PROFILPELAJAR.COM

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial
厚生労働省; Kōsei-rōdō-shō
Informasi lembaga
Dibentuk	2001
Nomenklatur sebelumnya	Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (厚生省, Kōsei-shō); Kementerian Tenaga Kerja (労働省, Rōdō-shō);
Wilayah hukum	Jepang
Kantor pusat	1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8916 Jepang
Menteri	Norihisa Tamura, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial; Gaku Hashimoto, Menteri Negara Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial; Hisashi Inatsu, Menteri Negara Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial; Hanako Jimi, Wakil Menteri Parlemen untuk Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial; Toshifumi Kojima, Wakil Menteri Parlemen untuk Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial;
Lembaga induk	Pemerintah Jepang
Situs web	http://www.mhlw.go.jp

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (厚生労働省code: ja is deprecated , Kōsei-rōdō-shō) adalah kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang. Kementerian ini umumnya dikenal sebagai Kōrō-shō (厚労省code: ja is deprecated ) di Jepang. Kementerian ini menyediakan layanan kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan.

Kementerian ini dibentuk dengan menggabungkan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau Kōsei-shō (厚生省code: ja is deprecated ) dan Kementerian Tenaga Kerja atau Rōdō-shō (労働省code: ja is deprecated ).

Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial adalah anggota Kabinet dan dipilih oleh Perdana Menteri, biasanya dari anggota Diet.

Organisasi

Kementerian ini terdiri atas bagian-bagian berikut per 2019:^[1]

Sekretariat Menteri (termasuk Departemen Statistik dan Informasi)
Biro Kebijakan Kesehatan
Biro Layanan Kesehatan
Biro Farmasi dan Keamanan Pangan (termasuk Departemen Keamanan Pangan)
Biro Standar Tenaga Kerja (termasuk Departemen Keselamatan Industri dan Kesehatan, Departemen Kompensasi Pekerja, dan Departemen Kehidupan Pekerja)
Biro Keamanan Ketenagakerjaan (termasuk Departemen Upaya Penempatan Kerja untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas)
Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia
Biro Kesetaraan Kerja, Anak-anak dan Keluarga
Biro Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Korban Perang (termasuk Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan untuk Penyandang Disabilitas)
Biro Kesehatan dan Kesejahteraan untuk Lansia
Biro Asuransi Kesehatan
Biro Pensiun
Direktur Jenderal untuk Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan
Lembaga penelitian terafiliasi (6 lembaga penelitian, 218 rumah sakit nasional, 13 stasiun karantina, dan 3 Fasilitas Kesejahteraan Sosial)
Dewan (Dewan Perlindungan Sosial, Dewan Ilmu Kesehatan, Dewan Kebijakan Tenaga Kerja, Dewan Etika Medis, Dewan Urusan Kefarmasian dan Sanitasi Pangan, Komite Evaluasi untuk Lembaga Administrasi Independen, Dewan Upah Minimum Pusat, Komite Banding Asuransi Tenaga Kerja, Dewan Medis Asuransi Sosial Pusat, Komite Pemeriksaan untuk Asuransi Sosial, Komite Pemeriksaan untuk Sertifikasi Penyakit dan Disabilitas, Komite Pemeriksaan untuk Bantuan Pemulihan)
Biro Regional (8 Biro Kesehatan dan Kesejahteraan Daerah dan 47 Biro Tenaga Kerja Prefektur)
Biro Eksternal (Layanan Pensiun Jepang, Komisi Hubungan Tenaga Kerja Pusat)

Investigasi

Perusahaan bus wisata jalan raya

Setelah kecelakaan bus yang fatal pada 29 April 2012, ketika sebuah bus yang menuju Disneyland Tokyo terjatuh di Prefektur Gunma menewaskan tujuh orang dan melukai 39 orang lainnya,^[2] kementerian tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan bus jalan raya. Investigasi dilakukan pada total 339 perusahaan. Ditemukan bahwa 95,6% (324 perusahaan) melanggar Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan Undang-undang Keselamatan Industri dan Kesehatan. 219 perusahaan (64,6%) melanggar hukum dengan membuat pengemudi mereka bekerja di belakang kemudi lebih dari waktu maksimum yang ditetapkan yaitu delapan jam sehari dan 40 jam seminggu, atau lebih lama dari waktu yang disepakati dengan serikat buruh. Investigasi tersebut juga menemukan 37 perusahaan, (10,9%), tidak memberikan "setidaknya satu hari libur dalam seminggu", yang diwajibkan undang-undang kepada pemberi kerja untuk pengemudi mereka. Selain itu, ditemukan bahwa 260 perusahaan (76,6%) tidak mematuhi standar yang bersangkutan dengan jam kerja pengemudi bus, yang melarang mereka bekerja lebih dari 16 jam sehari dengan menggabungkan waktu kantor dan mengemudi. Kementerian tersebut mengatakan pihaknya mengambil "tindakan korektif" dengan mereka yang melanggar hukum.^[3]

Kritik

Pegawai kementerian dan kritikus vokal Moriyo Kimura menyatakan bahwa petugas medis kementerian tersebut (ikei gikan) merupakan "orang yang korup dan mementingkan diri sendiri." Kimura mengatakan, para petugas yang berjumlah 250 orang memiliki sedikit pengalaman dan tidak melihat pasien atau praktik kedokteran setelah dipekerjakan oleh kementerian. Jadi, kata Kimura, kebijakan kesehatan masyarakat Jepang tertinggal dari negara-negara maju lainnya, selama "puluhan tahun".^[4]

Terdapat pandangan bahwa ada kekurangan yang cukup besar dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat Jepang karena keterbatasan praktis dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan yang mengkhususkan diri dalam fungsi ketenagakerjaan dan tenaga kerja daripada kesehatan dan kesejahteraan. Di beberapa negara lain, kementerian yang berspesialisasi dalam ketenagakerjaan dan tenaga kerja dan kementerian yang berspesialisasi dalam kesehatan dan kesejahteraan sepenuhnya dipisahkan dalam formasi fungsional, sehingga tanggapan dapat relatif cepat dalam kasus krisis kesehatan, tetapi di Jepang, ada keterbatasan bahwa respon dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan relatif lambat.