Jenderal Aguinaldo (duduk, tengah) dan sepuluh delegasi pada sidang pertama yang mengesahkan konstitusi, di Gereja Barasoain, Malolos (Diambil pada 8 Desember 1929)
Konstitusi membatasi kebebasan bertindak tanpa pengawasan oleh kepala eksekutif yang akan menghambat pengambilan keputusan yang cepat.[2] Namun, seperti yang dibuat selama perjuangan kemerdekaan Filipina dari Spanyol, Pasal 99 memungkinkan kebebasan bertindak eksekutif tanpa hambatan selama masa perang.[3] Pemerintahan eksekutif tanpa pengawasan berlanjut selama Perang Filipina-Amerika yang meletus segera setelah proklamasi.[4]
