Taiwan
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Taiwan
Pemerintahan Konstitusi (Pasal Tambahan) Kebebasan beragama (Pasal 13) Hukum Perpajakan
Kepresidenan Presiden Republik Tiongkok Tsai Ing-wen (PPD) Wakil Presiden Republik Tiongkok Lai Ching-te (PPD) Kantor Kepresidenan Dewan Keamanan Nasional
Eksekutif Perdana Menteri Republik Tiongkok Su Tseng-chang (PPD) Wakil Perdana Menteri Republik Tiongkok Shen Jong-chin (PPD) Yuan Eksekutif Kabinet
Legislatif Yuan Legislatif Ketua Yu Shyi-kun (PPD) Wakil Ketua Tsai Chi-chang (PPD) Yuan Legislatif ke-10 Majelis Nasional (kosong) Yuan Pengawas (kosong)
Yudisial Yuan Yudisial Ketua Mahkamah Agung Hsu Tzong-li Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri
Lembaga lainnya Yuan Ujian Ketua Huang Jong-tsun Yuan Pengawas Ketua Chen Chu Pemerintah daerah Bupati dan Wali Kota
Pemilu Komisi Pemilihan Umum Pusat Pemilihan Presiden Pemilihan Legislatif Pemilu daerah Referendum
Partai politik Terwakili secara nasional Partai Progresif Demokrat Kuomintang Taiwan People's Party Partai Kekuatan Baru Partai Jianguo Taiwan Lainnya Qinmindang Serikat Solidaritas Taiwan Partai Baru Serikat Solidaritas Non-Partai Partai Hijau Taiwan
Topik terkait Hubungan luar negeri Status politik Taiwan Kebijakan Satu Tiongkok Gerakan kemerdekaan Taiwan Tionghoa Taipei Reunifikasi Tiongkok Nasionalisme Taiwan Gerakan Tangwai Hubungan lintas selat Satu Sisi Satu Negara Konsensus 1992 Konsensus Taiwan Krisis Selat Taiwan Ketiga Pertemuan Ma–Xi 2015]
Portal Taiwan Negara lainnya Atlas
l b s

Republik Tiongkok pada Taiwan adalah istilah politik sekaligus topik tentang status Republik Tiongkok yang saat ini hanya menguasai Taiwan dan beberapa kepulauan lainnya. Diusulkan oleh mantan presiden Republik Tiongkok yang bernama Lee Teng-hui, Presiden Asli Taiwan pertama (lahir di Pulau Taiwan). Selama masa kepresidenannya pada tahun 1995, Lee mengunjungi almamaternya Universitas Cornell dan menyebutkan istilah ini untuk pertama kalinya ketika menyampaikan Kuliah Olin.^[1]

Istilah ini adalah salah satu dari beberapa status dan istilah tentang Republik Tiongkok, tetapi bukan tentang kemerdekaan Taiwan. Istilah ini kemudian dimasukkan dalam Teori Empat Tahap Republik Tiongkok sebagai tahap ketiga dari 1988 hingga 2000 oleh penerus Presiden Lee yang bernama Chen Shui-bian.^[2][3][4]

Sebelum Lee Teng-hui menciptakan istilah ini, para pejabat Republik Tiongkok selalu menggunakan nama resmi negara "Republik Tiongkok" tanpa embel-embel Taiwan. Karena itu, istilah ini dianggap sebagai terobosan.^[5]

Mengenai asal usul istilah, Lee menjelaskan pada tahun 2005 selama kuliah di Institut Lee Teng-Hui [zh], bahwa setelah Perang Dunia II, pasukan Chiang Kai-shek untuk sementara waktu menduduki Pulau Taiwan bawah arahan Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu Douglas MacArthur, dan karena Perjanjian San Francisco dan Perjanjian Taipei berakhir. Setelah itu tidak secara eksplisit menentukan Jepang melepaskan kedaulatan Taiwan kepada pihak siapa, sehingga status hukum Pulau Taiwan tidak jelas, dan itulah sebabnya ia menciptakan istilah "Republik Tiongkok pada Taiwan".^[6][7]

• Teori Empat Tahap Republik Tiongkok
• Status politik Taiwan
• Politik Republik Tiongkok
• Presiden Republik Tiongkok