PROFILPELAJAR.COM

Sebuah referendum ganda diadakan di Transnistria pada 17 September 2006. Pemilih ditanya apakah mereka menyetujui kemungkinan untuk menolak kemerdekaan dan integrasi dengan Moldova,^[1] atau sebaliknya kemerdekaan dan kemungkinan integrasi di masa depan ke dalam Federasi Rusia.^[2]

Latar belakang

Organisasi pro-Moldova mengumumkan sebelum referendum bahwa mereka tidak akan mengakui hasil referendum. Surat suara untuk referendum dicetak ulang tiga kali, karena ketua komisi pemilihan, Piotr Denisenko, mengumumkan penyusutan pemilih 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.^[3]

Hasil

Menolak kemerdekaan dan kemungkinan integrasi kelak dengan Moldova

Pilihan	Suara	%
Mendukung	10.308	3,39
Menentang	294.253	96,61
Suara tidak sah/kosong	5.608	–
Total	310.169	100
Pemilihan terdaftar/partisipasi	394.861	78,55
Sumber: Direct Democracy

Kemerdekaan dan kemungkinan integrasi kelak dengan Rusia

Pilihan	Suara	%
Mendukung	301.332	98,07
Menentang	5.905	1,93
Suara tidak sah/kosong	2.932	–
Total	310.169	100
Pemilih terdaftar/partisipasi	394.861	78,5
Sumber: Direct Democracy

Dari total 394.861 pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,6%,^[4] yang secara substansial lebih dari 50%+1 yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengesahkan referendum.^[5]^[6] Pada hari referendum, tidak ada jajak pendapat keluar (exit poll) yang diizinkan dalam jarak 25 meter dari tempat pemungutan suara, untuk mencegah terganggunya pemungutan suara.^[7]

Reaksi

Organisasi internasional, seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi,^[8] Uni Eropa,^[9] GUAM, dan beberapa negara lainnya (Bulgaria, Rumania, Ukraina, Turki, Kroasia, Montenegro, Makedonia, Serbia, Albania, Bosnia, Islandia, Norwegia) tidak mengakui referendum ini.^[10]^[11]

Menurut Kantor Berita Rusia RIA Novosti, lebih dari 130 pengamat internasional memantau referendum tersebut dan melaporkan bahwa "mereka tidak menunjukkan adanya pelanggaran prosedural selama pemungutan suara rahasia,"^[12] dan perwakilan Kongres Masyarakat Rusia dari Moldova menyatakan referendum ini diselenggarakan sesuai standar internasional.^[13] Namun, tidak ada organisasi pemantau yang diakui secara internasional yang mengirimkan pengamatnya.

Viktor Alksnis, seorang deputi dari partai Rusia "Rodina" menyatakan bahwa referendum di Transnistria diselenggarakan tanpa pelanggaran perundang-undangan dan standard demokratis.^[14] Viktor Alksnis dikenal karena sebelumnya menggambarkan Republik Transnistria sebagai basis dari mana restorasi Uni Soviet akan dimulai.^[15]

Menurut pendapat Kementerian Luar Negeri Ukraina, situasi di Transnistria gagal memenuhi kondisi pernyataan keinginan bebas oleh warganya.^[16]

Menurut OSCE, kondisi media di wilayah Transdonesia dibatasi, karena pihak berwenang terus melakukan kampanye yang sudah berlangsung lama untuk membungkam suara dan gerakan oposisi merdeka.^[17] Meskipun OSCE memutuskan untuk tidak mengirim pengamat untuk memantau referendum tersebut,^[18] 130 pengamat dari CIS dan Eropa dan dari sebelas organisasi pemantau pemilihan umum yang mengirim pengamatnya memiliki reaksi yang berbeda.^[19]