PROFILPELAJAR.COM

Unjuk rasa Anti-Kiril di Kroasia adalah serangkaian unjuk rasa pada akhir 2013 terhadap penerapan bilingualisme di Vukovar, di mana bahasa Serbia dan abjad Kiril Serbia diberi status bahasa resmi kedua. Pelaksanaan keputusan ini menjadi kewajiban setelah sensus Kroasia 2011 menunjukkan etnis Serbia di Vukovar mencakup sepertiga (34,8%) total populasi kota.^[1]^[2] Tanda-tanda dalam alfabet Kiril Serbia telah disiapkan karena Undang-Undang Konstitusional tentang Hak-hak Minoritas Nasional mengamanatkan pemasangan tanda-tanda dwibahasa di semua wilayah di mana lebih dari sepertiga populasinya adalah etnis non-Kroasia.^[1]^[3] Keputusan ini memicu kemarahan luas, antara lain oleh para veteran perang kemerdekaan dan banyak warga biasa yang percaya bahwa karena berbagai peristiwa (terutama Pertempuran Vukovar), kota tersebut dikecualikan dari penerapan undang-undang hak minoritas. Unjuk rasa dengan kekerasan dan vandalisme juga terjadi di kota-kota lain seperti Split, Dubrovnik.^[2] Suku Serbia di Kroasia adalah kelompok minoritas yang memiliki hak penggunaan dwibahasa yang paling terbatas di antara semua etnis minoritas di Kroasia.^[4]

Kelompok yang disebut HQs for defense of Croatian Vukovar memulai unjuk rasa protes pada 2 September, segera setelah pemasangan tanda-tanda dwiaksara (Latin dan Kiril) dimulai di Vukovar.^[5] Sebelumnya, pada April 2013 juga terjadi protes terorganisir di alun-alun utama ibu kota Zagreb yang dihadiri sekitar 20.000 peserta.^[6] Protes juga diadakan di Tovarnik,^[7] Bogdanovci,^[8] Lovas,^[8] dan Nuštar.^[9] Sejumlah tanda dalam alfabet Kiril Serbia dirobohkan, yang lainnya dihancurkan dengan palu, dan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, menyebabkan empat petugas polisi terluka ringan.^[10] Beberapa orang yang tidak terkait langsung dengan para pengunjuk rasa membuat grafiti yang memuja kelompok fasis Ustaše di Gereja Ortodoks Kabar Sukacita di Dubrovnik dan di Zadar.^[11]^[12]

Pada 12 Agustus 2014, muncul sebuah usulan untuk menaikkan jumlah minimum persentase etnis minoritas menjadi 50%, sebagai syarat kewajiban pemasangan tanda dwibahasa. Namun, usulan tersebut dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada 12 Agustus 2014.^[13] Dewan Kota Vukovar diminta untuk mengatur penggunaan bahasa minoritas dalam undang-undang paling lambat satu tahun setelah keputusan pengadilan.^[13] Pemerintah Kroasia diharuskan untuk melakukan tindakan hukum jika pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya menurut Undang-undang tentang bahasa minoritas.^[13]

Pada bulan April 2015, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Kroasia untuk memastikan hak-hak minoritas Serbia untuk menggunakan bahasa dan alfabet mereka, khususnya di Vukovar.^[14] Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dačić mengatakan bahwa negaranya menyambut baik laporan Komite Hak Asasi Manusia PBB.^[15]

Pada 17 Agustus 2015, di bawah persyaratan Mahkamah Konstitusi Kroasia, Dewan Kota Vukovar memutuskan untuk mengubah undang-undang kota sedemikian rupa sehingga pemasangan tanda dwibahasa dalam aksara Latin dan Kiril di gedung-gedung resmi kota, institusi, alun-alun, dan jalan-jalan dibatalkan. Dewan Eropa menyatakan penyesalannya atas keputusan ini.^[16] Keputusan diambil oleh anggota parlemen dari partai Uni Demokrat Kroasia dan Aliansi Demokrat Kroasia dari Slavonia dan Baranja sementara anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat Kroasia, Partai Demokrat Independen Serbia dan Partai Rakyat Kroasia - Demokrat Liberal meninggalkan ruang sidang ketika keputusan itu diambil.^[17] Kementerian Administrasi Publik Kroasia mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan keputusan tersebut jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.^[18]