Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasiantarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali ke tahun 1950-an.
Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggotanya.
Penyatuan negara-negara di Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern. Percobaannya telah dilakukan beberapa kali dalam sejarah Eropa melalui pemaksaan. Bangsa Kelt mengawali usaha tersebut sekitar tiga ribu tahun lalu dan berhasil mendominasi wilayah Eropa. Kemudian, wilayah kekuasaan bangsa Kelt di Eropa ditaklukan dan diperintah oleh Kekaisaran Roma dengan memusatkan pemerintahan di Mediterania. Selema beberapa ratus tahun kemudian, Karolus Agung dari Kerajaan Franka mendirikan Kekaisaran Romawi Suci dan menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar. Kekuasaannya bertahan selama beberapa ratus tahun. Lalu pada periode tahun 1800-an, diadakan penyatuan Eropa oleh Napoleon Bonaparte tetapi hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Hal yang sama terjadi pada penaklukan Eropa oleh Jerman Nazi pada tahun 1940-an.[9]
Karena koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan pendudukan dari negara-negara yang tidak bersedia sehingga menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerja sama dan persamaan anggota dibuat oleh pasifisVictor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat karena didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu, dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951) yang ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.
Setelah itu, terbentuk juga European Economic Community yang didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari1958. Kemudian, komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.
Tahun 1948 menjadi tanda awal dari integrasi Eropa modern yang dilembagakan. Pada bulan Maret 1948 Perjanjian Brussel ditandatangani, dan mendirikan Western Union (WU), yang kemudian diikuti oleh Otoritas Internasional untuk Ruhr. Selain itu, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC), pendahulu OECD, juga didirikan pada tahun 1948 untuk mengelola Rencana Marshall, yang dipicu sebagai pembentukan tanggapan Soviet atas Comecon. Kongres Den Haag berikutnya pada bulan Mei 1948 merupakan momen penting dalam integrasi Eropa, karena hal itu mengarah pada pembentukan Gerakan Internasional Eropa,[16] dan yang paling penting untuk pendirian Dewan Eropa pada tanggal 5 Mei 1949 (hari ini adalah Hari Eropa). Dewan Eropa adalah salah satu lembaga pertama yang menyatukan negara-negara berdaulat (saat itu hanya Barat) Eropa, meningkatkan harapan besar dan perdebatan panas dalam dua tahun berikutnya untuk integrasi Eropa lebih lanjut.[butuh rujukan] Sejak saat itu telah menjadi forum yang luas untuk kerja sama lebih lanjut dan masalah bersama, misalnya mencapai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1950. Hal penting untuk kelahiran aktual lembaga-lembaga UE adalah Deklarasi Schuman tentang 9 Mei 1950 (sehari setelah Hari Kemenangan di Eropa kelima) dan keputusan enam negara (Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Jerman Barat, dan Italia) untuk mengikuti Schuman dan menyusun Perjanjian Paris. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1952 Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC), yang dibangun di atas Otoritas Internasional untuk Ruhr, dipasang oleh Sekutu Barat pada tahun 1949 untuk mengatur industri batubara dan baja di Daerah Ruhr di Jerman Barat.[17] Didukung oleh Rencana Marshall dengan dana besar yang berasal dari Amerika Serikat sejak tahun 1948, ECSC menjadi organisasi tonggak sejarah, memungkinkan pembangunan dan integrasi ekonomi Eropa dan menjadi cikal bakal lembaga utama UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.[18]Bapak Pendiri Uni Eropa memahami bahwa batu bara dan baja adalah dua industri yang penting untuk mengobarkan perang, dan percaya bahwa dengan mengikat industri nasional mereka bersama-sama, perang di masa depan antara negara mereka menjadi jauh lebih kecil kemungkinannya.[19] Sejalan dengan Schuman, Rencana Pleven tahun 1951 mencoba tetapi gagal untuk mengikat lembaga-lembaga komunitas Eropa yang sedang berkembang di bawah Komunitas Politik Eropa, yang mencakup juga usulan Komunitas Pertahanan Eropa, yang merupakan sebuah alternatif dari Jerman Barat yang bergabung dengan NATO dan didirikan pada tahun 1949 di bawah Doktrin Truman. Pada tahun 1954 Perjanjian Brussels yang Dimodifikasi mengubah Western Union menjadi Western European Union (WEU). Jerman Barat akhirnya bergabung pada tahun 1955 baik WEU maupun NATO, mendorong Uni Soviet untuk membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai kerangka institusional untuk dominasi militernya di negara-negara Eropa Tengah dan Timur . Menilai kemajuan integrasi Eropa Konferensi Messina diadakan pada tahun 1955, memerintahkan Laporan Spaak, yang pada tahun 1956 merekomendasikan langkah-langkah signifikan selanjutnya dari integrasi Eropa.
Perjanjian Roma (1958 - 1972)
Pada tahun 1957, Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat menandatangani Perjanjian Roma, yang menciptakan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dan membentuk serikat pabean. Mereka juga menandatangani pakta lain yang menciptakan Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) untuk kerja sama dalam mengembangkan tenaga nuklir. Kedua perjanjian mulai berlaku pada tahun 1958. Meskipun EEC dan Euratom dibuat terpisah dari ECSC, mereka berbagi pengadilan yang sama, dan Majelis Umum. EEC dipimpin oleh Walter Hallstein (Komisi Hallstein) dan Euratom dipimpin oleh Louis Armand (Komisi Armand) dan kemudian Étienne Hirsch (Hirsch Komisi).[20][21] OEEC pada gilirannya direformasi pada tahun 1961 menjadi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan keanggotaannya diperluas ke negara-negara non-Eropa, AS dan Kanada. Selama tahun 1960-an, ketegangan mulai terlihat, dengan Prancis berusaha membatasi kekuatan supranasional. Namun demikian, pada tahun 1965 sebuah kesepakatan dicapai, dan pada tanggal 1 Juli 1967 Perjanjian Penggabungan menciptakan satu set institusi untuk tiga komunitas, yang secara kolektif disebut sebagai Komunitas Eropa.[22][23]
Kebangkitan pertama, dan kerjasama Eropa (1973 - 1993)
Perjanjian Maastricht, Amsterdam dan Nice (1993 - 2004)
Uni Eropa secara resmi didirikan ketika Perjanjian Maastricht—yang arsitek utamanya adalah Horst Köhler,[29]Helmut Kohl dan François Mitterrand—mulai berlaku pada 1 November 1993.[30][31] Perjanjian tersebut juga memberi nama Komunitas Eropa kepada EEC, meskipun telah disebut demikian sebelum perjanjian tersebut. Dengan rencana perluasan lebih lanjut untuk mencakup bekas negara komunis di Eropa Tengah dan Timur, serta Siprus dan Malta, Kriteria Kopenhagen bagi calon anggota untuk bergabung dengan UE disepakati pada bulan Juni 1993. Perluasan UE memperkenalkan tingkat kerumitan dan perselisihan baru.[32]
Perjanjian Lisbon, dan Brexit (2004 - sekarang)
Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania menjadi anggota UE. Belakangan tahun itu, Slovenia mengadopsi euro, diikuti oleh Siprus dan Malta pada tahun 2008, Slovakia pada tahun 2009, Estonia pada tahun 2011, Latvia pada tahun 2014, dan Lituania pada tahun 2015.
Pergantian nama dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa.
Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.
Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Regions didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Maastricht.
Kedua, kebijakan Uni Eropa mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.
Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara, dan liberalisasi.
Kooperasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa, sepakat untuk bekerja sama dan mengoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.
Suatu tarif eksternal bersama bea cukai dan posisi yang sama dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional.
Pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara Eropa Timur lainnya serta bantuan ke banyak negara berkembang melalui program Phare and Tacis-nya.
Suatu kebijakan luar negeri bersama sebagai sebuah sasaran masa depan, tetapi masih lama baru akan terwujud. Pembagian antarnegara anggota (dalam surat delapan) dan anggota-anggota yang saat itu belum bergabung (dalam surat Vilnius) pada saat penyerbuan Irak 2003 menyoroti seberapa jauh sasaran ini berada di depan sebelum ia dapat menjadi kenyataan.
Pendanaan bersama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, melalui Rancangan Program untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi selama empat tahun. Rancangan Program Keenam berlaku dari 2002 hingga 2006.
Subdivisi negara anggota didasarkan pada Nomenklatur Unit Teritorial untuk Statistik (NUTS), sebuah geocodestandar untuk keperluan statistik. Standar tersebut, yang diadopsi pada tahun 2003, dikembangkan dan diatur oleh Uni Eropa, sehingga hanya mencakup negara anggota UE secara detail. Nomenklatur Unit Teritorial untuk Statistik berperan penting dalam mekanisme pengiriman Dana Struktural dan Dana Kohesi Uni Eropa dan untuk menemukan area di mana barang dan jasa tunduk pada undang-undang pengadaan publik Eropa harus disampaikan.
Peta Nomenklatur subdivisi Unit Teritorial untuk Statistik (NUTS) (sebelum 2018, termasuk negara anggota non-UE)
Politik Uni Eropa dibangun sebagai bentuk integrasi Eropa atas nilai-nilai demokrasi pada tiap negara anggota Uni Eropa. Rasa saling percaya menjadi prinsip utama yang disepakati bersama oleh anggota Uni Eropa dalam membangun dan memperkuat politiknya. Sejarah politik Uni Eropa dimulai sejak Uni Eropa didirikan. Politik Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakatEropa dengan cara mengatasi semua masalah geopolitik yang dialaminya. Perhatian utamanya meliputi diplomasi, hukum internasional, negosiasi, dan multilateralisme. Politik Uni Eropa terbentuk sebagai usaha untuk menghapuskan tradisiperang secara militer dalam penyelesaian masalah antarnegara di Eropa.[41]
Kekuatan politik Uni Eropa dibangun atas dasar pengakuan, kendali dan kekuasaan atas wilayah Uni Eropa yang membentuk organisasiregional yang mempunyai kekuasaan yang bersifat mancanegara.[42] Sementara itu, integritas Eropa sebagai tujuan politik Uni Eropa dihambat oleh defisit demokrasi dengan pengadaan referendum oleh beberapa negara anggota Uni Eropa. Tujuan politik Uni Eropa juga dihambat oleh ketakutan masyarakat di negara anggota Uni Eropa terhadap hilangnya kedaulatan nasional.[43]
Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan pada Perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara memadai oleh hanya sebuah negara anggota. Hukum yang dicanangkan oleh institusi Uni Eropa dikeluarkan dalam beberapa cara, secara umum hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: hukum yang mulai berlaku tanpa kebutuhan untuk mengukur implementasi skala nasional dan hukum yang berlaku dengan kebutuhan tersebut.
Pemerintahan
Uni Eropa memiliki tujuh institusi: Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Wewenang untuk meneliti dan mengamendemen legislasi dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif ditangani oleh Komisi Eropa dan, secara terbatas, oleh Dewan Eropa (tidak boleh disamadengankan dengan Dewan Uni Eropa yang disebut terlebih dahulu). Kebijakan moneter eurozone diatur oleh Bank Sentral Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian dipastikan oleh Mahkamah Eropa. Di samping itu, terdapat juga badan-badan tambahan yang bertugas untuk memberikan saran bagi Uni Eropa atau beroperasi dalam area yang spesifik.
Komisi Eropa (bahasa Inggris: European Commission) adalah badan eksekutif Uni Eropa. Bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, badan ini adalah salah satu dari tiga institusi utama yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa.[44]Komisi Eropa adalah pelaksana dari Uni Eropa untuk mempromosikan kepentingan secara umum. Kantor administrasiKomisi Eropa terletak di Brussel. Komisi Eropa dimaksudkan sebagai suatu badan yang independen terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.[45] Komisi Eropa membuat keputusan-keputusan atas kepentingan politik dan arahan strategis bagi Uni Eropa. Peranan utama Komisi Eropa adalah mengusulkan dan menerapkan perundang-undangan, dan bertindak sebagai 'pengawal kesepakatan' yang memberikan dasar hukum bagi Uni Eropa.[46]
Komisi Eropa bertindak memegang fungsi eksekutif dan bertanggung jawab untuk memprakarsai legislasi dan kepemimpinan harian Uni Eropa. Komisi juga menjadi motor integrasi Eropa. Komisi bekerja sebagai kabinet pemerintahan, dengan 27 Komisaris yang bekerja dalam area kebijakan yang berbeda-beda, satu orang dari setiap negara anggota. Namun, Komisaris terikat pada komitmen untuk mewakili kepentingan Uni Eropa sebagai keseluruhan, bukan kepentingan negara masing-masing.
Salah satu dari 27 anggota kabinet menjabat sebagai Presiden Komisi (saat ini Ursula von der Leyen), ditunjuk oleh Dewan Eropa. Dua puluh enam Komisaris lainnya kemudian ditunjuk oleh Dewan Uni Eropa dengan persetujuan presiden yang dinominasikan. Setelah itu. Parlemen Eropa menyelenggarakan pemilihan untuk persetujuan atas ke-27 Komisaris sebagai satu badan. Setelah Presiden Komisi, Komisaris yang paling menonjol adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, ex officio Wakil Presiden Komisi.
Dewan Eropa memberikan pengarahan kepada Uni Eropa dan mengadakan sidang sedikitnya empat kali setahun. Dewan Eropa terdiri dari Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan satu wakil per negara anggota (baik kepala negara maupun kepala pemerintahan). Dewan Eropa digambarkan oleh beberapa pihak sebagai "otoritas politik tertinggi" Uni Eropa. Dewan Eropa aktif terlibat dalam negosiasi perubahan perjanjian dan mendefinisikan agenda dan strategi kebijakan Uni Eropa.
Dewan Eropa menggunakan peran kepemimpinannya untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota dan institusi-institusi Uni Eropa, serta untuk menyelesaikan krisis politik dan perbedaan pendapat atas masalah dan kebijakan kontroversial. Secara eksternal, Dewan Eropa berfungsi sebagai "Kepala Negara kolektif" dan meratifikasi dokumen penting (misalnya perjanjian dan persetujuan internasional).
Pada tanggal 19 November 2009, Herman Van Rompuy terpilih sebagai Presiden permanen pertama Dewan Eropa. Pada tanggal 1 Desember 2009, Perjanjian Lisboa diberlakukan dan Van Rompuy mulai menjabat untuk memastikan representasi eksternal Uni Eropa, menggerakkan konsensus, dan menyelesaikan perbedaan antar anggota merupakan tugas Presiden, baik selama konvokasi Dewan Eropa maupun pada periode waktu antara dua konvokasi. Dewan Eropa (European Council) merupakan institusi yang berbeda dengan Majelis Eropa (Council of Europe), organisasi internasional yang lepas dari Uni Eropa.
Parlemen Eropa membentuk setengah badan legislatif Uni Eropa (setengah lainnya adalah Dewan Uni Eropa, lihat di bawah). Sebanyak 736 (akan segera menjadi 751) Anggota Parlemen Eropa (Inggris: MEP) secara langsung dipilih oleh warga negara Uni Eropa setiap lima tahun berdasarkan perwakilan proporsional suara yang dikumpulkan oleh masing-masing partai politik. Meskipun Parlemen Eropa dipilih secara nasional, para anggota duduk menurut fraksi politik dan bukan berdasarkan kewarganegaraan mereka. Setiap negara memiliki sejumlah jatah kursi yang kemudian dibagi menjadi konstituen sub-nasional yang tidak mempengaruhi sifat proporsional dari sistem suara.
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan undang-undang secara bersama-sama di hampir semua wilayah di bawah prosedur legislatif biasa. Hal ini juga berlaku untuk masalah anggaran Uni Eropa. Pada akhirnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen, memerlukan persetujuan Parlemen untuk menjabat, dan harus melaporkan kembali kepada Parlemen serta tunduk pada kritik atau pertidaksetujuan dari Parlemen. Presiden Parlemen Eropa melaksanakan peran pembicara (speaker) dalam parlemen dan mewakili Parlemen secara eksternal. Presiden Parlemen Eropa dan Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen Eropa setiap dua setengah tahun.
Dewan Uni Eropa, atau yang sering kali disebut sebagai Dewan, dan terkadang sebagai Dewan Menteri, membentuk setengah bagian lain dari lembaga legislatif Uni Eropa yang mendampingi Parlemen. Dewan terdiri dari seorang menteri dari setiap negara anggota. Komposisi Dewan dapat berubah-ubah dan bergantung pada bidang kebijakan yang ditangani. Meskipun komposisi yang berbeda, Dewan tetap dianggap sebagai satu tubuh. Selain fungsi legislasi, Dewan juga melakukan fungsi eksekutif dalam Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan.
Anggaran
Program pendanaan UE 2014–2020 (€1,087 miliar)[47]
Pertumbuhan Berkelanjutan/Sumber Daya Alam (38.6%)
Daya Saing untuk Pertumbuhan dan Pekerjaan (13.1%)
Eropa global (6.1%)
Kohesi Ekonomi, Teritorial dan Sosial (34.1%)
Administrasi (6.4%)
Keamanan dan Kewarganegaraan (1.7%)
Kedua puluh tujuh negara anggota Uni Eropa memiliki anggaran yang disepakati, yaitu sebesar € 120,7 miliar untuk tahun 2007 dan € 864,3 miliar untuk periode 2007–2013. Anggaran tersebut merupakan 1,10% dan 1,05% dari perkiraan PDB negara-negara anggota Uni Eropa untuk periode masing-masing. Sebagai perbandingan, pengeluaran Inggris untuk tahun 2004 diperkirakan akan € 759 miliar, dan Prancis diperkirakan telah menghabiskan € 801 miliar. Pada tahun 1960, anggaran dari Komunitas Ekonomi Eropa adalah sebesar 0,03% dari PDB.
Dalam anggaran 2010 sebesar € 141,5 miliar, item pengeluaran terbesar adalah kohesi dan daya saing, yaitu sekitar 45% dari total anggaran, disusul oleh pertanian dengan sekitar 31% dari total anggaran. Pembangunan pedesaan, lingkungan, dan perikanan memakan sekitar 11% anggaran, administrasi sekitar 6%, Uni Eropa sebagai mitra global dan kewarganegaraan, kebebasan, keamanan, dan keadilan menjadi juru kunci dengan hanya sekitar 6% dan 1% dari seluruh anggaran Uni Eropa dipergunakan untung masing-masing ihwal.
Lembaga kelima Uni Eropa, Mahkamah Audit Eropa, memastikan bahwa anggaran Uni Eropa dipertanggungjawabkan dengan benar. Mahkamah menyediakan laporan audit untuk setiap tahun buku kepada Dewan dan Parlemen. Parlemen menggunakan laporan audit untuk memutuskan antara menyetujui atau menolak penanganan anggaran Komisi. Mahkamah juga memberikan pendapat dan usulan undang-undang keuangan dan tindakan anti-penipuan.
Pengadilan Auditor secara hukum berkewajiban memberikan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa "pernyataan keyakinan atas keandalan rekening dan legalitas serta keteraturan transaksi yang mendasarinya". Mahkamah belum pernah memberikan persetujuan absolut terhadap rekening UE sejak tahun 1993.
Peta yang menunjukkan keanggotaan Eropa di UE dan NATO
Hanya anggota UE Hanya anggota NATO
Anggota UE dan NATO
Para pendahulu Uni Eropa tidak dirancang sebagai aliansi militer karena NATO sebagian besar dianggap sesuai dan cukup untuk tujuan pertahanan.[48] 21 Anggota UE adalah anggota NATO[49] sementara negara anggota lainnya mengikuti kebijakan netralitas.[50]
Pasukan UE telah dikerahkan dalam misi penjaga perdamaian dari Afrika tengah dan utara hingga Balkan barat dan Asia barat.[52] Operasi militer UE didukung oleh sejumlah badan, termasuk Badan Pertahanan Eropa, Pusat Satelit Uni Eropa dan Staf Militer Uni Eropa.[53] Staf Militer Uni Eropa adalah lembaga militer tertinggi di Uni Eropa, yang didirikan dalam kerangka Dewan Eropa, dan mengikuti keputusan Dewan Eropa Helsinki (10-11 Desember 1999), yang menyerukan pembentukan permanen institusi politik-militer. Staf Militer Uni Eropa berada di bawah wewenang Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Komite Politik dan Keamanan. Ini mengarahkan semua kegiatan militer dalam konteks UE, termasuk perencanaan dan pelaksanaan misi dan operasi militer dalam kerangka Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama dan pengembangan kemampuan militer, dan memberikan Komite Politik dan Keamanan dengan nasihat militer dan rekomendasi tentang masalah militer. Dalam UE yang terdiri dari 27 anggota, kerja sama keamanan dan pertahanan yang substansial semakin mengandalkan kerja sama di antara semua negara anggota.[54]
Bila dianggap sebagai satu kesatuan, Uni Eropa memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan GDP 2004 11.723.816 PPP. Ekonomi Uni Eropa diharapkan tumbuh lebih jauh dalam dekade berikutnya sejalan dengan lebih banyak negara bergabung dalam persatuan ini dan terlebih lagi negara-negara baru ini biasanya lebih miskin dari rata-rata Uni Eropa. Oleh karena itu, diharapkan pertumbuhan GDP yang cepat akan membantu dinamika Uni Eropa. Meskipun begitu, Uni Eropa hanya akan tumbuh sekitar 0,3% pada kuarter kedua 2005 1[pranala nonaktif permanen], sedangkan negara industri lainnya seperti Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,2%.
Serikat ekonomi dan moneter
Penciptaan Mata uang tunggal Eropa menjadi tujuan resmi Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1969. Pada tahun 1992, setelah merundingkan struktur dan prosedur serikat mata uang, negara-negara anggota menandatangani Perjanjian Maastricht dan secara hukum terikat untuk memenuhi aturan yang disepakati termasuk kriteria konvergensi jika mereka ingin bergabung dengan serikat moneter. Negara bagian yang ingin berpartisipasi pertama-tama harus bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar Eropa. Untuk mencegah negara-negara yang bergabung mengalami masalah keuangan atau krisis setelah memasuki serikat moneter, mereka diwajibkan dalam perjanjian Maastricht untuk memenuhi kewajiban dan prosedur keuangan yang penting, terutama untuk menunjukkan disiplin anggaran dan konvergensi ekonomi berkelanjutan tingkat tinggi, serta untuk menghindari defisit pemerintah yang berlebihan dan membatasi utang pemerintah ke tingkat yang berkelanjutan, sebagaimana disepakati dalam Pakta Fiskal Eropa.
Serikat Pasar Modal dan lembaga keuangan
Pergerakan bebas modal dimaksudkan untuk memungkinkan pergerakan investasi seperti pembelian properti dan pembelian saham antar negara.[55] Sampai dorongan menuju persatuan ekonomi dan moneter perkembangan ketentuan modal berjalan lambat. Pasca-Maastricht telah ada korpus penilaian ECJ yang berkembang pesat mengenai kebebasan yang awalnya diabaikan ini. Pergerakan bebas modal adalah unik sejauh diberikan secara setara kepada negara-negara non-anggota.
Zona Eropa dan serikat perbankan
Pada tahun 1999, serikat mata uang mulai terwujud dengan memperkenalkan mata uang akuntansi (virtual) umum di sebelas negara anggota. Pada tahun 2002, mata uang ini diubah menjadi mata uang yang dapat digunakan sepenuhnya, ketika uang kertas euro dan koin dikeluarkan, sementara penghapusan mata uang nasional di zona euro (yang saat itu terdiri dari 12 negara anggota) dimulai. Zona euro (dibentuk oleh negara-negara anggota UE yang telah mengadopsi euro) telah berkembang menjadi 20 negara.[56][57]
Standar hidup
Berikut adalah sebuah tabel dan tiga grafik yang menunjukkan GDP (PPP) per kapita dan GDP nominal per kapita untuk Uni Eropa dan anggotanya. Data ini untuk perkiraan tahun 2005 dan grafiknya dari tahun 2004.
Negara anggota UE mencakup area seluas 4.233.262 kilometer persegi (1.634.472 sq mi).[f] Puncak tertinggi di Uni Eropa adalah Mont Blanc yang terletak di Pegunungan Alpen Graian, dengan ketinggian 4.810,45 meter (15.782 ft) di atas permukaan laut.[58] Sementara titik terendah di UE adalah Lammefjorden, Denmark, dan Zuidplaspolder, Belanda, dengan titik terendah di 7 m (23 ft) di bawah permukaan laut.[59] Bentang alam, iklim, dan ekonomi UE dipengaruhi oleh garis pantainya, yang panjangnya 65.993 kilometer (41.006 mi).
Iklim yang terjadi, termasuk wilayah luar negeri Prancis yang terletak di luar benua Eropa, tetapi merupakan anggota serikat, UE mengalami sebagian besar jenis iklim dari Arktik (utara- Eropa timur) hingga tropis (Guyana Prancis), menjadikan rata-rata meteorologi untuk UE secara keseluruhan tidak berarti. Mayoritas penduduk tinggal di daerah dengan iklim laut sedang (Eropa Barat Laut dan Eropa Tengah), Iklim Mediterania (Eropa Selatan), atau benua musim panas yang hangat atau iklim hemiboreal (Eropa Tengah dan Eropa Tenggara).[60]
Iklim Uni Eropa adalah iklim, kontinental, dengan iklim laut yang berlaku di pantai barat dan Iklim Mediterania di Selatan. Iklim ini sangat dipengaruhi oleh arus teluk yang menghangatkan wilayah barat ke tingkat yang tidak dapat dicapai pada garis lintang yang sama di benua lain. Eropa Barat adalah lautan, sedangkan Eropa timur adalah benua dan kering. Empat musim terjadi di Eropa Barat, sedangkan Eropa Selatan mengalami musim hujan dan musim kemarau. Eropa Selatan panas dan kering selama bulan-bulan musim panas. Curah hujan terberat terjadi melawan arah angin badan air karena adanya Angin baratan, dengan jumlah yang lebih tinggi juga terlihat di Pegunungan Alpen. Tornado terjadi di Eropa, tetapi cenderung lemah. Belanda mengalami jumlah peristiwa tornadik yang tidak proporsional.
Lingkungan
Pada tahun 1957, ketika Masyarakat Ekonomi Eropa didirikan, ia tidak memiliki kebijakan lingkungan.[62] Selama 50 tahun terakhir, jaringan legislasi yang semakin padat telah dibuat, dan meluas ke semua bidang lingkungan perlindungan, termasuk polusi udara, kualitas air, pengelolaan limbah, konservasi alam, pengendalian bahan kimia, dan bioteknologi.[62] Menurut Institut Kebijakan Lingkungan Eropa , hukum lingkungan terdiri lebih dari 500 Arahan, Peraturan dan Keputusan, menjadikan kebijakan lingkungan sebagai bidang inti politik Eropa.[63]
Para pembuat kebijakan Eropa awalnya meningkatkan kapasitas UE untuk menangani masalah lingkungan dengan mendefinisikannya sebagai masalah perdagangan.[62]Penghalang perdagangan dan distorsi persaingan di Pasar Bersama dapat muncul karena dengan standar lingkungan yang berbeda di setiap negara anggota.[64]
Mitigasi perubahan iklim adalah salah satu prioritas utama kebijakan lingkungan UE. Pada tahun 2007, negara-negara anggota sepakat bahwa, di masa mendatang, 20 persen energi yang digunakan di seluruh UE harus dapat diperbarui, dan emisi karbon dioksida harus lebih rendah pada tahun 2020 setidaknya 20 persen dibandingkan ke tingkat 1990.[65] Pada tahun 2017, UE mengeluarkan 9,1 persen emisi gas rumah kaca global.[66] Uni Eropa mengklaim bahwa pada tahun 2018, emisi gas rumah kacanya 23% lebih rendah dibandingkan tahun 1990.[67]
^Dua puluh tiga bahasa diterima sebagai bahasa kerja dan bahasa resmi. Tiga di antaranya, Inggris, Prancis, dan Jerman, memiliki status yang lebih tinggi, yaitu bahasa prosedur dan dipakai sehari-hari di semua lembaga Uni Eropa.[1]
^Dihitung dari data UNDP untuk negara-negara anggota dengan mempertimbangkan populasi masing-masing.[8]
^This figure includes the extra-European territories of member states that are part of the EU, and excludes the European territories of member states which are not part of the Union. For more information, see Special member state territories and the European Union.
^Kartawinata, B. R., dkk. (2014). Bisnis Internasional(PDF). BAndung: PT. Karya Manunggal Lithomas. hlm. 47. ISBN: 978-602-99118-7-9 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan).Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
^Journal, This article was prepared by reporters Michael M. Phillips, Cecilie Rohwedder and Erik Portanger of The Wall Street. "IMF Candidate Koehler Brings Solid Experience". WSJ (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-21.
^Laursen, Finn (1 June 1997). "The EU 'neutrals,' the CFSP and defence policy". Biennial Conference of the European Union Studies Association. Seattle, WA: University of Pittsburgh. hlm. 27. Diakses tanggal 24 July 2009.
^Council of the European Union. "CSDP structures and instruments". Europa web portal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 May 2013. Diakses tanggal 3 June 2013.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^European Commission. "A Single Market for Capital". Europa web portal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2007. Diakses tanggal 27 June 2007.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"ERM II". Danish Finance Ministry. 20 March 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 May 2011. Diakses tanggal 26 December 2009.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Humid Continental Climate". The physical environment. University of Wisconsin–Stevens Point. 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 May 2007. Diakses tanggal 29 June 2007.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Wilkinson, Paul (2007). International Relations: A Very Short Introduction (edisi ke-1st). Oxford: Oxford University Press. hlm. 100. ISBN978-0-19-280157-9. The EU states have never felt the need to make the organisation into a powerful military alliance. They already have NATO to undertake that task.
Gareis, Sven; Hauser, Gunther; Kernic, Franz, ed. (2013). The European Union – A Global Actor?. Leverkusen, Germany: Barbara Budrich Publishers. ISBN978-3-8474-0040-0.
Grinin, L.; Korotayev, A.; Tausch, A. (2016). Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International Publishing. ISBN978-3-319-17780-9.
Le Gales, Patrick; King, Desmond (2017). Reconfiguring European States in Crisis. Corby: Oxford University Press. ISBN978-0-19-879337-3.
McAuley, James, "A More Perfect Union?" (review of Luuk van Middelaar, Alarums and Excursions: Improving Politics on the European Stage, translated from the Dutch by Liz Waters, Agenda, 2019, 301 pp.; and Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste, and Antoine Vauchez, How to Democratize Europe, translated from the French by Paul Dermine, Marc LePain, and Patrick Camiller, Harvard University Press, 2019, 209 pp.), The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 13 (15 August 2019), pp. 46–48. James McAuley writes: "There was never a single moment that marked the definitive establishment of the European Union, which... has continued to define itself since World War II. [T]he major turning points have all been quiet steps on the way to further economic integration while preserving national sovereignty. Today there is only an incomplete monetary union without a real political contract to manage it... [Nevertheless, the Union's] various peoples have grown remarkably closer... The European Union now has open borders, a single market from Portugal to the Baltics, and more or less monthly meetings of member state leaders [the European Council]. What's more, those member states are now closer to each other than they are to the United States... [T]his transformation has occurred informally and organically... [R]obust supranational politics are taking root in Europe... Luuk van Middelaar writes: '[W]hat unites us as Europeans on this continent is bigger and stronger than anything that divides us.'" (pp. 47–48.)
Mount, Ferdinand, "Why We Go to War", London Review of Books, vol. 41, no. 11 (6 June 2019), pp. 11–14. "[H]istorians have tended to weave their narratives around [...] high-flown themes: the struggle to maintain the balance of power, the struggles against fascism and communism, against the French Revolution or German militarism. In reality, most large wars have contained within them a violent and persistent economic conflict. [p. 12.] Not for one second do [the U.K.'s Brexiteers] pause to think how hard-won [Europe's economic integration and peace, within the European Union, have] been. They are the feckless children of seventy years of peace." [p. 14.]