Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Nanshin-ron

Ekspansi Jepang di Asia-Pasifik setelah Kantokuen dibatalkan

Doktrin Ekspansi Selatan (南進論, Nanshin-ron) adalah sebuah doktrin politik di Kekaisaran Jepang yang menyatakan bahwa Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik adalah lingkungan pengaruh Jepang dan bernilai potensial terhadap Kekaisaran Jepang untuk ekspansi ekonomi dan teritorial di wilayah tersebut yang lebih besar ketimbang tempat lainnya.

Doktrin politik tersebut secara diametrikal berlawanan dengan "Doktrin Ekspansi Utara" (北進論, Hokushin-ron) yang sebagian besar didukung oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang.

Kepulauan Pasifik

Pemerintah Jepang mulai menerapkan kebijakan migrasi ke luar negeri pada akhir abad ke-19 akibat keterbatasan sumber daya Jepang dan meningkatnya populasi. Pada tahun 1875, Jepang mendeklarasikan kekuasaannya atas Kepulauan Bonin.[1] Aneksasi dan penggabungan resmi Kepulauan Bonin dan Taiwan ke dalam Kekaisaran Jepang dapat dipandang sebagai langkah awal dalam implementasi konkret "Doktrin Ekspansi Selatan".

Namun, Perang Dunia I berdampak besar pada "Doktrin Ekspansi Selatan" karena Jepang menduduki wilayah yang luas di Pasifik yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Jerman: Kepulauan Caroline, Kepulauan Mariana, Kepulauan Marshall, dan Palau. Pada tahun 1919, gugusan pulau tersebut resmi menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa Jepang dan berada di bawah administrasi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Fokus "Doktrin Ekspansi Selatan" diperluas hingga mencakup gugusan pulau (Mandat Laut Selatan), yang pembangunan ekonomi dan militernya dianggap penting bagi keamanan Jepang.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Yamashita, Bosco (2004). The Making of Anthropology in East and Southeast Asia. Berghahn Books. hlm. 96. ISBN 9781571812599.

Daftar pustaka

Kembali kehalaman sebelumnya