PROFILPELAJAR.COM

Gubernur Jambi
Gubernur Jambi
	Petahana; Al Haris; sejak 7 Juli 2021
	Pemerintah Provinsi Jambi
Masa jabatan	5 tahun; dapat diperpanjang sekali
Pejabat perdana	Djamin Datuk Bagindo
Dibentuk	8 Februari 1957; 67 tahun lalu
Wakil	Wakil Gubernur Jambi
Situs web	jambiprov.go.id

Gubernur Jambi adalah kepala daerah tingkat I yang memegang pemerintahan di Jambi bersama dengan Wakil Gubernur dan 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali.

Sejarah

Residen ke Provinsi

Awalnya pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Pembentukan Provinsi

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Daftar

Berikut adalah daftar Gubernur Jambi secara definitif sejak tahun 1957.^[1]

Gubernur Jambi
Nomor urut	Gubernur		Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Wakil	Ref.
1		Joesoef Singedekane (1922–1993)		ABRI–Angkatan Darat	1957	1967	9–10 tahun	1	Lowong
2		Raden Mochammad Noer Achmad Dibrata		Independen	1968	1974	5–6 tahun	2
3		Djamaluddin Tambunan (1922–?)		ABRI–Angkatan Darat	1974	1979	4–5 tahun	3
4		Masjchun Sofwan (1927–2015)		Independen	1979	1984	4–5 tahun	4	Abdurrahman Sayoeti
4		Masjchun Sofwan (1927–2015)		Independen	1984	1989	4–5 tahun	5	Abdurrahman Sayoeti
5		Abdurrahman Sayoeti (1933–2011)		Independen	1989	1994	4–5 tahun	6	1989–1999: Musa Hasip Kalimuddin Syam
5		Abdurrahman Sayoeti (1933–2011)		Independen	1994	1999	4–5 tahun	7	1989–1999: Musa Hasip Kalimuddin Syam
6		Zulkifli Nurdin (1948–2018)		PAN	10 Desember 1999	10 Desember 2004	5 tahun, 0 hari	8	1999–2004: Uteng Suryadiatna Hasip Kalimuddin Syam
6		Zulkifli Nurdin (1948–2018)		PAN	3 Agustus 2005	3 Agustus 2010	5 tahun, 0 hari	9 (2005)	Antony Zeidra Abidin
7		Hasan Basri Agus (lahir 1953)		Demokrat	3 Agustus 2010	3 Agustus 2015	5 tahun, 0 hari	10 (2010)	Fachrori Umar
8		Zumi Zola (lahir 1980)		PAN	12 Februari 2016	17 Januari 2019^{[ket. 1]}	2 tahun, 339 hari	11 (2015)	Fachrori Umar
9		Fachrori Umar (lahir 1952)		Gerindra	13 Februari 2019	12 Februari 2021	1 tahun, 365 hari	11 (2015)	Lowong
10		Al Haris (lahir 1973)		PAN	7 Juli 2021	Petahana	3 tahun, 165 hari	12 (2020)	Abdullah Sani

Pengganti sementara

Dalam tampuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Jambi.

	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Gubernur definitif	Ref.
Djamin Datuk Bagindo (Penjabat)	Nonpartisipan	8 Februari 1957	1957	0 tahun	—	Pejabat pertama	^{[ket. 2]}^[2]
Abdul Manap (Penjabat)	Nonpartisipan	1967	1968	0–1 tahun	—	Transisi (1967)
Eddy Sabara (Penjabat)	Nonpartisipan	1979	1979	0 tahun	—	Transisi (1979)
Sudarsono Hardjosoekarto (Penjabat)	Nonpartisipan	5 Januari 2005	3 Agustus 2005	210 hari	—	Transisi (2005)
Ridham Priskap (Pelaksana Harian)	Nonpartisipan	3 Agustus 2015	5 Agustus 2015	2 hari	—	Transisi (2015)
Irman (Penjabat)	Nonpartisipan	5 Agustus 2015	12 Februari 2016	191 hari	—	Transisi (2015)
Fachrori Umar (Pelaksana Tugas)	NasDem	10 April 2018	13 Februari 2019	309 hari	11 (2015)	Zumi Zola (Nonaktif)
Restuardy Daud (Pejabat Sementara)	Nonpartisipan	26 September 2020	5 Desember 2020	70 hari	11 (2015)	Fachrori Umar	^{[ket. 3]}
Sudirman (Pelaksana Harian)	Nonpartisipan	12 Februari 2021	18 Februari 2021	6 hari	—	Transisi (2021)	^{[ket. 4]}
Hari Nur Cahya Murni (Penjabat)	Nonpartisipan	18 Februari 2021	7 Juli 2021	139 hari	—	Transisi (2021)
Sudirman (Pejabat Sementara)	Nonpartisipan	25 September 2024	23 November 2024	59 hari	12 (2020)	Al Haris	^{[ket. 5]}

Catatan

^ Zumi Zola dinon-aktifkan pada 10 April 2018 karena kasus korupsi dan resmi diberhentikan pada 17 Januari 2019.
^ Penjabat Gubernur 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Karesidenan Jambi menjadi Provinsi 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958.
^ Ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur menggantikan Gubernur petahana, Fachrori Umar yang sedang cuti kampanye mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jambi 2020 sebagai calon Gubernur dari tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.
^ Mengisi kekosongan jabatan Gubernur setelah masa jabatan Fachrori Umar berakhir pada 12 Februari 2021.
^ Ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, Al Haris dan Abdullah Sani yang sedang cuti kampanye mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jambi 2024 sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.