Pemilu Legislatif 2022 menghasilkan sejarah baru setelah tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di Parlemen Malaysia ke-15 yang mengakibatkan parlemen digantung. Meski demikian, kursi terbanyak diperoleh oleh Pakatan Harapan (PH) dengan 82 kursi dan disusul oleh Perikatan Nasional (PN) dengan 73 kursi.[5] Agar tercapainya mayoritas sederhana, Perdana Menteri perlu mengajukan setidaknya 112 kursi dari 222 kursi parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Koalisi PH dan Koalisi PN masing-masing mengklaim bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.[6]
Untuk menyelesaikan konflik ini, Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah memanggil para pimpinan partai politik dari Koalisi PH dan Koalisi PN, antara lain Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin untuk memberikan titah terkait pembentukan pemerintahan agar kedua koalisi tersebut dapat membentuk pemerintahan gabungan.[7] Akan tetapi, Koalisi PN tidak menggubris titah dari Raja tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan.[8][9]
Pada 23 November 2022, Raja Abdullah bertitah agar seluruh anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN) dapat menghadapnya.[10] Koalisi BN yang sebelumnya sepakat untuk berada di blok oposisi, akhirnya mempertimbangkan saranan dari Raja. Alhasil, mereka memutuskan untuk mendukung pembentukan pemerintahan gabungan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional.[11] Tak hanya Koalisi BN, Raja juga memerintahkan perwakilan dari Gabungan Partai Sarawak (GPS), diantaranya Fadillah Yusof, Richard Riot Jaem, Alexander Nanta Linggi, dan Aaron Ago Dagang untuk menghadap Raja dan meminta agar Koalisi GPS ikut menyertai pemerintahan gabungan. Diumumkan oleh pemimpin Koalisi GPS, Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg bahwa mereka menyetujui pembentukan pemerintahan gabungan dan bersedia untuk menyertai pemerintahan.[12]
Jabatan Wakil Perdana Menteri kembali terisi setelah terakhir dijabat oleh Ismail Sabri Yaakob pada pertengahan 2021. Wakil Perdana Menteri dijabat oleh dua orang dengan perwakilan dari Semenanjung dan Borneo, manakala sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang. Semasa krisis politik berlangsung, dalam dua kabinet sebelumnya tugas dan fungsi Wakil Perdana Menteri digantikan oleh Menteri Senior. Selain itu, terdapat perubahan nama kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Industri Pangan diubah namanya menjadi Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjadi Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumerisme menjadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup, serta Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintahan Daerah diganti menjadi Kementerian Pembangunan Pemerintahan Daerah. Kementerian Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan sempat dikabarkan turut diubah dengan meniadakan bidang "Kesenian" dan "Kebudayaan" pada nama kementerian, namun menterinya telah mengonfirmasi tidak ada perubahan nama kementerian.[15][16]
Tak hanya perubahan nama, Anwar juga mengumumkan penggabungan kementerian, seperti halnya Kementerian Wilayah Federal yang digabung dengan Sekretariat Perdana Menteri,[17] serta penggabungan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Air menjadi Kementerian Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim.[18] Terdapat kementerian yang dihadirkan kembali setelah sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Perdana Menteri, yakni Kementerian Ekonomi.
Menteri
Per 12 Desember 2023, menteri terdiri dari:
PH (14) BN (6) GPS (5) GRS (1) Independen (1)
Pemerintah Persatuan membentuk sekretariat untuk mengoordinasikan kegiatan koalisi dan partai-partai komponennya pada Februari 2023. Wakil Perdana Menteri, Ketua Barisan Nasional (BN) dan Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi menambahkan bahwa pertemuan perdana sekretariat akan berfokus pada pencarian titik temu antara manifesto berbagai komponennya dan penguatan pemerintahan.[20] Rapat sekretariat perdana diadakan di kantor pusat UMNO dan dihadiri oleh Perdana Menteri, Ketua Pakatan Harapan (PH) dan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, Menteri Perhubungan, Wakil Presiden PH dan Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP) Anthony Loke Siew Fook, dan beberapa tokoh lainnya. Kunjungan ini menandai pertama kalinya Anwar mengunjungi kembali kantor pusat UMNO dalam lebih dari 20 tahun setelah pemecatannya dari UMNO dan pemecatannya dari jabatan pemerintahan pada September 1998 yang memicu gerakan Reformasi, sekaligus pertama kalinya seorang pemimpin DAP mengunjungi kantor pusat UMNO.[21] Anwar kemudian mengumumkan pembentukan tiga komite sekretariat yaitu komite pemilihan umum, komite strategi, dan komite pemantau agenda politik dan pemerintahan.[21]
_(cropped).jpg)
.jpg)
