Iha Nurwaitu Amalatu
Negeri
Rumah Raja Iha, juga dikenal sebagai Luma Ja'i atau Rumah Besar.
Negara	Indonesia
Provinsi	Maluku
Kabupaten	Seram Bagian Barat
Kecamatan	Huamual
Kodepos	97560
Luas	64.69 km²
Jumlah penduduk	5.976 jiwa
Kepadatan	92,37 jiwa/km²
Raja	Zain Syaiful Latukaisupy

Iha adalah Negeri (desa adat) yang berada di kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia. Sebagai sebuah Negeri, Iha mempunyai teung Nurwaitu Amalatu. Secara historis Negeri Iha memiliki hubungan yang erat dengan Negeri Kulur, sehingga sering disebut sebagai Iha-Kulur atau dikenal dengan nama Ama Iha Ulupia sebagai simbol kesatuan budaya dan tradisi. Meskipun memiliki hubungan adat yang kuat, secara teritorial dan administratif negara, kedua desa ini telah terbagi menjadi dua entitas yang terpisah, yakni Desa Iha dan Desa Kulur. ^[1][2]

Jumlah Penduduk Iha menurut Badan Pusat Statistik Seram Bagian Barat tahun 2023 adalah 6.210 jiwa yang terdiri dari 3.163 laki-laki dan 3.047 perempuan. Seluruh penduduk desa Iha beragama Islam Sunni.

Secara geografis desa Iha tergolong sebagai desa pesisir karena berada di perbatasan antara daratan dan lautan, oleh karena itu mayoritas penduduk di desa Iha berprofesi sebagai petani dan nelayan.^[3]

Batas-batas wilayah di desa Iha adalah sebagai berikut:

Jarak Desa Iha ke Pusat Kecamatan yang terletak di Desa Luhu adalah 1 km, sedangkan jarak Desa Iha ke Pusat Kabupaten yang terletak di Kota Piru adalah 45 km yang dapat di tempuh menggunakan kendaraan darat. Adapun jarak Desa Iha ke Pusat Provinsi yang terletak di Kota Ambon adalah 40 km yang harus menggunakan kendaraan laut dan darat.

Dengan luas wilayah 64.69 km2, Desa Iha terdiri dari 5 Wijk/Wick dan 6 Dusun.

Bahasa yang di tuturkan di Desa Iha adalah Bahasa Saparua dengan Dialek Iha-Seram. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Austronesia. Bahasa Saparua terdiri dari beberapa dialek, diantaranya dialek Iha-Seram, Iha-Saparua, Kulur dan Sirisori. Bahasa Saparua, juga memiliki tingkat kemiripan leksikal sebesar 82-84% dengan Bahasa yang dituturkan di Latu, Hualoy dan Tomalehu.^[4][5]

Negeri Iha memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Islam Di Pulau Saparua yakni Kerajaan Iha. Pasca kekalahan perang melawan VOC pada Perang Iha 2 (1632-1651) masyarakat Iha mengalami perubahan besar yang dipengaruhi oleh dinamika kolonialisme Belanda di Maluku. Kekalahan ini tidak hanya mengakhiri kedaulatan Kerajaan Iha di Saparua, tetapi juga memicu terjadinya beberapa kali migrasi penduduk. Proses perpindahan penduduk ke Seram Barat (Huamual) tidak lepas dari kebijakan Gubernur Arnnold De Vlaming pada abad ke-17.

Pada pertengahan abad ke-17, De Vlaming menjalankan kebijakan depopulasi besar-besaran di wilayah Huamual. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah munculnya pemberontakan lebih lanjut setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Kimalaha Madjira (1651-1658) berhasil dipadamakan. Masyarakat setempat dipindahkan ke wilayah lain seperti Pulau Ambon dan sekitarnya. Mereka yang tertangkap di Huamual dipaksa pindah, dan wilayah ini dibiarkan kosong selama beberapa dekade. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penghidupan kembali perkebunan cengkeh, yang sering menjadi pusat konflik dan untuk menjaga monopoli perdagangan rempah-rempah VOC di Kepulauan Maluku dan sekitarnya^[6]

Kedatangan Penduduk Iha ke Huamual terjadi sekitar pertengahan abad ke-18 (kurun waktu1732-1735) atas persetujuan Pemerintah Hindia Belanda di Batavia melalui surat tertanggal 11 Maret 1732. Sehingga daerah ini mulai dihuni kembali setelah periode kekosongan bersamaan dengan proses kembalinya penduduk lokal ke Huamual yang dilakukan secara perlahan seiring dengan berakhirnya kebijakan VOC yang melarang penduduk lokal tinggal di wilayah tersebut. Wilayah ini kembali dibuka untuk aktivitas ekonomi dan pemukiman di bawah kebijakan pemerintah kolonial yang lebih longgar setelah VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ^[6]

Secara Struktural, Negeri Iha dipimpin oleh seorang Raja dari Marga Latukaisupy dengan gelar Upulatu Sopakua Latu, 1 orang sekretaris yang berasal dari Marga Kaisupy, 6 orang menteri atau kepala Soa dengan gelar Jou, 12 orang Penasehat Adat yang disebut Tukang Negeri, dan 12 orang pengrajin yang dipimpin oleh Tukang Ja'i dari marga Kaisupy. Setiap jabatan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Iha.

Raja Iha memikul tanggung jawab penuh atas semua kegiatan adat dan wilayahnya, menjadikannya pemimpin tertinggi yang memastikan kelestarian adat serta kesejahteraan rakyatnya. Para pejabat negeri, yang juga memiliki kewenangan khusus, melaksanakan tugas sesuai dengan mandat adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Setiap Kepala Soa, yang berasal dari marga tertentu, memiliki tugas dan tanggung jawab khusus:

1. Sekretaris dan Kepala Soa Pati Iha: Memegang peran administratif dan mendukung tugas-tugas utama raja.
2. Kepala Soa Pikal: Bertanggung jawab atas pengelolaan dusun-dusun di wilayah Iha, berasal dari marga Pikahulan dan Putuhena.
3. Kepala Soa Hukum: Mengawasi urusan keagamaan di wilayah Iha, berasal dari marga Hukum dan Selan.
4. Kepala Soa Luhulima: Menangani kegiatan adat dan urusan desa, berasal dari marga Luhulima dan Siauta.
5. Kepala Soa Anakotta: Bertugas dalam urusan adat dan desa, berasal dari marga Anakotta dan Patihua.
6. Kepala Soa Litiloli: Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh raja, berasal dari marga Samal dan Sahupala ^[7]

Nilai-nilai tradisional dan adat yang di Negeri Iha diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tradisi penting yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Iha adalah sebagai berikut:

Tradisi Hukum Cambuk adalah bagian dari sistem hukum adat yang bertujuan untuk menegakkan norma, menjaga ketertiban, dan memberikan efek jera bagi pelanggar aturan adat. Tradisi ini berasal dari masa Kerajaan Iha di Pulau Saparua. Awalnya, hukum cambuk digunakan untuk menangani berbagai pelanggaran adat, termasuk pencurian, perjudian, dan konsumsi minuman keras. Hingga kini hukum cambuk tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum adat. Hukum cambuk mulai diterapkan secara sistematis sekitar tahun 1950 di bawah pemerintahan Raja Abdul Gawi Latu Kaisupy.

Tradisi ini juga memiliki dasar hukum adat yang tertuang dalam kitab klasik “BukuTembaga” yang memuat aturan dan norma adat di Negeri Iha Kulur. Meskipun menghadapi tantangan dari perkembangan zaman dan kritik terkait Hak Asasi Manusia, hukum cambuk tetap bertahan hingga kini karena dianggap efektif dalam menjaga ketertiban, memberikan efek jera, dan melestarikan identitas budaya masyarakat Negeri Iha Kulur.^[8]

Sasi adalah tradisi adat masyarakat Maluku, termasuk di Negeri Iha yang telah berkembang selama berabad-abad sebagai cara mengelola sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pelestariannya agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di Negeri Iha, Sasi terintegrasi dalam sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh raja. Raja menetapkan kapan SDA dapat diakses atau dilindungi, dengan dukungan lembaga adat seperti Kewang yang berperan sebagai penjaga hutan adat. Tradisi Sasi diterapkan pada berbagai SDA yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa jenis SDA yang dikelola melalui Sasi di Iha meliputi:

1. Kelapa, Pala, dan Cengkeh
   • Kelapa: Dulu menjadi salah satu komoditas utama dalam sistem Sasi, tetapi karena banyak pohon kelapa yang sudah tua dan alih fungsi lahan untuk pembangunan, penerapan Sasi kelapa mulai menurun.
   • Pala dan Cengkeh: Komoditas ini juga menjadi bagian dari Sasi, terutama dalam bentuk Sasi Kontrak, di mana pengelolaannya dilakukan melalui pelelangan.
2. Hutan Belantara dan Sumber Daya Kayu
   • Pada SDA ini, sistem Sasi sering diterapkan sebagai bagian dari Sasi Negeri, di mana hasil seperti kayu dipantau dan diawasi oleh Kewang. Pendapatan dari hasil hutan biasanya dibagi antara masyarakat dan negeri.
3. Sumber Daya Laut
   • Untuk wilayah laut, Sasi juga diterapkan pada zona-zona tertentu, seperti area habitat ikan atau mangrove, yang menjadi tempat perlindungan ekosistem laut.^[9]

Tradisi perjanjian sewa cengkeh adalah praktik adat di Negeri Iha yang melibatkan penyewaan lahan cengkeh kepada pihak lain, baik untuk panen langsung atau sebelum musim panen dimulai. Tradisi ini mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam, sehingga memiliki dasar keadilan sosial, nilai kekeluargaan, dan musyawarah.

Tradisi ini berakar pada hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat, yang telah berlangsung sejak abad ke-16 ketika Portugis pertama kali datang mencari rempah-rempah. Sebagai salah satu komoditas bernilai tinggi, pengelolaan cengkeh dilakukan dengan prinsip-prinsip adat yang dipimpin oleh raja, yang berperan sebagai mediator dan pembuat keputusan dalam setiap perjanjian. ^[7]

Di Kecamatan Huamual, Negeri Iha bertetangga dengan Negeri Luhu yang juga beragama Islam. Hubungan antara kedua Negeri ini terjalin dalam interaksi sosial yang erat, seperti perkawinan antarwarga dan kerja sama dalam aktivitas ekonomi. Namun, hubungan tersebut kerap diwarnai konflik yang sering kali dipicu oleh kenakalan remaja dan sengketa batas wilayah. Konflik ini seringkali menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta fasilitas umum, yang memperburuk hubungan antar kedua Negeri.^[10]

Berdasarkan catatan tertulis, diketahui bahwa Negeri Iha memiliki hubungan Pela dengan Negeri Kaibobo yang beragama Kristen di Pulau Seram. Selain itu Iha juga memiliki hubungan Pela dengan dengan Negeri Kulur yang beragama Islam di Pulau Saparua. Namun, untuk Negeri Kulur cukup menarik, apakah hubungan Pela ini terbentuk ketika Iha masih berada di Pulau Saparua ataukah baru terjalin setelah Negeri Iha hijrah ke Pulau Seram? Bisa jadi hubungan Pela antara Negeri Iha dan Negeri Kulur berkaitan karena adanya sebagian masyarakat Negeri Kulur yang ikut serta dalam perjalanan hijrah ke Pulau Seram sehingga terbentuklah Negeri baru yang bernama Iha Kulur.

Gandong berarti bersaudara, berasal dari kata kandung atau kandungan. Dalam tradisi di Maluku, Gandong merupakan hubungan persaudaraan berdasarkan gen yang diwariskan oleh para moyang dari negeri-negeri yang memiliki hubungan persaudaraan.

Hubungan Gandong antara Iha pernah tercatat cukup tua dengan Negeri Tuhaha dan Ullath terutama ketika masyarakat Iha masih berada di Pulau Saparua. Namun, dinamika hubungan ini mengalami perubahan signifikan pasca peristiwa Perang Iha. Dalam perang tersebut, Sasabone dari Tuhaha justru membantu VOC menyerang Iha, yang tentu saja dianggap telah menodai ikatan Gandong yang sebelumnya ada, Akibatnya, hubungan Gandong Iha dengan Tuhaha dan Ullath menjadi kurang signifikan, tidak terjaga dengan baik dan terkesan tidak diakui lagi terlebih ketika Iha telah terpecah menjadi 3 Negeri yang berbeda.

Hubungan Gandong Negeri Iha sebenarnya baru terbentuk pasca runtuhnya Kerajaan Islam Iha di Pulau Saparua yang membuatnya terpecah menjadi 3 Negeri yang berbeda, yaitu:

• Negeri Iha Kulur atau Ama Iha Ulupia (Nurwaitu Amalatu) yang telah menetap di Huamual, Pulau Seram
• Negeri Ihamahu (Noraito Amapatti) yaitu orang Iha yang telah dibaptis menjadi Kristen Protestan di Pulau Saparua
• Negeri Iha (Ulupalu Amalatu) yaitu orang Iha yang tetap beragama Islam dan memilih kembali Pulau Saparua.

Meskipun terpisah secara geografis dan bahkan beragam keyakinan, hubungan Gandong ini terus terawat hingga kini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan persatuan antar 3 negeri bersaudara (baca: Ade-Kaka).

1. Prof. Dr. H. M. Shaleh Putuhena
   • Menjabat sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar tahun (1994-1998) dan berperan penting dalam Integrasi agama dan budaya dalam pegembangan IAIN Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.^[11]
   • Beberapa buku karangan beliau, diantaranya: Historiografi Haji Indonesia (2007), Penyebaran Agama Islam di Maluku (1995), Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam (1983) dll
2. H. Hasbullah Selan, S.Hi
   • Pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku Tengah (1999-2004)
   • Selama masa kepemimpinannya, beliau berperan penting sebagai salah satu tokoh utama dalam proses pemekaran wilayah di Maluku Tengah, yang melahirkan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Buru
3. Ny. Hj. Ella Latukaisupy, S.H
   • Dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku (2009-2014, 2014-2019) melalui Partai Golkar
4. H. Hambra Samal, S.H., M.H
   • Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Katapang, kemudian melanjutkan ke MTs Iha Kulur dan MA Ambon. Hambra Samal melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan berhasil meraih gelar pascasarjana dari Program Pascasarjana Hukum Universitas Gadjah Mada.
   • Sekarang menjabat Wakil Direktur Utama PT Pelindo II dari tahun 2019
   • Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial BUMN (2015-2016), Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis BUMN (2016-2019), dan Wakil Komisaris Utama PT BNI (2019).
5. Tegar Putuhena, S.H., M.H
   • Pengacara/Konsultan Hukum yang pernah menangani beberapa kasus, di antaranya:
     • Kasus Sultan Rifat Alfatih, korban jeratan kabel optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Tegar mewakili Sultan Rifat sebagai kuasa hukumnya.^[12]
     • Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) yang disebabkan oleh obat sirup beracun. Tegar menilai vonis hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepada 4 terdakwa dari PT Afi Farma tidak adil. Menurutnya, hukuman tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 9 dan 7 tahun penjara^[13]
6. Zain Syaiful Latukaisupy, SE,. M.Si
   • Raja Iha sekarang, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku melalui Partai Gerindra (2024-2029)

• Kerajaan Iha
• PS Iha Kulur Putra

Artikel bertopik kelurahan atau desa di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s