PROFILPELAJAR.COM

Wilayah pendudukan Rusia di Ukraina didefinisikan sebagai wilayah Ukraina yang diduduki sementara (bahasa Ukraina: Тимчасово окупована територія України) dalam hukum Ukraina selama Perang Rusia-Ukraina, dan tidak membedakan antara administrasi Rusia dan pro-Rusia karena keduanya secara de facto dikendalikan oleh pemerintah Rusia. Pendudukan dimulai pada tahun 2014 setelah invasi Rusia dan aneksasi semenanjung Krimea, bersama dengan Republik Donetsk dan Republik Lugansk yang sebagian besar tidak dikenal merebut bagian-bagian dari Oblast Donetsk dan Luhansk selama Perang di Donbas.

Pada tahun 2022, pasukan Rusia memulai invasi skala penuh ke negara itu dan berhasil menduduki lebih banyak wilayah di seluruh negeri. Namun, karena perlawanan sengit Ukraina yang terus berlanjut, ditambah dengan tantangan logistik (misalnya, barisan konvoi Rusia yang terhenti menuju ke Kyiv), Rusia mengumumkan penarikannya dari pendudukannya di Chernihiv, Kyiv, Sumy, dan Oblast Zhytomyr pada awal April.

Mulai September 2022, pasukan Rusia terus menduduki sebagian oblast Donetsk, Kharkiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv, dan Zaporizhzhia, serta seluruh wilayah Republik Otonom Krimea dan kota dengan status khusus Sevastopol.

Latar belakang

Dengan Euromaidan dan Revolusi Martabat sejak November 2013, protes rakyat di seluruh Ukraina menggulingkan presiden pro-Rusia saat itu, Viktor Yanukovych, yang melarikan diri ke Rusia untuk keselamatan. Petro Poroshenko, salah satu pemimpin oposisi selama Euromaidan, menang telak dalam pemilihan setelah tersingkirnya Yanukovych.

Sentimen pro-Eropa yang berkembang di tengah periode pergolakan ini menyebabkan kegelisahan di Kremlin, dan presiden Rusia Vladimir Putin segera memutuskan untuk memobilisasi pasukan Rusia yang selalu hadir di semenanjung Krimea dan melanjutkan untuk menerima hasil referendum oleh rakyat Krimea, yang berhasil tetapi dikenakan sanksi dari negara-negara Barat.

Selain itu, dengan protes tandingan pro-Rusia di Ukraina timur dan selatan sebagai tanggapan atas penggulingan Yanukovych, Rusia diduga mendukung separatis militan pro-Rusia di wilayah Donbas dalam menguasai gedung-gedung pemerintah utama. Separatis ini akhirnya menciptakan Republik Donetsk dan Lugansk, serta sejak itu berkonflik dengan pemerintah Ukraina yang sekarang pro-Eropa, yang dikenal sebagai Perang di Donbas.

Menanggapi intervensi militer Rusia, Parlemen Ukraina mengadopsi undang-undang pemerintah (dengan pembaruan dan perpanjangan lebih lanjut) untuk memenuhi syarat Republik Otonom Krimea dan bagian dari wilayah Donetsk sekaligus wilayah Luhansk sebagai wilayah yang diduduki sementara dan tidak terkendali:

Republik Otonom Krimea:
- Hukum Ukraina No.1207-VII (15 April 2014) "jaminan hak dan kebebasan warga negara, dan peraturan hukum di wilayah pendudukan sementara Ukraina".^[1]
Rayon terpisah dari Oblast Donetsk dan Luhansk:
- Perintah Kabinet Menteri Ukraina No.1085-р (7 November 2014) "daftar permukiman di wilayah yang sementara tak dikendalikan oleh Otoritas Pemerintah, dan daftar tengara yang terletak di jalur kontak".^[2]
- Hukum Ukraina No.254-19-VIII (17 Maret 2015) "tentang pengakuan rayon, kota, dan desa-desa di wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah pendudukan sementara".^[3]