Aliansi Demokrat (bahasa Inggris: Democratic Alliance, DA; bahasa Afrikaans: Demokratiese Alliansie) adalah sebuah partai politik di Afrika Selatan dan oposisi resmi terhadap Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa. Partai ini secara umum berhaluan tengah,^[3][4] dan telah dikaitkan dengan kebijakan kiri-tengah^[5] dan kanan-tengah.^[6] Ini adalah anggota Liberal Internasional dan Jaringan Liberal Afrika. DA menelusuri akarnya sejak berdirinya Partai Progresif anti-apartheid pada tahun 1959, dengan banyak merger dan perubahan nama antara masa itu dan masa kini. DA secara ideologis menunjukkan berbagai kecenderungan liberal,^[7] termasuk neoliberalisme,^[8] liberalisme sosial,^[9] liberalisme klasik,^[9] dan liberalisme konservatif.^[10][11]

Selain memerintah beberapa kota metropolitan besar, DA juga memerintah Western Cape, salah satu dari sembilan provinsi di Afrika Selatan, sejak pemilu tahun 2009, memenangkan mayoritas lebih besar pada pemilu tahun 2014, namun sedikit kehilangan dukungan pada pemilu tahun 2019. Pada tahun 2014, partai ini mendapat dukungan terutama dari masyarakat berbahasa Afrikaans dan Inggris (>80% pemilihnya), masyarakat berusia di atas 35 tahun (>65%), dan masyarakat kulit putih (>50%), serta masyarakat Komunitas India dan Kulit Berwarna.^[12]

Helen Suzman

Harry Schwarz

Helen Suzman dan Harry Schwarz, yang merupakan aktivis anti-apartheid terkemuka pada tahun 1960an, 1970an dan 1980an

Helen Suzman and Harry Schwarz, who were prominent anti-apartheid campaigners during the 1960s, 1970s and 1980sMeskipun Aliansi Demokrat (DA) dalam bentuknya yang sekarang masih terbilang baru, akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam sejarah politik Afrika Selatan, melalui serangkaian perpecahan dan merger yang rumit. DA modern sebagian besar merupakan produk oposisi parlemen kulit putih terhadap Partai Nasional yang berkuasa. Asal usul partai ini dapat ditelusuri hingga pertengahan tahun 1950-an ketika beberapa anggota muda Partai Persatuan merasa bahwa mereka tidak memberikan perlawanan yang cukup kuat terhadap Partai Nasional dan kebijakan Apartheid, sehingga menyebabkan mereka memisahkan diri dan membentuk Partai Progresif. pada tahun 1959. Pada tahun 1970-an, ketika partai tersebut menjadi oposisi resmi, partai tersebut bergabung dengan lebih banyak pecahan dari Partai Persatuan yang sedang hancur dan pertama-tama dikenal sebagai Partai Reformasi Progresif dan kemudian sebagai Partai Federal Progresif. Kaum Progresif berusaha mengubah sistem dari dalam, namun mereka memilih untuk mematuhi undang-undang Apartheid yang melarang keanggotaan multi-ras. Pada masa ini, partai tersebut dipimpin oleh penentang Apartheid yang berpikiran liberal, seperti Jan Steytler, Helen Suzman, Zach de Beer, Colin Eglin, Frederik van Zyl Slabbert dan Harry Schwarz. Pada tahun 1989, partai ini bergabung dengan dua organisasi reformis yang lebih kecil menjadi Partai Demokrat (DP), sebuah nama yang dipertahankan hingga tahun 1990an ketika kebebasan tercapai. Kelompok ini terpinggirkan oleh pergeseran Partai Nasional ke arah pusat setelah tahun 1990, dan bernasib relatif buruk dalam pemilu demokratis pertama pada tahun 1994, yang dimenangkan oleh Kongres Nasional Afrika.

Namun, DP memantapkan dirinya sebagai partai oposisi yang lebih efektif,^[13] dan akhirnya bangkit dari ketidakjelasan relatif dan naik ke status oposisi resmi pada tahun 1999 di bawah kepemimpinan Tony Leon, terutama dengan mengambil suara dari Partai Nasional Baru, versi yang diganti namanya dari NP. Partai tersebut juga menjadi partai penguasa di provinsi Western Cape, di mana partai tersebut membentuk pemerintahan koalisi dengan NNP. Dengan terpecahnya oposisi nasional yang menentang partai berkuasa yang semakin dominan, terdapat kebutuhan untuk menantang ANC dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, DP mencapai kesepakatan merger dengan NNP dan Aliansi Federal (FA) yang jauh lebih kecil pada tahun 2000. Bersama-sama, mereka membentuk Aliansi Demokrat. Penggabungan tersebut akhirnya dibatalkan, dengan NNP dan FA meninggalkan DA. Banyak mantan anggota NNP yang tersisa, dan nama baru tetap dipertahankan.

DP dibubarkan setelah periode penyeberangan tahun 2003, membentuk DA di semua tingkat pemerintahan.

Partai tersebut mengkonsolidasikan statusnya sebagai oposisi resmi pada pemilihan umum tahun 2004, sementara NNP runtuh. Setelah menjadi oposisi di Western Cape pada tahun 2001 ketika NNP membentuk koalisi baru dengan ANC, runtuhnya NNP menjadikan provinsi tersebut sebagai target alami partai tersebut. Pada pemilihan kota tahun 2006, DA berhasil menguasai kota terbesarnya, Cape Town, melalui koalisi multi-partai. Helen Zille, walikota eksekutif Cape Town, kemudian menggantikan Leon sebagai Pemimpin Partai DA pada Mei 2007. Pada tahun 2008, ia meluncurkan kembali partainya sebagai partai yang tidak lagi hanya bertindak sebagai oposisi tetapi juga sebagai pilihan alternatif bagi pemerintahan.^{[butuh klarifikasi]} Partai juga memperkenalkan logo baru dan slogan baru.^[14][15] Zille mengatakan DA yang baru akan "lebih mencerminkan warisan ras, bahasa dan budaya kita yang kaya",^[16] dan menekankan bahwa dia ingin DA menjadi "pesta untuk semua orang" dan tidak merosot menjadi "minoritas yang menyusut dan tidak relevan".^[17] Western Cape dimenangkan oleh DA dengan mayoritas langsung pada pemilihan umum 2009, dan Zille menjadi perdana menteri provinsi yang baru. Dalam buletinnya, ia menulis bahwa "memenangkan kekuasaan di Western Cape akan memungkinkan kita menunjukkan apa yang bisa dicapai oleh tata kelola kooperatif antara otoritas lokal dan provinsi".^[18] Dalam pemilihan pemerintah daerah tahun 2011, partai tersebut memenangkan kendali atas sebagian besar kotamadya di Western Cape.

Pada tahun 2013, DA meluncurkan kampanye "Kenali DA Anda", dalam upaya untuk menunjukkan bahwa DA (melalui organisasi pendahulunya) terlibat dalam perjuangan melawan apartheid. Kampanye ini terutama berfokus pada peran beberapa tokoh penting dalam menentang apartheid — khususnya Helen Suzman dan Helen Zille.^[19] Kampanye ini mendapat sejumlah perhatian media, sebagian besarnya memberi reaksi agak skeptis.^[20][21] ANC mengeluarkan kritik rinci terhadap kampanye tersebut, dengan fokus terutama pada peran Suzman di parlemen apartheid.^[22] Sebagian berdasarkan kampanye ini, DA ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2014, dimana DA sekali lagi meningkatkan basis dukungannya namun gagal mencapai tujuannya untuk memenangkan provinsi Gauteng.

DA merangkum filosofi politiknya sebagai keyakinan pada "Masyarakat dengan Peluang Terbuka untuk Semua".^[23] Mantan pemimpin partai Helen Zille berpendapat bahwa hal ini sangat kontras dengan pendekatan pemerintahan ANC yang berkuasa, yang menurutnya telah mengarah pada "masyarakat yang tertutup dan kroni bagi sebagian orang".^[24] Hal ini menjadi dasar filosofi yang mendasari Manifesto Pemilu 2009 yang dicanangkan partai tersebut,^[25] yang berupaya membangun masyarakat dengan menghubungkan hasil dengan "peluang, upaya, dan kemampuan".^[26]

Akar sejarah DA pada umumnya bersifat liberal-demokratis. Selama tahun 1990-an, partai tersebut tetap dikaitkan dengan nilai-nilai liberal, meskipun dukungan pemimpin partai Tony Leon terhadap pemberlakuan kembali hukuman mati, slogan kampanye kontroversial partai tersebut pada tahun 1999 "Fight Back", dan aliansi berumur pendek dengan sayap kanan-tengah Partai Nasionalis Baru memicu kritik terhadap partai dari kiri.^[27][28][29] Setelah terpilihnya Helen Zille sebagai pemimpin partai, DA berusaha memposisikan dirinya sebagai alternatif arus utama dibandingkan ANC.^[30] Kebijakan ekonomi partai ini juga bersifat sentris, dan mendukung kombinasi belanja yang tinggi untuk layanan sosial penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan, hibah pendapatan dasar, dan kerangka peraturan yang kuat, dengan kebijakan yang lebih “moderat” seperti defisit anggaran yang lebih rendah dan pasar tenaga kerja yang dideregulasi.^[31] Pada pidato kenegaraan tahun 2009, pemimpin partai Zille menggambarkan kebijakan ekonomi partainya sebagai hal yang pragmatis: "Kami percaya bahwa negara memiliki peran dalam pertumbuhan sosio-ekonomi bangsa. Kami bukanlah fundamentalis pasar bebas. Dengan pemikiran yang sama, kami tidak percaya bahwa suatu negara, dengan kapasitas terbatas, harus melampaui batas kemampuannya."^[32]

Kebijakan ekonomi DA bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana seluruh warga Afrika Selatan menikmati kebebasan mendasar yang dijamin oleh Konstitusi, dan peluang untuk memanfaatkan kebebasan tersebut. Dalam bukunya di Kongres Federal tahun 2010, The Open Opportunity Society for All, partai tersebut mendeskripsikan masyarakat ini sebagai berikut: "Peluang adalah sarana yang memberdayakan masyarakat untuk menjalani hidup, mengejar impian, dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dan DA percaya bahwa peran pemerintah adalah menyediakan standar dasar minimum layanan berkualitas dan sumber daya yang dapat digunakan oleh setiap warga negara – sebuah kerangka kerja untuk memilih.” Oleh karena itu DA menganjurkan pendekatan ekonomi campuran, dimana negara terlibat dalam perekonomian hanya sejauh negara tersebut dapat memperluas peluang dan pilihan.^[33] Manifesto tersebut mencakup berbagai proposal yang merinci bagaimana pemerintahan DA akan mengelola perekonomian dan memfasilitasi pertumbuhan. Mayoritas intervensi yang disarankan oleh partai tersebut ditujukan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja dan investasi asing langsung yang lebih besar.

DA telah menyarankan langkah-langkah untuk membuat pasar tenaga kerja Afrika Selatan lebih menerima penciptaan lapangan kerja.^[34] Partai ini juga telah menyarankan beberapa intervensi yang ditargetkan untuk memungkinkan lapangan kerja yang lebih tinggi, terutama di kalangan kaum muda. Intervensi ini mencakup program subsidi upah untuk mengurangi biaya perekrutan pekerja pemula.

Program pendidikan DA, "Mempersiapkan Kesuksesan",^[35] berfokus pada penyediaan sumber daya fisik dan manusia yang memadai bagi sekolah-sekolah yang kinerjanya buruk. DA mendukung jaminan akses terhadap sumber daya minimum inti untuk setiap sekolah, skema gizi sekolah negeri yang tepat untuk siswa kelas 1–12, dan langkah-langkah untuk melatih 30.000 guru tambahan per tahun. DA terus mendukung penerapan target kinerja baru bagi guru dan sekolah, dan juga mendukung subsidi upah per anak, dan jaringan nasional pusat pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat.

Menjelang pemilu tahun 2009, DA mengumumkan akan membentuk Kementerian Energi dan Perubahan Iklim yang baru, untuk memastikan peningkatan perencanaan energi terpadu guna menangani peningkatan emisi karbon dioksida di Afrika Selatan.^[36] Rencana lingkungan hidup dan energi DA tahun 2009, "In Trust for the Nation"^[37] mengusulkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan efisiensi energi, dan pengenalan target emisi karbon sektoral.

DA secara luas mendukung reformasi yang direkomendasikan oleh tim tugas reformasi pemilu Frederik van Zyl Slabbert, yang akan mengubah sistem pemilihan daftar partai yang ada saat ini menjadi sistem pemilu berbasis 75% berbasis konstituensi/25% berbasis perwakilan proporsional yang akan diterapkan di tingkat nasional dan tingkat provinsi.^[38] Kebijakan pemerintahan DA yang Mempromosikan Tata Kelola Peluang Terbuka^[39] juga mengatur pemilihan presiden secara langsung, yang akan memberikan pemilih hubungan yang lebih langsung dengan lembaga eksekutif.

DA percaya bahwa hak suara harus diperluas hingga mencapai seluruh warga negara Afrika Selatan yang tinggal dan bekerja di luar negeri, yang sebagian besarnya berniat kembali ke negaranya.^[40][41] Sejak tahun 2013, warga Afrika Selatan yang tinggal di luar negeri kini dapat mendaftar dan memberikan suara dalam pemilu nasional.^[42]

DA memiliki tendensi untuk mendukung politik luar negeri pro-Barat.

DA mendukung Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina. Sebagai anggota BRICS, Afrika Selatan mengambil posisi netral selama invasi Rusia ke Ukraina, tetapi Aliansi Demokrat (berserta badan legislatif dan dewan yang dikontrol oleh DA) mendukung Ukraina dan mengkritik posisi pemerintahan yang sangat ambigu, walaupun Kongres Nasional Afrika menyatakan netralitas dan menyangkal tuduhan dukungan terhadap Rusia. Pemimpin DA John Steenhuisen mengunjungi Ukraina pada tahun 2022.^[43] DA juga menyerukan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin.^[44]

Berseberangan dengan ANC yang mendukung Palestina dan tidak mengecam Hamas atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, DA beserta anggota koalisi Pakta Multi-Partai lainnya mengecam Hamas atas serangannya terhadap Israel, dengan alasan bahwa serangan tersebut adalah serangan yang tidak ada dasar alasan terhadap negara Israel.^[45] Seperti ANC, DA juga menyerukan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.^[46] Dewan Kota Cape Town yang dikuasai DA malah menolak mendukung Afrika Selatan dalam Afrika Selatan v. Israel, sebuah kasus yang dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Keputusan tersebut memicu protes dari warga sipil pro-Palestina di Cape Town.^[47]

• Tony Leon (2000-2007)
• Helen Zille (2007-2015)
• Mmusi Maimane (2015-2019)
• John Steenhuisen (2019-sekarang)

e • d 

Election	Leader	Total votes	Share of vote	Seats	+/–	Government
1994	Zach de Beer	338,426	1.73%	7 / 400	–	oposisi resmi
1999	Tony Leon	1,527,337	9.56%	38 / 400	31	oposisi resmi
2004		1,931,201	12.37%	50 / 400	12	oposisi resmi
2009	Helen Zille	2,945,829	16.66%	67 / 400	17	oposisi resmi
2014		4,091,584	22.20%	89 / 400	22	oposisi resmi
2019	Mmusi Maimane	3,621,188	20.77%	84 / 400	5	oposisi resmi
2024	John Steenhuisen	3,505,735	21.81%	87 / 400	3	pemerintahan koalisi ANC–DA–IFP–PA–GOOD–PAC–VF+–UDM–RISE–UAT