Kanselir Jerman atau secara resmi bernama Kanselir Federal Republik Federal Jerman (bahasa Jerman: Bundeskanzler(in) der Bundesrepublik Deutschland atau disingkat BK) adalah kepala pemerintahanJerman. Gelar resmi kanselir dalam bahasa Jerman adalah Bundeskanzler(in) (secara harfiah, Kanselir Federal), kadang-kadang disingkat menjadi Kanzler(in). Istilah ini berasal dari awal Abad Pertengahan, yaitu sebuah istilah Latin, yakni cancellarius.
Dalam politik Jerman, Kanselir setara dengan seorang perdana menteri di banyak negara lain. Jerman memiliki dua terjemahan setara perdana menteri, yaitu Premierminister dan Ministerpräsident. Premierminister biasanya mengacu pada kepala pemerintahan dari negara-negara asing (misalnya, Britania Raya), sedangkan Ministerpräsident juga dapat merujuk kepada kepala pemerintah sebagian besar negara bagian jerman.
Kantor Kanselir modern berevolusi dari posisi yang dibuat untuk Otto von Bismarck di Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Konfederasi berkembang menjadi sebuah negara Jerman dengan Penyatuan Jerman pada tahun 1871. Peran Kanselir sangat bervariasi di dalam sejarah modern Jerman. Hari ini, Kanselir adalah pemimpin efektif negara.
Ikhtisar sejarah
Kantor Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci, ketika kantor kanselir utama Jerman biasanya dikepalai oleh Uskup Agung Mainz. Pada waktu itu, gelar kanselir digunakan di beberapa negara berbahasa Jerman di Eropa. Kantor Kanselir modern didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir pada tahun 1867. Setelah Penyatuan Jerman pada tahun 1871, jabatan ini dikenal di Jerman sebagai Reichskanzler (terj. har.'Kanselir Alam'), meskipun terus disebut sebagai Kanselir dalam bahasa lain. Dengan konstitusi Jerman tahun 1949, gelar Bundeskanzler (Kanselir) digunakan kembali di Jerman.
Dalam berbagai masa, peran Kanselir telah bervariasi. Dari 1871-1918, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Dengan berdirinya republik dan reformasi konstitusi pada tahun 1918, parlemen diberikan hak untuk memberhentikan Reichskanzler. Menurut Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen dan Presiden. Ketika Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933, Konstitusi Weimar secara de facto diabaikan. Setelah kematian Presiden Hindenburg pada tahun 1934, Adolf Hitler, kepala pemerintahan dan negara (karena tidak ada presiden baru terpilih) diktator Jerman Nazi dipanggil secara resmi Führer und Reichskanzler (secara harfiah berarti "Pemimpin dan Kanselir Alam").
Konstitusi tahun 1949 memberi Kanselir banyak kekuatan yang lebih besar daripada Kanselir Republik Weimar, sementara mengurangi banyak peranan Presiden. Jerman saat ini sering disebut sebagai "demokrasi kanselir" yang mencerminkan peran Kanselir sebagai kepala negara eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah.
Sejak 1867, 33 orang telah menjabat sebagai kepala pemerintahan Jerman atau pendahulunya dengan Konfederasi Jerman Utara, sebagian besar bergelar Kanselir.
Pada tahun 1559, Kaisar Ferdinand I mendirikan lembaga Kantor Kanselir Kekaissaran (Reichshofkanzlei) di Istana Hofburg di Wina yang dipimpin oleh Wakil Kanselir di bawah otoritas nominal Uskup Agung Mainz. Pada Pertempuran Gunung Putih tahun 1620, Kaisar Ferdinand II membuat kantor Pengadilan Kanselir yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan luar negeri Monarki Habsburg untuk Austria. Dari tahun 1753 dan seterusnya, kantor Kanselir Negara Austria dikepalai oleh Pangeran Kaunitz. Kantor Kanselir Kekaisaran kalah pentingnya, dan dari hari-hari Maria Theresa dan Joseph II, hanya ada di atas kertas. Setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci, Pangeran Metternich menjabat sebagai Kanselir Negara Kekaisaran Austria (1821-1848), demikian juga Pangeran Hardenberg bertindak sebagai Kanselir Prusia (1810-1822).
Dari 1867 hingga 1871, gelar Bundeskanzler (kanselir) digunakan kembali dalam bahasa Jerman pada waktu Konfederasi Jerman Utara. Dari tahun 1871 sampai tahun 1945, kantor bernama Reichskanzler (Kanselir Kekaisaran). Sejak tahun 1949, gelar resmi kantor dalam bahasa Jerman sekali lagi bernama Bundeskanzler.
Di masa sekarang, yaitu masa tidak ada laginya Republik Demokratik Jerman (RDJ, Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), jabatan Kanselir tidak ada. Jabatan setara dengan kanselir adalah antara Presiden Menteri (Ministerpräsident) atau Ketua Dewan Menteri RDJ(Vorsitzender des Ministerrats der DDR). (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)
Meskipun Raja Prusia diproklamasikan dan dilantik sebagai Kaisar Jerman di Balai Cermin yang terletak di Istana Versailles pada tanggal 18 Januari 1871, Konfederasi Jerman Utara tidak berhenti untuk eksis sampai Konstitusi Jerman tahun 1871 berlaku tiga bulan kemudian, pada 16 April. Karenanya, Bismarck tetap menjadi Kanselir Konfederasi sampai tanggal tersebut. Selama bulan-bulan ini, Konfederasi Jerman Utara juga disebut sebagai Konfederasi Jerman, setelah negara-negarga Jerman Selatan (tidak termasuk Austria) telah bergabung dengan konfederasi.
Kanselir diangkat oleh Raja Prusia dalam jabatannya sebagai Presiden Konfederasi Jerman Utara. Peran dan kekuatan Raja sangat mirip dengan kekuatan Kantor Kanselir Jerman dari tahun 1871.
Kanselir Kekaisaran Jerman (1871-1918)
Pada tahun 1871 Kekaisaran Jerman, Kanselir Kekaisaran (Reichskanzler) melayani sebagai menteri pertama Kaisar dan sebagai ketua petugas dari Bundesrat, majelis tinggi parlemen Jerman. Ia tidak dipilih oleh dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Reichstag). Sebaliknya, Kanselir ditunjuk oleh Kaisar.
Pemerintah Federal terdiri dari
sebuah dewan federal (Bundesrat), yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian dan dipimpin oleh Raja Prusia,
Secara teknis, para menteri luar negeri dari negara-negara bagian kekaisaran memerintahkan wakil-wakil mereka di Dewan Federal (Bundesrat) dan oleh karena itu, mereka mengungguli Kanselir. Untuk alasan ini, Fürst von Bismarck (karena ia dari tahun 1871 dan seterusnya) terus melayani sebagai perdana menteri dan menteri luar negeri Prusia untuk hampir seluruh masa jabatannya sebagai Kanselir kerajaan karena ia ingin terus melanjutkan kekuatan ini. Karena Prusia mengendalikan 17 suara di Bundesrat, Bismarck dapat secara efektif mengontrol proses dengan membuat kesepakatan dengan negara-negara bagian lainnya yang lebih kecil.
Istilah Kanselir mengisyaratkan tampaknya prioritas rendah dari lembaga ini dibandingkan dengan pemerintah negara-negara bagian karena Kanselir baru Federasi tidak boleh sepenuhnya matang dalam jabatan perdana menteri, berbeda dengan kepala negara federal. Gelar Kanselir selain itu melambangkan birokrasi monarki yang kuat dan akhirnya komponen anti parlementer, seperti di tradisi Prusia, misalnya von Hardenberg.
Dalam kedua aspek ini, masing eksekutif Federasi Kekaisaran, seperti yang terbentuk pada 1867/71, sengaja berbeda dari Kementerian Kekaisaran revolusioner tahun 1848/49 yang telah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional.
Pada tahun 1871, konsep kanselir federal dipindahkan ke eksekutif negara yang baru terbentuk, Kekaisaran Jerman yang saat itu juga sudah mengandung selatan negara Jerman. Di sini juga, ketentuan Kanselir dan Badan Federal (sebagai lawan untuk Kementerian atau Pemerintah) disarankan prioritas yang lebih rendah (yang jelas) dari eksekutif federal dibandingkan dengan pemerintah negara bagian. Untuk alasan ini, baik Kanselir maupun pemimpin departemen kekaisaran di bawah perintahnya digunakan gelar Menteri sampai tahun 1918.
Konstitusi Jerman telah diamendemen pada 29 Oktober 1918, ketika Parlemen diberi hak untuk memberhentikan Kanselir. Namun, perubahan tidak bisa mencegah pecahnya revolusi beberapa hari kemudian.
Periode revolusi (1918-1919)
Pada 9 November 1918, Kanselir Max von Baden menyerahkan kantor Kanselirnya ke Friedrich Ebert. Ebert terus melayani sebagai Kepala Pemerintahan selama tiga bulan antara akhir dari Kekaisaran Jerman pada bulan November tahun 1918 dan pertemuan pertama Majelis Nasional pada Februari 1919, tapi tidak menggunakan gelar Kanselir.
Kantor Kanselir dilanjutkan pada masa Republik Weimar. Kanselir (Reichskanzler) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Reichstag.
Di bawah Republik Weimar, Kanselir adalah sosok yang cukup lemah. Seperti mitra Prancisnya, ia menjabat sebagai sedikit lebih dari seorang ketua. Keputusan kabinet dibuat oleh suara mayoritas. Pada kenyataannya, banyak dari pemerintah Weimar sangat bergantung pada kerja sama dari Presiden karena kesulitan menemukan mayoritas di Parlemen.
Adolf Hitler, Kanselir Jerman dari tahun 1933 hingga 1945
Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 oleh Paul von Hindenburg. Setelah menjabat, Hitler segera mulai mengumpulkan kekuatan dan mengubah sifat Kekanseliran. Setelah hanya dua bulan di kantor dan setelah pembakaran dari Reichstag, badan Reichstag melewati Undang-Undang Memungkinkan yang memberikan Kanselir Reich kekuasaan legislatif penuh untuk periode empat tahun – Kanselir bisa memperkenalkan hukum apapun tanpa berkonsultasi dengan Parlemen. Kekuatan dari Kanselir terus tumbuh sampai Agustus 1934, ketika Presiden petahana Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hitler menggunakan Undang-Undang Memungkinkan untuk menggabungkan kantor Kanselir Reich dengan Presiden untuk membuat kantor baru, der Führer. Meskipun kantor itu digabung, Hitler terus disapa sebagai "Führer und Reichskanzler" yang menunjukkan bahwa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih terpisah meskipun posisi dipegang oleh orang yang sama.
Pemisahan ini dibuat lebih jelas ketika Hitler memberikan instruksi bahwa setelah kematiannya kantor Führer akan larut dan akan ada Presiden baru dan Kanselir pada bulan April 1945. Pada tanggal 30 April 1945, ketika Hitler bunuh diri, ia digantikan sebagai Kanselir oleh Joseph Goebbels, sebagaimana ditentukan dalam kehendak dan wasiat Hitler. Dengan Goebbels setelah Hitler bunuh diri, kendali kekuasaan diteruskan ke Laksamana Agung Karl Dönitz sebagai Presiden Jerman. Dönitz, pada gilirannya, menunjuk seorang konservatif independen, yaitu Count von Schwerin Krosigk sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Menteri Utama. Dönitz dan von Schwerin Krosigk menegosiasikan penyerahan kepada Sekutu.
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar (Grundgesetz) menankan Kanselir bahasa Jerman: Bundeskanzler) dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" (Kanzlerkandidat). Pemerintah Federal (Bundesregierung) terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Hukum Dasar dan dalam praktik dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang mayoritas kursi di Bundestag (parlemen federal). Dengan pengecualian dari Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri dari pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir Jerman secara resmi disapa sebagai "Herr Bundeskanzler", jika Kanselir adalah seorang pria. Saat ini pemegang jabatan ini, Angela Merkel yang dianggap sebagai wanita yang paling berpengaruh dalam planet oleh Majalah Forbes, secara resmi disebut sebagai "Frau Bundeskanzlerin", bentuk feminin dari gelar tersebut. Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" dihentikan penggunaannya oleh pemerintah pada tahun 2004 karena dianggap tidak sopan dan dipandang sebagai cara untuk mengakui kepemimpinan masa depan Merkel.[2]
The German Chancellors edisi 1993 karya Herbert Klein
The Development of the German Chancellorship: Adenauer to Kohl edisi 1994 karya Stephen Padgett
Artikel
"The Leadership Styles of the German Chancellors: From Schmidt to Schröder" karya Christine M. Harlen pada tahun 2002 di Politics and Policy 30 (2 (Juni)): halaman 347–371
"The Changing Chancellorship: Resources and Constraints Revisited" karya Ludger Helms pada tahun 2001 di German Politics 10 (2): halaman 155–168
"Executive Leadership in Germany: Dispersion of Power or 'Kanzler Demokratie'?" karya Renate Mayntz pada tahun 1980 di In presidents and Prime Ministers edisi R. Rose and E. N. Suleiman
"The Resources of a German Chancellor" karya Gordon Smith pada tahun 1991 di West European Politics 14 (2): halaman 48–61
.jpg)
