Artikel ini berisi konten yang ditulis dengan gaya sebuah iklan. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menghapus konten yang dianggap sebagai spam dan pranala luar yang tidak sesuai, dan tambahkan konten ensiklopedis yang ditulis dari sudut pandang netral dan sesuai dengan kebijakan Wikipedia. (Februari 2024)

Partai Solidaritas Indonesia
Singkatan	PSI
Ketua umum	Kaesang Pangarep
Sekretaris Jenderal	Raja Juli Antoni
Dibentuk	16 November 2014; 10 tahun lalu (2014-11-16)
Kantor pusat	Jl. K.H. Wahid Hasyim 194, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Keanggotaan	384.483 (2023)
Ideologi	Pancasila Demokrasi sosial[1][2] Progresivisme[3] Sekularisme Hak minoritas Pluralisme Liberalisme Faksi: Jokowisme
Posisi politik	Tenda besar
Kursi di DPR	0 / 580
Kursi di DPRD I	33 / 2.372
Kursi di DPRD II	149 / 17.510
Situs web
psi.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Solidaritas Indonesia, atau yang disingkat sebagai PSI, adalah partai politik di Indonesia yang berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan pemuda Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ia bergabung dengan partai tersebut pada 23 September 2023 dan menjadi ketua umum pada 25 September 2023.^[4]

PSI mendukung Presiden petahana Joko Widodo untuk pemilihan 2019.^[5] Pada pemilihan umum 2024, PSI hanya memenangkan sekitar 3% suara nasional, sehingga belum memenuhi ambang batas DPR RI yang ditetapkan sebesar 4%.^[6]

No	Potret	Ketua Umum	Mulai	Selesai	Periode
1		Grace Natalie (1982–)	16 November 2014	16 November 2021	1
–		Giring Ganesha (1983–)	18 Agustus 2020	16 November 2021
2			16 November 2021	25 September 2023	2
3		Kaesang Pangarep (1994–)	25 September 2023	Petahana	3

Dewan Pimpinan Pusat 2023–2028^[7]

• Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie
• Sekretaris Dewan Pembina: Raja Juli Antoni
• Anggota Dewan Pembina: Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka
• Ketua Umum: Kaesang Pangarep
• Sekretaris Jenderal: Raja Juli Antoni
• Wakil Ketua Umum: Andy Budiman
• Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Awal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Jakarta Selatan pada akhir 2014. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir. Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.^[8]

Partai ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.^[8]

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.^[9] Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.^[10]

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.^[8]

Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen. PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.^[8]

Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.^[8]

Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Badaruddin Andi Picunang bergabung dengan partai ini pada tanggal 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut. Bergabungnya Partai Berkarya merupakan hal yang unik dan agak ironis, karena Berkarya berjalan dengan platform Soehartoisme dan Revivalisme Orde Baru, yang berlawanan dengan PSI yang jauh lebih progresif dan sejarah persaingan sengit antara keduanya pada tahun 2018.^[11][12]

Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hashtag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu.^[13][14]

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.

Pada awal pandemi, pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus Covid-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi.^[8]

PSI juga menggulirkan program #RiceBoxPSI sejak April 2021. Tidak kurang 350 ribu nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul Rp3,9 miliar.^[8]

Sebagai konsekuensi dari keinginan menjadikan PSI sebagai "partai publik" yang secara definisi, merupakan keputusan strategis parpol tidak hanya diputuskan secara elitis oleh pengurus inti namun pendapat dan pikiran simpatisan juga didengar dengan baik, pendanaan PSI ditanggung publik sehingga PSI tidak bergantung pada segelintir donatur besar saja. Dalam konteks inilah PSI meluncurkan program “Kartu SAKTI” untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk dengan berdonasi secara rutin.^[8]

Pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam jumpa pers daring, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung serta memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Pemilihan Ganjar sebagai calon presiden tersebut ditetapkan melalui mekanisme penjaringan Rembuk Rakyat yang dimulai sejak Februari 2022.^[15]

Adapun haluan atau ideologi dalam partai politik ini terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno lewat ucapannya mengenai harumnya bunga mawar yang diterjemahkan ke dalam logo partai yang diusung PSI, konsep Pancasila, dan Trisakti Soekarno, hingga Trilogi Identitas PSI. Bandingkan konsep Trisakti Bung Karno (Berdaulat dalam Politik, Berdikari di Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan) dengan Trilogi PSI (Menebar kebajikan, Merawat keragaman, dan Meneguhkan solidaritas).^[16]

PSI telah mengkritik dan menentang RKUHP, mengatakan bahwa itu dapat merugikan kelompok rentan, minoritas, dan berpotensi digunakan sebagai alat politik identitas.^[17][18]

Partai ini dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia dibawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.^[8]

PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.^[8]

PSI berpandangan bahwa seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi. Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.^[8]

PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen.^[19] Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apapun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.^[20] Partai ini juga seringkali mengkritik lawan-lawan politiknya, terutama Anies Baswedan.

Selain itu, ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.^[8]

• Surya Tjandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (2019–2022)
• Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (2022–)
• Dini Shanti Purwono, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2019–)
• Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (2021–)
• William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI Jakarta (2019–)