Perencanaan populasi manusia adalah praktik mengendalikan laju pertumbuhan populasi manusia secara sengaja. Perencanaan populasi manusia telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Namun, pada periode 1950-an hingga 1980-an, kekhawatiran tentang pertumbuhan populasi global dan dampaknya pada kemiskinan, kerusakan lingkungan dan stabilitas politik mengarah pada upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Baru-baru ini, beberapa negara, seperti Tiongkok, Iran, dan Spanyol, telah memulai upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat kelahiran mereka lagi.

Populasi perencanaan dapat melibatkan langkah-langkah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan kontrol terhadap reproduksi yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa program, terutama "kebijakan satu anak dan kebijakan dua anak" pemerintah Tiongkok, menggunakan langkah-langkah koersif.

Praktik perencanaan populasi tertentu mungkin legal/diwajibkan dalam satu negara, tetapi praktik tersebut mungkin ilegal atau terlarang di tempat lain, indikasi dari kontroversi seputar topik ini.

Perencanaan populasi yang dimaksudkan untuk mengurangi laju pertumbuhan populasi atau subpopulasi dapat menerapkan satu atau lebih dari praktik berikut, meskipun ada metode lain:

• Pajak yang lebih tinggi bagi orang tua yang memiliki terlalu banyak anak
• Kontrasepsi
• Pantang berhubungan seks
• Mengurangi angka kematian bayi sehingga orang tua tidak perlu memiliki banyak anak untuk memastikan setidaknya beberapa bertahan hidup sampai dewasa.^[1]
• Aborsi
• Mengubah status perempuan sehingga perempuan tidak harus mengikuti pembagian kerja seksual tradisional.
• Sterilisasi
• Kebijakan satu anak dan dua anak, dan kebijakan lainnya yang membatasi atau menghambat kelahiran secara langsung.
• Keluarga berencana^[2]
• Membuat "role model" keluarga kecil^[2]
• Perubahan kebijakan imigrasi

Metode yang dipilih dapat dipengaruhi oleh agama dan budaya dari anggota masyarakat. Kegagalan metode perencanaan populasi yang lain dapat mengarah pada aborsi atau infantisida sebagai solusi.^{[butuh rujukan]}

Kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan populasi atau subpopulasi dapat menggunakan praktik-praktik seperti:

• Pajak yang lebih tinggi bagi pasangan menikah yang tidak memiliki, atau memiliki terlalu sedikit, anak-anak
• Keringanan pajak dan subsidi untuk keluarga dengan anak-anak
• Melonggarkan pembatasan imigrasi, dan/atau perekrutan pekerja asing secara massal oleh pemerintah

Sistem perencanaan populasi yang paling signifikan di dunia adalah kebijakan satu anak di Tiongkok. Dengan berbagai pengecualian, memiliki lebih dari satu anak tidak diperbolehkan. Kelahiran yang tidak sah dihukum dengan denda, meskipun ada juga dugaan aborsi paksa ilegal dan sterilisasi paksa.^[3] Sebagai bagian dari kebijakan kelahiran berencana Tiongkok, pengawas unit (kerja) memantau kesuburan wanita yang sudah menikah dan dapat memutuskan giliran untuk memiliki bayi.^[4]

Pemerintah Tiongkok memperkenalkan kebijakan tersebut pada tahun 1978 untuk meringankan masalah sosial dan lingkungan di Tiongkok.^[5] Menurut pejabat pemerintah, kebijakan ini telah membantu mencegah 400 juta kelahiran. Keberhasilan dari kebijakan ini telah dipertanyakan, dan pengurangan fertilitas juga telah dikaitkan dengan modernisasi Tiongkok.^[6] Kebijakan ini kontroversial baik di dalam dan di luar Tiongkok karena cara pelaksanaannya dan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif seperti pembunuhan bayi perempuan. Dalam budaya oriental (timur), anak laki-laki yang tertua memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua pada usia tua mereka. Oleh karena itu, keluarga dari budaya oriental sering kali memberikan investasi terbanyak pada anak laki-laki tertua, seperti memasukkannya ke perguruan tinggi, mengarahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang paling menguntungkan, dan sebagainya. Bagi keluarga-keluarga ini, memiliki seorang anak laki-laki tertua adalah yang terpenting, jadi dalam kebijakan satu anak, anak perempuan tidak memiliki manfaat ekonomi, sehingga anak perempuan, terutama sebagai anak pertama, menjadi target aborsi atau pembunuhan bayi. Tiongkok memperkenalkan beberapa reformasi pemerintah untuk meningkatkan pembayaran pensiun bertepatan dengan kebijakan satu anak. Selama waktu itu, pasangan bisa meminta izin untuk memiliki lebih dari satu anak.^[7]

Pada November 2014, pemerintah Tiongkok memperbolehkan warganya untuk memiliki anak kedua di bawah pengawasan regulasi pemerintah.^[8]

Pada 29 Oktober 2015, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengumumkan bahwa semua kebijakan satu anak akan dihapus, memungkinkan semua pasangan untuk memiliki dua anak. Perubahan ini diperlukan untuk membuat keseimbangan yang lebih baik dari anak laki-laki dan perempuan, dan untuk menambah populasi muda untuk mengatasi masalah membiayai populasi yang menua. Kebijakan dua anak dimulai pada 1 Januari 2016.^[9][10]

• Pengaturan kelahiran
• Kredit kelahiran
• Eugenika
• Daftar organisasi pemerhati populasi
• Malthus' Dismal Theorem
• Overpopulasi manusia
• Ekonomi keadaan tunak
• Pledge two or fewer (Kampanye untuk keluarga kecil)
• Voluntary Human Extinction Movement

• Logan's Run - Eutanasia yang diwajibkan pemerintah pada umur 21 tahun untuk semua orang (30 dalam film) untuk mempertahankan sumber daya
• Make Room! Make Room!
• Avengers: Infinity War - Antagonis dan penjahat Thanos membunuh setengah dari semua makhluk hidup di seluruh alam semesta untuk mempertahankan keseimbangan ekologi
• Seri Shadow Children - Keluarga diperbolehkan untuk memiliki maksimal dua anak, dan "shadow children" (anak ketiga dan setelahnya) harus dibunuh

• Mandani, Mahmood (1972). The Myth of Population Control: Family, Caste, and Class in an Indian Village, in series, Modern Reader. First Modern Reader Pbk. ed. New York: Monthly Review Press, 1973, cop. 1972. 173 p. SBN 85345-284-9
• Warren C. Robinson; John A. Ross (2007). The global family planning revolution: three decades of population policies and programs. World Bank Publications. ISBN 978-0-8213-6951-7. 
• Thomlinson, R. 1975. Demographic Problems: Controversy over Population Control. 2nd ed. Encino, CA: Dickenson.
• "From population control to reproductive rights: feminist fault lines" (PDF). Rosalind Pollack Petchesky. Reproductive Health Matters Volume 3, Issue 6, November 1995. Taylor & Francis. 

• "A chat with Tim Flannery, senior research scientist, on Population Control". Karina Kelly, Peter Kirkwood, Owen Craig. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-13. 
• The Environmental Politics of Population and Overpopulation A University of California, Berkeley summary of historical, contemporary and environmental concerns involving overpopulation
• UNmilleniumProject.org, UN Millennium Project, retrieved June 20, 2009.