Moazzam Malik

Moazzam Tufail Malik (lahir 29 Mei 1967) adalah diplomat Inggris yang lahir dan besar di London. Memiliki garis keturunan Pakistan, lulusan Universitas Oxford ini adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste dari Oktober 2014 hingga Juni 2019. Pada 18 Desember 2014, ia menyerahkan surat kepercayaan dari Ratu Elizabeth II pada Presiden Joko Widodo untuk meresmikan statusnya sebagai Duta Besar.^[1].^[2]

Untuk melancarkan tugasnya selama di Indonesia, ia pun sempat belajar Bahasa Indonesia selama 6 bulan pada 2014. Selama 5 bulan ia belajar di London sedangkan selama 1 bulan ia belajar di Yogyakarta.^[3]

Kemudian, ia digantikan oleh Owen Jenkins yang mulai menjabat pada Juli 2019. ^[4]

Karier

Dari tahun 2003 hingga 2005, Malik tercatat sebagai Ketua Sekretaris Pribadi untuk Baroness Valerie Amos dan pernah bekerja untuk Hilary Benn MP, Menteri Pembangunan Internasional Inggris. Pada 2006, dengan judul "Menjadikan Pemerintah Bekerja untuk Kaum yang Membutuhkan", ia terlibat sebagai pemimpin proses pembentukan UK White Paper 2006 tentang pembangunan internasional. Lalu pada 2006 hingga 2010, Malik menjabat sebagai Direktur Jenderal di Departemen Pembangunan Internasional Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tugasnya tak hanya mengatasi isu-isu konflik dan kemanusiaan, melainkan juga harus melakukan reformasi multilateral, mengelola hubungan Inggris dengan sistem pembangunan PBB bahkan hingga membuat kebijakan terkait isu-isu konflik dan keamanan.^[1]

Kariernya pada 2010 hingga 2013 pun tak jauh berbeda. Ia masih menjadi Direktur Departemen Pembangunan Internasional Inggris seperti sebelumnya. Namun kali ini adalah untuk Stabilisasi dan Asia Barat. Dengan anggaran sebesar 750 juta dolar, ia bertugas pada wilayah-wilayah di Asia Barat seperti Pakistan, Tajikistan, Kyrgystan dan Afghanistan. Ia juga harus melaksanakan berbagai program di Asia Selatan dan Tengah serta merupakan Unit Stabilisasi Inggris dalam menangani isu-isu konflik dan keamanan. Selain itu Malik juga pernah menjadi peneliti di London School of Economics dan Overseas Development Institute, penasehat untuk kebijakan moneter dan devisa di Central Bank of Uganda, menjalankan sebuah bisnis produksi mesin dan sebuah LSM regenerasi perkotaan di London dan konsultan ekonomi yang bekerja untuk klien-klien korporasi Inggris, salah satunya adalah Bank Dunia.

Kontroversi

Pada Sabtu, 18 November 2017 Moazzam Malik menulis kicauan di twitter, "Selama perjalanan ke Papua kami menyewa 12 mobil. Tidak ada satupun sopirnya yang asli Papua. Apakah mereka berhak mendapatkan pekerjaan?". Kicauan tersebut menuai kontroversi dari warganet dan langsung diperbincangkan di linimasa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Danhil Anzar Simanjuntak mengkritiknya dengan menilai bahwa kicauan tersebut tidak pantas karena terkesan menyudutkan Indonesia. Ia pun menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar menegur Malik atas kicauannya.^[5] Namun berbeda dengan sebagian besar warganet yang mempermasalahkannya, anggota Komisi I DPR Martin Hutabarat justru menilai bahwa Indonesia perlu berterima kasih atas kicauan Malik. Menurut Martin, itu artinya ada negara sahabat yang mengingatkan Indonesia bahwa Indonesia harus menghadapi tantangan besar berupa masalah kesenjangan di Papua.^[6]

Mengetahui banyak kecaman yang ditunjukan kepadanya atas kicauan yang ditulisnya, pada hari yang sama pada pukul 21.00 WIB ia pun menulis permintaan maaf di twitter sembari melakukan retweet terhadap berita media nasional yang berjudul "Menurut Pemerintah Inggris, Papua sudah final jadi bagian dari NKRI."^[5]