PROFILPELAJAR.COM

Rahasia jabatan adalah rahasia seseorang dalam pekerjaan/jabatannya sebagai pejabat struktural.^[1] Dalam hal inilah profesionalitas seseorang dalam memangku suatu jabatan dapat dinilai.^[1] Misalnya rahasia jabatan dalam kedokteran adalah rahasia dokter sebagai pejabat stuktural, sedangkan rahasia pekerjaan ialah rahasia dokter pada waktu menjalankan praktiknya (fungsional).^[1] Kewajiban menyimpan rahasia jabatan adalah kewajiban moril yang sudah terjadi bahkan sejak zaman Hippokrates.^[1] Untuk memperkokoh kedudukan rahasia jabatan dan pekerjaan, Indonesia sudah mengukuhkan peraturan/undang-undang tentang rahasia jabatan.^[1] Rahasia jabatan kedokteran diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1966, yang mana mengatakan bahwa dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran.^[1] Rahasia jabatan dokter di maksud untuk melindungi rahasia dan untuk menjaga tetap terpeliharanya kepercayaan pasien dan dokter.^[1] Dokter berkewajiban menyimpan data-data seperti rekap medis seseorang yang sedang atau telah melakukan pengobatan.^[1] Oleh karena tanggung jawab menyimpan rahasia pasien ini adalah suatu tanggung jawab moril, perihal rahasia jabatan ini juga diucapkan pada sumpah jabatan seorang dokter, juga oleh KODEKI.^[1] Pada umumnya, saat menjalani pengobatan, seorang dokter akan bertanggung jawab kepada pasien.^[1] Sehingga dokter yang bertanggung jawab tersebut berkewajiban untuk memberikan informasi medis apabila diperlukan.^[1] Akan tetapi dalam kasus/keadaan tertentu, tugas memberikan informasi medis ini dapat juga disampaikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bertanggung jawab.^[1]

Rahasia jabatan juga dianggap penting pada profesi Pendeta.^[2] Pendeta dalam melakukan konseling pastoral wajib menjaga rahasia dari jemaat yang melakukan percakapan konseling pastoral.^[2] Ini yang membuat perkunjungan pastoral menjadi tidak mudah.^[3] Gereja mengenal beberapa jenis pelawatan (perkunjungan pastoral): rutin, sakit, kedukaan, persiapan baptisan/sidi, persiapan perjamuan kudus, persiapan nikah, atestasi pindah, dan lain-lain.^[3] Perkunjungan dilakukan oleh pendeta, penatua, ataupun jemaat biasa.^[3] Akan tetapi, isi dari percakapan konseling merupakan rahasia jabatan yang sekali-kali tidak boleh dibukakan kepada orang yang tidak berkepentingan.^[2] Sehingga hal ini memungkinkan bagi anggota-anggota jemaat atau penatua atau jemaat yang digembalakan untuk dapat mencurahkan isi hatinya tanpa takut akan disebarkan kepada khalayak ramai.^[2] Apabila pendeta hendak meminta pertolongan dari orang lain mengenai masalah tersebut, maka haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada jemaat yang melakukan konseling.^[2] Kemudian dalam rangka mengajar umat secara keseluruhan, apabila hendak memakai contoh kasus, tidak boleh menyebutkan nama sebenarnya.^[2] Dalam Gereja Katolik pun terdapat suatu sakramen (tanda) yaitu sakramen Tobat atau yang lebih dikenal sebagai pengakuan dosa. Dalam pengakuan dosa ini seorang Pastor/Romo akan mendengar segala kesalahan dari umatnya. Pastor/Romo secara tegas dan ketat dilarang untuk memberitahukan isi dari Pengakuan Dosa Umatnya.

Rahasia jabatan juga berlaku pada pekerjaan lain, misalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).^[4] Dalam Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 1980 dinyatakan bahwa PNS wajib menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.^[4] Akan tetapi, rahasia jabatan sedikit berbeda bila dalam pengadilan.^[5] Dalam persidangan, kewajiban menyimpan rahasia jabatan itu ditiadakan.^[5] Misalnya, seorang notaris dalam persidangan, haruslah memberikan keterangan sejelas-jelasnya bila dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pajak.^[5]

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l Hanafiah, M. Jusuf & Amri Amir. 2008. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. -ed. 4- Jakarta: EGC.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Strom, Bons M. 1967. Apakah Penggembalaan Itu? Jakarta: BPK Gunung Mulia.
^ ^a ^b ^c Ismail, Andar. 2009. Selamat Bergereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
^ ^a ^b YLBHI. 2009. Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum -cet 2- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
^ ^a ^b ^c Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. Pengadilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.