Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja adalah sebuah komite khusus yang dibentuk oleh Parlemen Singapura pada bulan Januari 2018. Anggota komite terdiri dari anggota Parlemen Singapura yang berasal dari partai politik yang sedang berkuasa maupun partai oposisi. Tugas utama dari Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja ialah mengatasi masalah disinformasi di Singapura khususnya berita palsu yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan tatanan masyarakat di Singapura.

Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja mengadakan sidang selama tahun 2018 dengan mengundang anggota masyarakat tertentu dan para pakar internasional. Hasil sidang yang diadakan oleh Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja disusun menjadi laporan yang berisi rekomendasi terutama kepada Parlemen Singapura untuk membuat Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan (POFMA). Usulan ini diterima dan POFMA disahkan oleh Parlemen Singapura pada tanggal 3 Juni 2019.

Pada tanggal 5 Januari 2018, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura dan Kementerian Hukum Singapura menerbitkan buku hijau yang berjudul Kebohongan Dalam Jaringan yang Disengaja: Tantangan dan Implikasinya. Kedua kementerian sebagai bagian dari Pemerintah Singapura kemudian meminta Parlemen Singapura untuk membentuk komite khusus untuk mempelajari masalah kebohongan dalam jaringan yang disengaja dan menetapkan rekomendasi tentang cara menanggapi masalah tersebut.^[1]

Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja dibentuk oleh Parlemen Singapura pada tanggal 11 Januari 2018. Jabatan sebagai ketua komite diberikan kepada Charles Chong yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Parlemen Singapura. Charles Chong memimpin sebanyak 7 anggota yang berasal dari Partai Tindakan Rakyat sebagai partai politik yang sedang berkuasa di Singapura, satu anggota dari Partai Pekerja yang berperan sebagai oposisi dalam politik di Singapura, dan satu anggota lain merupakan hasil pencalonan oleh Parlemen Singapura.^[2] Dalam sejarah legislatif Singapura, pembentukan Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja menjadi komite khusus yang pertama sejak Parlemen Singapura terakhir kali membentuk komite khusus pada tahun 1996.^[1]

Tujuan pembentukan Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja untuk mengatasi masalah disinformasi di Singapura. Bagi Parlemen Singapura, disinformasi dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Singapura yang merupakan negara heterogen dengan kondisi multirasial dan multibudaya.^[3] Parlemen Singapura menganggap bahwa disinformasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan menghancurkan tatanan masyarakat yang telah terbentuk di Singapura.^[4]

Tugas utama dari Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja adalah membahas isu-isu seputar dampak penyebaran kepalsuan dalam jaringan terhadap kepentingan umum di Singapura.^[5] Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja terutama ditugaskan oleh Parlemen Singapura untuk menangani persoalan berita palsu di Singapura.^[6]

Sejak tanggal 14–29 Maret 2018, Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja menerima sebanyak 69 pernyataan tertulis dari masyarakat. Selain itu, Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja juga mengundang sebanyak 65 individu serta beberapa organisasi dari Singapura dan dari luar negeri untuk memberikan kesaksian secara lisan. Periode pemberian kesaksian lisan selama tiga minggu.^[2]

Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja mengundang anggota masyarakat tertentu untuk menghadiri sidang. Anggota masyarakat yang diundang terutama akademikus, pemimpin agama, anggota masyarakat sipil, dan perwakilan pakar teknologi. Selama sidang, Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja menerima masukan pendapat dari anggota masyarakat berkaitan dengan kepalsuan dalam jaringan yang disengaja.^[5] Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja juga mengundang para pakar internasional untuk menghadiri sidang.^[7]

Pada tanggal 20 September 2018, Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja telah menerbitkan laporan yang berisi sebanyak 22 rekomendasi untuk berbagai kelompok. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah, industri, dan media.^[2] Salah satu rekomendasi yang ditujukan kepada Parlemen Singapura ialah usulan pembuatan kebijakan mengenai kepalsuan dalam jaringan yang disengaja.^[8] Hasil jajak pendapat dari Komite Khusus tentang Kepalsuan Dalam Jaringan yang Disengaja ialah perancangan Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan.^[9]

Parlemen Singapura memutuskan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan (POFMA) pada tahun 2019. POFMA merupakan rancangan undang-undang yang ke-10 di Singapura pada tahun 2019.^[8][10] Pembacaan pertama atas rancangan undang-undang oleh Parlemen Singapura dilakukan pada tanggal 1 April 2019 dan pembacaan kedua pada 7 Mei 2019.^[2] Pada tanggal 8 Mei 2019, Parlemen Singapura meloloskan POFMA sebagai sebuah undang-undang di Singapura.^[11] Sedangkan pengesahan POFMA sebagai undang-undang pada tanggal 3 Juni 2019.^[12]

• Asia Internet Coalition (Januari 2020). Toolkit: Addressing Online Misinformation Through Legislation (PDF) (dalam bahasa Inggris). Asia Internet Coalition.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Tan Zhi Han (2020). "Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA): Regulating Fake News to Maintain Public Trust in Singapore". Dalam Echle, C., dan Waha, L. T. Panorama Special Issue: Trust in Politics (dalam bahasa Inggris). Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung. ISSN 0119-5204.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: editors list (link)
• Wong Mingjie (Agustus 2023). Peningkatan Kemampuan Informasi Guna Mencegah Disinformasi dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional Singapura (PDF). Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)