PROFILPELAJAR.COM

(Pertama) Plaek Phibunsongkhram, Pemimpin Tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Thailand dan Perdana Menteri dari 1938 hingga 1944. (Kedua) Raja Ananda Mahidol. Selama perang ia berada di Swiss. Dia kembali ke Thailand pad atahun 1945.

Thailand dalam Perang Dunia II secara resmi mengadopsi posisi netral sampai diserang oleh Jepang pada bulan Desember 1941 yang menyebabkan gencatan senjata dan, kemudian, perjanjian aliansi militer antara Thailand dan Kekaisaran Jepang. Pada awal Perang Pasifik, Kekaisaran Jepang menekan pemerintah Thailand agar mengizinkan pasukan Jepang untuk menyerang Malaya dan Burma yang dikuasai Inggris. Pemerintah Thailand di bawah Plaek Phibunsongkhram (hanya dikenal sebagai Phibun) menganggapnya menguntungkan untuk bekerja sama dengan upaya perang Jepang, karena Thailand melihat Jepang - yang berjanji untuk membantu Thailand mendapatkan kembali beberapa wilayah Indochina (di Laos, Kamboja, dan Myanmar saat ini) yang telah hilang karena diambil oleh Prancis - sebagai sekutu melawan imperialisme Barat. Thailand yang memihak Poros menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris dan mengambil alih wilayah di negara-negara tetangga, meluas ke utara, selatan, dan timur, membuat perbatasan dengan Cina di dekat Kengtung.^[1]

Setelah menjadi sekutu Kekaisaran Jepang, Thailand mempertahankan kendali atas angkatan bersenjata dan urusan internalnya. Kebijakan Jepang tentang Thailand berbeda dari hubungan mereka dengan negara boneka Manchukuo. Jepang bermaksud hubungan bilateral serupa dengan antara Nazi Jerman dan Finlandia, Bulgaria, dan Rumania.^[2] Namun, Thailand pada waktu itu telah dicap oleh Jepang dan Sekutu sebagai "Italia Asia".^[3]^[4]

Sementara itu, pemerintah Thailand telah terpecah menjadi dua faksi: rezim Phibun dan Gerakan Thai Merdeka, gerakan perlawanan pro-Sekutu yang terorganisir dengan baik yang akhirnya berjumlah sekitar 90.000 gerilyawan Thailand,^[5] didukung oleh pejabat pemerintah yang bersekutu dengan bupati Pridi Banomyong. Gerakan ini aktif sejak 1942, menentang rezim Phibun dan Jepang. Para partisan memberikan layanan spionase kepada Sekutu, melakukan beberapa kegiatan sabotase, dan membantu merekayasa kejatuhan Phibun pada tahun 1944. Setelah perang, Thailand menerima sedikit hukuman atas peran perangnya di bawah Phibun.

Thailand mengalami sekitar 5.569 personel militer tewas selama perang, hampir seluruhnya karena penyakit. Kematian dalam pertempuran termasuk 150 orang di Negara-negara Shan, 180 orang pada 8 Desember 1941 (hari invasi singkat Jepang dan serangan Inggris yang gagal di Ledge), dan 100 orang selama Perang singkat Perancis-Thailand.^[6]^[7]^[7]

Latar belakang

Kediktatoran militer

Setelah Revolusi Siam 1932, militer Thailand yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Plaek Phibunsongkhram sebagai menteri pertahanan, dan kaum liberal sipil yang dipimpin oleh Pridi Banomyong sebagai menteri luar negeri, bekerja sama secara harmonis selama beberapa tahun, tapi ketika Phibun menjadi perdana menteri pada Desember 1938 kerjasama ini berhenti dan dominasi militer menjadi lebih terbuka. Rezimnya segera mengembangkan beberapa karakteristik fasis . Pada awal 1939, empat puluh lawan politik, baik monarkis maupun demokrat, ditangkap, dan setelah persidangan yang curang delapan belas orang dieksekusi, merupakan eksekusi politik pertama di Siam sejak lebih dari seabad. Banyak lainnya, di antaranya Pangeran Damrong dan Phraya Songsuradej, diasingkan. Phibun meluncurkan kampanye demagogik melawan kelas bisnis Cina. Sekolah dan surat kabar Cina ditutup, dan pajak atas bisnis Cina meningkat.

Phibun dan Luang Wichitwathakan, juru bicara ideologis pemerintah, menyalin teknik propaganda yang digunakan oleh Hitler dan Mussolini untuk membangun kultus pemimpin. Sadar akan kekuatan media massa, mereka menggunakan monopoli pemerintah atas siaran radio untuk membentuk dukungan rakyat bagi rezim tersebut. Slogan-slogan pemerintah yang populer terus-menerus ditayangkan di radio dan diplester di koran dan papan iklan. Gambar Phibun juga harus dilihat di mana-mana di masyarakat, sementara potret mantan raja, Raja Prajadhipok, seorang kritikus blak-blakan terhadap rezim otokratis dilarang. Pada saat yang sama Phibun mengesahkan sejumlah undang-undang otoriter yang memberi pemerintah kekuatan penangkapan yang hampir tak terbatas dan penyensoran pers yang lengkap. Selama Perang Dunia Kedua, surat kabar diperintahkan untuk hanya mencetak berita baik yang berasal dari sumber Poros, sementara komentar sarkastik tentang situasi internal dilarang.

Pada tanggal 23 Juni 1939,^[8] Phibun mengubah nama negara dari Siam ke Thailand (Thailand: ไทย), atau Thailand, dikatakan berarti "tanah bebas". Ini diarahkan terhadap keragaman etnis di negara itu (Melayu, Cina, Lao, Shan, dll) dan didasarkan pada gagasan "ras Thailand", nasionalisme Pan-Thailand yang kebijakannya adalah integrasi Shan, Lao dan orang-orang Tai lainnya, seperti Vietnam, Burma, dan Cina Selatan, menjadi "Kerajaan Besar Thailand " (bahasa Thai: มหาอาณาจักรไทย).

Referensi

^ Ronald Bruce St. John, The Land Boundaries of Indochina: Cambodia, Laos and Vietnam, p. 20
^ E. Bruce Reynolds. (1994) Thailand and Japan's Southern Advance 1940–1945. St. Martin's Press ISBN 0-312-10402-2.
^ James F. Dunnigan. The World War II Bookshelf: Fifty Must-Read Books. Kensington Pub Corp, 2005 ISBN 0-8065-2649-1, p.16
^ E Bruce Reynolds. (2005) Thailand's Secret War: The Free Thai, OSS, and SOE during World War II. Cambridge University Press. ISBN 0-521-83601-8
^ Tim Lambert. A Short History of Thailand
^ Eiji Murashima, "The Commemorative Character of Thai Historiography: The 1942–43 Thai Military Campaign in the Shan States Depicted as a Story of National Salvation and the Restoration of Thai Independence" Modern Asian Studies, v40, n4 (2006) pp. 1053–96, p. 1057n.
^ ^a ^b Sorasanya Phaengspha (2002) The Indochina War: Thailand Fights France. Sarakadee Press.
^ Thailand (Siam) History Error in webarchive template: Check |url= value. Empty., CSMngt-Thai.