PROFILPELAJAR.COM

Hukum internasional umum mengacu pada struktur dan tata tertib negara berdaulat; entitas yang mirip, seperti Takhta Suci; dan organisasi antarpemerintah. Dalam arti luas, hukum internasional juga dapat memengaruhi perusahaan multinasional dan individu, dampak yang terus berubah di luar interpretasi dan penegakan hukum. Hukum internasional umum semakin sering digunakan dan dianggap penting pada abad ke-21 seiring meningkatnya perdagangan global, kerusakan lingkungan global, kesadaran pelanggaran hak asasi manusia, percepatan transportasi internasional, dan ledakan komunikasi global.

Bidang studi ini menggabungkan dua cabang utama, hukum negara (jus gentium) dan perjanjian dan konvensi internasional (jus inter gentes).

Ahli hukum Italia Sir Alberico Gentili merupakan orang pertama yang berkarya di bidang hukum internasional umum. Bidang ini berbeda dengan hukum internasional swasta yang mengacu pada penyelesaian konflik hukum. Dalam arti luas, hukum internasional "terdiri dari aturan dan prinsip penerapan umum terkait tata tertib negara dan organisasi antarpemerintah beserta hubungannya inter se, serta sebagian hubungannya dnegan masyarakat, baik hubungan yang bersifat alamiah atau yuridis."^[1]

Hubungan internasional

Wilayah dan laut

Sengketa wilayah
Libya v Chad [1994] ICJ 1
United Kingdom v Norway [1951] ICJ 3, kasus perikanan, terkait batas yurisdiksi Norwegia dengan perairan sekitarnya
Peru v Chile [2014], sengketa perairan internasional
Bakassi case [2002] ICJ 2, antara Nigeria dan Kamerun
Burkina Faso-Niger frontier dispute case [2013]
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
Corfu Channel Case [1949] ICJ 1, Britania menuntut Albania atas kerusakan kapalnya di perairan internasional. Putusan ICJ pertama.
France v United Kingdom [1953] ICJ 3
Germany v Denmark and the Netherlands [1969] ICJ 1, klaim landas kontinen Laut Utara oleh Jerman.
Case concerning maritime delimitation in the Black Sea (Romania v Ukraine) [2009] ICJ 3

Organisasi internasional

Kebijakan sosial dan ekonomi

Netherlands v Sweden [1958] ICJ 8, Sweden memiliki yurisdiksi atas kebijakan asuhannya, artinya hukum Swedia membatalkan hukum asuhan Belanda yang bertentangan.
Liechtenstein v Guatemala [1955] ICJ 1, pengakuan kewarganegaraan Mr. Nottebohm, berkaitan dengan perlindungan diplomatik.
Italy v France, United Kingdom and United States [1954] ICJ 2

Hak asasi manusia

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal
Croatia–Serbia genocide case [2014], pertentangan klaim genosida
Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro [2007] ICJ 2

Tenaga kerja

Templat:Glist global labour

Pembangunan dan keuangan

Hukum lingkungan

Protokol Kyoto

Perdagangan

Organisasi Perdagangan Dunia

Konflik dan militer

Perang dan konflik bersenjata

Kemanusiaan

Konvensi Jenewa Pertama 1949, Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (pertama diadopsi tahun 1864)
Konvensi Jenewa Kedua 1949, Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (pertama diadopsi tahun 1906)
Konvensi Jenewa Ketiga 1949, Treatment of Prisoners of War, diadopsi tahun 1929, mengikuti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.
Konvensi Jenewa Keempat 1949, Protection of Civilian Persons in Time of War.

Hukum pidana internasional

Lihat pula

Catatan kaki

^ "Columbia Law School, McKeever, 2003 — Definition of International Law". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-03-09. Diakses tanggal 2015-06-07.
^ "OHCHR". Web.archive.org. 30 May 2008. Archived from the original on 2008-05-30. Diakses tanggal 9 October 2011. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
^ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". United Nations. Diakses tanggal 9 October 2011.
^ "Convention on the Rights of Persons with Disabilities". United Nations. 30 March 2007. Diakses tanggal 9 October 2011.

Referensi

I. Brownlie, Principles of Public International Law (7th edn Oxford University Press 2008) ISBN 0-19-926071-0
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, 10e édition, 2009 ISBN 978-2-233-00561-8.
P.-M. Dupuy & Y. Kerbrat, "Droit international public" (10th ed., Paris, Dalloz, 2010) ISBN 978-2-247-08893-5
E. Lawson, and ML Bertucci, Encyclopedia of human rights (2nd edn Taylor & Francis 1996)
E. Osmanczyk, The encyclopedia of the United Nations and international relations (Taylor & Francis 1990)
M. N. Shaw, International Law (5th edn Cambridge University Press 2003)
Rafael Domingo Osle, The New Global Law (Cambridge University Press 2010)