Adam Bandt
Adam Paul Bandt (lahir 11 Maret 1972) adalah seorang politikus Australia dan mantan pengacara industrial yang memimpin Partai Hijau Australia dari 2020 sampai 2025 dan merupakan anggota Dewan Perwakilan Australia dari Melbourne dari 2010 sampai 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil ketua umum bersama Partai Hijau dari 2012 sampai 2015 dan 2017 sampai 2020. Ia dipilih sebagai ketua umum setelah ketua umum sebelumnya Richard Di Natale mengundurkan diri.[2] Bandt memenangkan kursinya pada pemilu 2010, menjadi kader Partai Hijau pertama yang duduk di DPR pada saat pemilu, dan kader kedua secara keseluruhan setelah Michael Organ yang memenangkan kursinya melalui pemilihan sela. Bandt pertama kali mengikuti pemilu pada 2007, kalah tipis melawan kader Partai Buruh Australia Lindsay Tanner. Setelah 2010, Bandt berhasil mempertahankan kursinya pada 2013, 2016, 2019, dan 2022.[3] Bandt kehilangan kursinya di Melbourne terhadap Sarah Witty dari Partai Buruh Australia pada pemilihan umum federal Australia 2025 setelah berkurang 4,4% pada pemungutan suara pendahuluan.[4] Ketua umum Partai Hijau (2020–sekarang)Pada 3 Februari 2020, ketua umum Richard Di Natale mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Hijau dan pensiun dari politik karena alasan pribadi. Tidak lama kemudian, Bandt mencalonkan diri sebagai ketua umum.[5] Pada 4 Februari 2020, ia terpilih secara aklamasi. Larissa Waters dipilih secara aklamasi sebagai wakil ketua umum, sementara Nick McKim mengalahkan Sarah Hanson-Young dan Mehreen Faruqi untuk menjadi wakil ketua umum II.[6] Bandt dideskripsikan oleh jurnalis politik Paddy Manning sebagai ketua umum pertama dari sayap kiri partai.[7] Pada 19 Agustus 2022, Bandt membuang bendera Australia dari belakang podium pada konferensi persnya, menyatakan bahwa bendera tersebut "melambangkan rasa sakit yang berkepanjangan" untuk beberapa rakyat Australia. Aksinya menuai reaksi bermacam, termasuk pengecaman, dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang baru dilantik berkata bahwa Bandt seharusnya "memikirkan kembali sikapnya dan bekerja untuk memajukan kesatuan dan rekonsiliasi".[8] Pada 8 September 2022, Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Sehari setelah wafatnya Elizabeth II, Adam Bandt mengeluarkan twit, "Rest In Peace Ratu Elizabeth II. Pikiran kami menyertai keluarganya dan semua yang mencintainya. Sekarang Australia harus maju ke depan. Kita perlu trakat dengan masyarakat Adat, dan kita perlu menjadi republik!". Mantan Menteri Imigrasi Australia dari Partai Liberal Australia Alex Hawke melabel kata-kata Bandt sebagai "sungguh tidak tahu malu dan tidak sopan".[9] Pandangan politikBandt dikenal luas memiliki pandangan politik sayap kiri di Partai Hijau. Jurnalis politik Paddy Manning berkata pada 2020 bahwa ia memandang Bandt secara ideologis di "kiri keras", seperti mantan Senator Partai Hijau Lee Rhiannon. Namun, Manning memandang bahwa Bandt jauh lebih gampang beradaptasi di dalam partai dibandingkan Rhiannon, suatu sifat yang dia anggap sebagai penyebab meningkatnya pengaruh politik Bandt.[10][11] Bandt dikenal sebagai pemimpin yang berbeda dibandingkan ketua umum sebelumnya karena penekanannya pada "kepemilikan publik, kekayaan publik, dan tanggapan yang digerakkan oleh masyarakat terhadap hubungan antara perubahan iklim dan kapitalisme".[12] Setelah Virgin Airlines Australia menjalani administrasi sukarela pada tahun 2020, Bandt meminta pemerintah untuk membeli maskapai tersebut "dengan harga dasar yang sangat murah".[13] Pandangan ekonomi ini membentuk inti dari penentangan Bandt terhadap neoliberalisme, dengan Bandt melihat kebangkitan populisme sayap kanan sejak Resesi Hebat sebagai bagian dari reaksi terhadap ekonomi neoliberal.[14] Bandt memandang bahwa Australia harus menjadi sebuah republik.[15] Bandt banyak mendukung inisiatif reformasi progresif, seperti trakat federal dengan Pribumi Australia,[16] Suara Masyarakat Adat di Parlemen,[17] melarang bahan bakar fosil[18] dan melegalkan ganja untuk keperluan rekreasional.[19] Bandt juga merupakan salah satu pendukung kemerdekaan Papua Barat. Saat Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan pidato di Dewan Perwakilan Australia, Bandt tertampak menghadiri sesi tersebut dengan pin Bendera Bintang Kejora. Ia mendesak Jokowi untuk memperbolehkan para pejabat HAM PBB untuk masuk ke Papua Barat dan memberikan akses tak terbatas untuk meminta penjelasan atas dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.[20][21] Lihat pulaReferensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
