Pemerintahan

Suatu pemerintahan adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas kolektif, yang diorganisasikan oleh suatu bentuk hubungan sosial politik yang dilembagakan, dan mempunyai kapasitas untuk memobilisasi sumber daya.^[1]

Suatu pemerintahan dapat berupa sekelompok orang yang diorganisasikan untuk pemerintahan, seperti dewan direksi suatu perusahaan, pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu subdivisi negara. Suatu pemerintahan dapat mempunyai berbagai macam bentuk, seperti republik yang diperintah oleh seorang wakil terpilih, kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja turun-temurun, dan lain-lain.

Dalam geopolitik, suatu pemerintahan dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti negara, kekaisaran, organisasi internasional, organisasi politik, atau struktur organisasi lain yang dapat diidentifikasi dan memanipulasi sumber daya. Sebuah pemerintahan seperti negara tidak perlu menjadi unit yang berdaulat. Pemerintah yang terkemuka saat ini adalah negara-negara Westphalia dan negara-bangsa, yang umumnya disebut sebagai negara. Ketika mengacu pada suatu pemerintahan tertentu, istilah " negara " dapat merujuk pada negara berdaulat, negara dengan pengakuan terbatas, negara konstituen, atau wilayah dependensi.^[2][3][4]

Sebuah pemerintahan dapat merangkum banyak organisasi; banyak dari organisasi ini dapat membentuk atau terlibat dalam aparatur negara kontemporer seperti otoritas pemerintah sipil dan lokal bawahannya. Pemerintah tidak perlu mengendalikan wilayah geografis mana pun, karena tidak semua entitas politik dan pemerintah telah mengendalikan sumber daya di satu wilayah geografis yang tetap. Kekaisaran Stepa historis yang berasal dari Stepa Eurasia adalah contoh paling menonjol dari pemerintahan non-sedentary. Pemerintah-pemerintah ini berbeda dari negara karena kurangnya wilayah yang tetap dan terdefinisi. Kekaisaran juga berbeda dari negara karena wilayah mereka tidak didefinisikan secara statis atau permanen dan akibatnya badan politik mereka juga dinamis dan cair. Oleh karena itu, berguna untuk menganggap pemerintahan sebagai komunitas politik.

Suatu polity juga dapat didefinisikan sebagai faksi dalam entitas yang lebih besar (biasanya negara) atau pada waktu yang berbeda sebagai entitas itu sendiri. Misalnya, suku Kurdi di Kurdistan Irak merupakan bagian dari polity mereka sendiri yang terpisah dan berbeda. Namun, mereka juga merupakan anggota negara berdaulat Irak yang merupakan suatu polity, meskipun jauh kurang spesifik dan, oleh karena itu, jauh kurang kohesif. Akibatnya, seseorang dapat menjadi anggota lebih dari satu polity pada suatu waktu.

Thomas Hobbes adalah tokoh yang sangat penting dalam konseptualisasi polity, khususnya negara. Hobbes membahas gagasan tentang negara dan badan politik dalam Leviathan, karyanya yang paling terkenal.

Polity tidak harus berupa pemerintahan. Sebuah korporasi, misalnya, mampu mengelola sumber daya, memiliki struktur tata kelola, hak hukum, dan yurisdiksi eksklusif atas pengambilan keputusan internal. Suatu komunitas etnis dalam suatu negara atau entitas pesisir ke pesisir dapat menjadi suatu polity jika mereka memiliki organisasi yang memadai dan kepentingan yang kohesif yang dapat dimajukan oleh organisasi tersebut.

1. ^ Ferguson, Yale; Mansbach, Richard W. (1996). "Polities: Authority, Identities, and Change". Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press.
2. ^ Fowler, Michael Ross; Bunck, Julie Marie (1996). "What constitutes the sovereign state?". Review of International Studies. 22 (4). Cambridge University Press (CUP): 381–404. doi:10.1017/s0260210500118637. ISSN 0260-2105.
3. ^ "Countries Not in the United Nations 2024". World Population by Country 2024 (Live). June 26, 1945. Diakses tanggal March 2, 2024.
4. ^ Talmon, Stefan (2001). "Recognition and its Variants". Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile. Oxford Academic. Diakses tanggal March 2, 2024.