PROFILPELAJAR.COM

Menteri	Pratikno
Sekretaris Kementerian	Imam Machdi
Inspektorat	- ;
Deputi
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	-
Peningkatan Kualitas Kesehatan	-
Peningkatan Kualitas Pendidikan	-
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	-
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	-
Staf Ahli
Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	-
Pembangunan Berkelanjutan	-
Sumber Daya Manusia Berkualitas	-
Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	-
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
	• Kementerian Agama; • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; • Kementerian Kebudayaan; • Kementerian Kesehatan; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; • Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang; Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Republik Indonesia
	Lambang Kementerian Koordinator Bidang; Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Bendera Kementerian Koordinator Bidang; Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Susunan organisasi
Menteri
Menteri	Pratikno
Sekretaris Kementerian	Imam Machdi
Inspektorat	- ;
Deputi
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	-
Peningkatan Kualitas Kesehatan	-
Peningkatan Kualitas Pendidikan	-
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	-
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	-
Staf Ahli
Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	-
Pembangunan Berkelanjutan	-
Sumber Daya Manusia Berkualitas	-
Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	-
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
	• Kementerian Agama; • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; • Kementerian Kebudayaan; • Kementerian Kesehatan; • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; • Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Situs web	www.kemenkopmk.go.id
Kantor pusat
	Wikipedia \| Kode sumber \| Tata penggunaan Koordinat: 6°10′20.17157″S 106°49′19.60997″E / 6.1722698806°S 106.8221138806°E; Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Situs web
	www.kemenkopmk.go.id

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Pratikno.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:^[1]

sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:^[1]

Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:^[1]

Sekretariat Kementerian Koordinator
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
Inspektorat
Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya

Sejarah nomenklatur

Kantor Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat (1968-1973)
Kantor Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1973-1978)
Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (1978-1993)
Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (1993-1998)
Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1998-2000)
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001-2014)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-sekarang)