Tōru Hashimoto
Tōru Hashimoto (橋下 徹, Hashimoto Tōru, kelahiran 29 Juni 1969) adalah seorang politikus dan pengacara Jepang. Ia adalah mantan wali kota Osaka dan, bersama dengan Shintaro Ishihara, adalah wakil ketua Partai Restorasi Jepang. Ia juga pendiri partai Nippon Ishin no Kai dan Asosiasi Restorasi Osaka. Ia adalah salah satu politikus konservatif sayap kanan terkemuka di Jepang.[1][2][3][4] Kehidupan awalTōru Hashishita lahir di Hatagaya, Shibuya, Tokyo, pada 29 Juni 1969. Ayahnya, yang merupakan yakuza Jepang, wafat ketika ia kelas 2 SD. Segera setelah itu, ibunya mengubah pembacaan nama mereka menjadi Hashimoto.[5] Keluarganya pindah ke Suita, Osaka saat Hashimoto menempuh kelas 5 SD,[6] dan kemudian ke Higashiyodogawa-ku, Osaka tahun berikutnya. Pandangan politik
PendidikanHashimoto mendukung pendekatan disiplin yang ketat dan hukuman fisik untuk siswa. Namun, ia juga pernah melontarkan komentar-komentar yang sangat kritis terhadap tindakan-tindakan yang mengakibatkan cedera serius dengan kedok hukuman fisik. Namun, ketika ia tampil di televisi, ia justru berbicara tentang "hukuman fisik" yang ia gunakan terhadap anak-anaknya sendiri, yang menunjukkan bahwa niatnya yang sebenarnya berbeda. Ia mengkritik gaya mengajar yang seragam untuk 35 anak dalam satu kelas, dengan mengatakan bahwa itu adalah "sistem pendidikan yang tidak memungkinkan anak-anak berpotensi untuk berkembang," karena anak-anak tersebut tidak semuanya berada pada tingkat yang sama. Ia merekomendasikan peralihan dari "sistem akreditasi," yang mengikuti kurikulum dan jadwal yang sama sepanjang tahun, ke "sistem penguasaan," yang mengajarkan kelas-kelas dengan program individual yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan setiap individu.[7] NuklirHashimoto dikenal menolak usulan untuk mengaktifasi kembali pembangkit listrik tenaga nuklir setelah bencana nuklir Fukushima Daiichi. Menurut The New York Times, penolakan ini membuatnya menjadi politikus terpopuler di Jepang pada awal 2012.[8] Pada akhirnya, ia dan beberapa tokoh lainnya menyetujui pengaktifasi kembali PLTN Ōi secara terbatas pada 2012.[9] Sebelum menjadi gubernur Osaka pada 2008, Hashimoto di beberapa stasiun televisi nasional berargumen bahwa Jepang harus memiliki senjata nuklir, namun setelah itu berkata bahwa pandangan tersebut hanya pandangan pribadinya.[10] Luar NegeriHashimoto mendukung Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), memandang bahwa Jepang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan bangsa lain.[11] Ia bahkan melawan Ichirō Ozawa yang berseberangan karena TPP.[12] Namun ia menyatakan oposisi jika TPP melawan kepentingan nasional Jepang.[13] Sengketa wilayahPada September 2012, Hashimoto melontarkan pernyataan bahwa Jepang dan Korea Selatan harus mengelola Karang Liancourt secara bersama.[14] Hal ini mendapat beragam reaksi. Ia juga menyatakan bahwa "ini bukan pengabaian kedaulatan. Ini tentang penetapan aturan bersama untuk pemanfaatan (seperti wilayah penangkapan ikan)" dan bahwa "ini bukan pengabaian atau penarikan klaim atas 'wilayah inheren'."[15] Pernyataan yang sama juga dikeluarkan dalam konteks Kepulauan Pinnacle yang disengketakan dengan Tiongkok dan Taiwan.[15] Korea UtaraPada 28 April 2017 saat di Seoul, Hashimoto mengeluarkan cuitan "Kehidupan normal di Seoul. Daripada mengorbankan nyawa warga biasa untuk rudal Korea Utara, bukankah lebih baik membiarkan Korea Utara memiliki senjata nuklir?" Menanggapi hal tersebut, selain beberapa dukungan, mayoritas unggahan daring menyatakan penolakan dan keraguan. Menanggapi hal tersebut, Hashimoto menyatakan pendapatnya dalam sebuah unggahan blog tertanggal 2 Mei, dengan mengatakan, "Sekalipun Korea Utara memiliki senjata nuklir, hal itu akan baik-baik saja selama keseimbangan kekuatan di Asia Timur tetap terjaga," dan "Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara saja tidak akan serta merta menghancurkan nyawa warga Jepang atau Korea Selatan."[16] Referensi
Pranala luar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
