, dan Portugis. Baru-baru ini, dikir barat mulai memasyarakat, dan pemerintah mulai mempromosikannya sebagai ikon budaya nasional.^[143] Bentuk artistik lainnya juga dipengaruhi oleh tetangganya, Indonesia, termasuk wayang kulit, pencak silat, dan kerajinan seperti batik, anyam-tenun, termasuk pakaian upacara pua kumbu, dan perak dan seni ukir kuningan.

Orang Malaysia mengenali sejumlah hari libur dan perayaan tahunan. Beberapa hari libur diumumkan diberlakukan pemerintah persekutuan dan beberapa lainnya diberlakukan oleh pemerintah negara bagian. Perayaan lainnya dibiasakan oleh kelompok suku atau agama tertentu, namun tidak dianggap hari libur.

Hari libur yang paling dirayakan adalah "Hari Merdeka" pada tanggal 31 Agustus untuk memperingati kemerdekaan Federasi Malaya pada 1957, diikuti dengan Hari Malaysia pada 16 September untuk memperingati hari pembentukan Malaysia pada 1963. Hari Merdeka, juga Hari Buruh (1 May), hari lahir raja (Sabtu awal bulan Juni) dan beberapa perayaan lain adalah hari libur yang ditetapkan pemerintah persekutuan.

Muslim di Malaysia merayakan hari raya Islam. Hari raya terbesar adalah, Idul Fitri. Hari raya ini dirayakan oleh Muslim sedunia menandai akhir Ramadan, bulannya puasa bagi Muslim. Ciri bulan baru menandakan berakhirnya Ramadan, berakhirnya masa puasa. Sebagai tambahan untuk Idul Fitri, Muslim Malaysia juga merayakan Idul Adha, Tahun Baru Islam, dan Maulid Nabi.

Tionghoa di Malaysia turut merayakan hari-hari raya Tionghoa di dunia. Tahun Baru Imlek paling dirayakan di antara hari-hari raya yang berlangsung selama lima belas hari dan diakhiri dengan Cap Go Meh. Perayaan Tionghoa lainnya adalah Festival Qingming, Festival Perahu Naga, dan Festival Tengah Musim Gugur. Yang lainnya lagi adalah, penganut Buddha merayakan Waisak.

Sebagian besar orang India di Malaysia adalah Hindu dan mereka merayakan Dipawali, festival cahaya, sedangkan Thaipusam dirayakan para peziarah dari pelosok negara berkumpul di Batu Caves. Terpisah dari Hindu, penganut Sikh merayakan Vaisakhi, Tahun Baru Sikh.

Perayaan lainnya, semisal Jumat Agung (hanya di Malaysia Timur), Natal, Gawai Dayak di masyarakat Iban (Dayak), Pesta Menuai (Pesta Kaamatan) di masyarakat Kadazan-Dusun juga dirayakan di Malaysia.

Sejarah perfilman Malaysia dimulai pada tahun 1930-an, dengan produksi film-film pertama yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Industri ini terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang sering disebut sebagai "Zaman Keemasan Perfilman Malaysia." Pada periode ini, banyak film berkualitas tinggi diproduksi dan dikenal secara internasional.

P. Ramlee adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan perfilman Malaysia. Dikenal sebagai seniman jenius, oleh media barat, ia bahkan dijuluki sebagai Charlie Chaplin-nya Asia. Meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang film atau musik, tetapi kejeniusan P. Ramlee di kedua bidang tersebut tidak ada yang membantah. Dalam hidupnya yang sangat singkat (P. Ramlee meninggal pada usia 44 tahun), dia memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film (35 diantaranya ia sutradarai sendiri), menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan meraih lebih dari 30 penghargaan internasional.^[144]

• EAEC
• EAF
• ASEAN
• OKI
• Negara-Negara Persemakmuran
• Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Kerjasama Selatan-Selatan
• GNB

• Daftar negara di dunia
• Daftar suku di Malaysia
• Masyarakat Melayu di Malaysia
• Miss Malaysia
• Negara-negara Persemakmuran
• Partai-partai politik Malaysia
• Polis Diraja Malaysia
• Tanda Penghargaan Malaysia
• Yang di-Pertuan Agong
• Daftar masakan Malaysia
• Flora Malaysia

• 1911 Encyclopædia Britannica. Malay States.
• Zainal Abidin bin Abdul Wahid; Khoo, Kay Kim; Muhd Yusof bin Ibrahim; Singh, D.S. Ranjit (1994). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sejarah Tingkatan 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN
• Jeong Chun Hai. (2007). Principles of Public Administration: An Introduction. Kuala Lumpur: Karisma Publication.ISBN 978-983-195-253-5.
• Osborne, Milton (2000). Southeast Asia: An Introductory History. Allen & Unwin. ISBN

Cari tahu mengenai Malaysia pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
	Definisi dan terjemahan dari Wiktionary
	Gambar dan media dari Commons
	Berita dari Wikinews
	Kutipan dari Wikiquote
	Teks sumber dari Wikisource
	Buku dari Wikibuku

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Malaysia.

Pemerintahan

• Portal resmi pemerintah Malaysia
• Situs web resmi Perdana Menteri Malaysia
• Situs web resmi Departmen Statistik Malaysia
• Situs web resmi Parlemen Malaysia Diarsipkan 2021-05-25 di Wayback Machine.

Informasi umum

• Malaysia di Encyclopedia Britannica
• Malaysia di CIA World Factbook.
• Malaysia Diarsipkan 2009-01-23 di Wayback Machine. from UCB Libraries GovPubs
• Malaysia di Curlie (dari DMOZ)
• Peta Malaysia di Wikimedia Atlas
• (Inggris) Peta-peta Malaysia

Pariwisata

Wikivoyage memiliki panduan wisata Malaysia.

• Badan Pariwisata Malaysia
• Situs web tentang tempat pariwisata di Malaysia Diarsipkan 2018-09-03 di Wayback Machine.
• Panduan ke Malaysia (Web/WAP)