Hubungan Angola dengan Prancis
Hubungan Angola dengan Prancis adalah hubungan bilateral antara Angola dan Prancis. Hubungan antara Prancis dan Angola tidak selalu baik, karena kebijakan pemerintah Prancis sebelumnya yang mendukung separatis militan di Provinsi Cabinda, Angola. Skandal Angolagate internasional mempermalukan kedua pemerintah dengan mengungkap korupsi dan perdagangan senjata ilegal.[1] SejarahAgostinho Neto, pemimpin Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA), mendeklarasikan kemerdekaan Republik Rakyat Angola pada 11 November 1975, sesuai dengan Persetujuan Alvor.[2] Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola (UNITA) dan Front Pembebasan Nasional Angola (FNLA) juga mendeklarasikan kemerdekaan Angola sebagai Republik Demokratik Sosial Angola yang berpusat di Huambo dan Republik Demokratik Angola yang berpusat di Ambriz. Front Pembebasan Enklave Cabinda (FLEC), yang dipersenjatai dan didukung oleh pemerintah Prancis, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Cabinda di Paris.[3] Kunjungan kenegaraanPresiden José Eduardo dos Santos melakukan perjalanan ke Prancis, Italia, dan Spanyol, bertemu dengan politisi dan pemimpin bisnis pada bulan September 1984.[4] Pada tahun 1998, Presiden Jacques Chirac mengunjungi Angola.[5] Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengunjungi Angola pada bulan Mei 2008.[1][6] Selama kunjungan ini, Sarkozy mengatakan tujuannya bertemu dengan mitranya dari Angola, Presiden dos Santos, adalah "untuk melupakan kesalahpahaman di masa lalu dan membangun masa depan yang berdasarkan kepercayaan dan rasa saling menghormati".[5] Dalam kunjungan ini, Sarkozy mengumumkan peningkatan bantuan Prancis ke Angola:[7]
Perwakilan diplomatikAngola memiliki kedutaan besar di Paris[8] dan Prancis memiliki kedutaan besar di Luanda.[9] Lihat pulaReferensi
Pranala luar |