Hak perempuan adalah hak dan peran yang diklaim untuk perempuan dan pemudi di seluruh dunia, dan membentuk dasar gerakan hak perempuan pada abad kesembilan belas dan gerakan feminis pada abad ke-20. Di beberapa negara, hak-hak tersebut diatur atau didukung oleh hukum, adat, dan perilaku, sementara di wilayah lainnya, hak-hak tersebut dihiraukan dan ditekan. Hak perempuan berbeda dari pengartian yang lebih luas dari hak asasi manusia melalui klaim-klaim bias tradisional dan sejarah inheren melawan keinginan hak oleh perempuan dan pemudi, alih-alih pria dan pemuda.^[1]

Pelanggaran hak perempuan yang sering terjadi yaitu:^[2]

Kekerasan berbasis gender

Kekerasan yang dilakukan atas dasar orientasi seksual atau identitas gender disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Segala aktivitas berisiko yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau emosional, ancaman bahaya, pemaksaan, atau tindakan lain yang membatasi kebebasan seseorang semuanya dianggap sebagai kekerasan berbasis gender. Yayasan Pulih mengklaim bahwa karena ketidaksetaraan kekuasaan yang dibawa oleh konstruksi gender yang tidak setara, BEC mengalami ketidaksetaraan gender dan merampas kebebasan rakyat. Alasan terjadinya kekerasan dan bagaimana masyarakat menolak atau mengkritiknya dipengaruhi oleh jenis kelamin pelaku dan penderita. BEC dapat menyerang siapa saja, termasuk pria heteroseksual dan minoritas seksual. Namun, dalam konteks FPIC, perempuan dan komunitas GLBT paling banyak mengalami serangan seksual dan fisik.

BEC secara material dapat diakibatkan oleh kematian atau cedera serius. Selain itu, pelaku KBG dapat mengakibatkan PMS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, atau perlindungan. Pengalaman traumatis dapat menyebabkan kesedihan, ketakutan, gangguan stres pasca-trauma, menyakiti diri sendiri, atau keinginan bunuh diri, menurut perspektif psikodinamik dari penyintas. Selain itu, para penyintas sering mengalami dampak sosial dan ekonomi yang negatif serta rasa malu dan tentangan dari keluarga atau komunitas mereka. Para penyintas BEC juga dipaksa menikah dengan para pelaku di sejumlah komunitas. Korban kekerasan seringkali mengalami dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. GBV bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga masalah kesehatan masyarakat, yang dibuktikan dengan efek dan prevalensinya. Negara harus melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender adalah pelecehan seksual. Seksualitas seseorang diserang tanpa izin orang tersebut dalam insiden kekerasan seksual. Kekerasan seksual membuat korban merasa tidak nyaman dengan memperlakukannya seperti objek bukan sebagai orang yang memiliki kendali atas tubuh, pikiran, dan tindakannya sendiri. Kekerasan seksual memiliki dua komponen krusial: pertama, unsur pemaksaan dan ketiadaan persetujuan korban. Kedua, jika korban tidak bisa atau belum bisa memberikan izin, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak atau orang cacat.

Pelaku kekerasan seksual dapat dari jenis kelamin apa pun atau hubungan dengan korban. Ini menyiratkan bahwa kedua jenis kelamin mampu melakukan kejahatan berbahaya ini terhadap siapa pun, termasuk pasangan atau pasangan mereka, pacar, orang tua, saudara kandung, orang asing, anggota keluarga dekat, dan teman. Di mana saja, termasuk di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di kampus, bisa mengalami kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perempuan, 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu:

• Perkosaan
• Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
• Pelecehan seksual
• Eksploitasi seksual
• Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
• Prostitusi paksa
• Perbudakan seksual
• Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
• Pemaksaan kehamilan
• Pemaksaan aborsi
• Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi
• Penyiksaan seksual
• Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
• Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan)
• Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, namun perempuan lebih cenderung menjadi korban dibandingkan laki-laki. Lebih banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena persepsi bahwa mereka lebih rendah karena jenis kelamin dan gender mereka.

Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender

Hak-hak perempuan ditekan atas dasar orientasi seksual, identitas gender, atau ciri-ciri seks di banyak negara di seluruh dunia. Perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, biseksual, transgender, atau interseks, serta mereka yang tidak, mengalami kekerasan, pengucilan, pelecehan, dan prasangka. Banyak juga yang menjadi korban kekerasan berat, seperti pemerkosaan atau "pemerkosaan korektif", "pembunuhan demi kehormatan", atau penyerangan seksual. Selain itu, hak atas kesejahteraan mereka dan akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan dilanggar.

Individu LGBT di Indonesia masih mengalami intimidasi karena identitas gender mereka. Sebuah kelompok advokasi hak LGBT bernama Arus Pelangi melaporkan bahwa antara tahun 2006 dan 2018, terdapat 1.850 kasus LGBT yang dianiaya di Indonesia. Transpuan bernama Mira dianiaya pada 4 April 2020. Setelah dituduh mencuri dompet dan ponsel sopir truk, lima pria membakarnya hidup-hidup.

Diskriminasi di tempat kerja

Perempuan seringkali menjadi sasaran prasangka berdasarkan jenis kelamin di tempat kerja. Ambil disparitas upah, misalnya. Hak asasi manusia menuntut upah yang sama untuk tenaga kerja yang sama, tetapi perempuan seringkali dikecualikan dari menerima kompensasi yang adil.

Saat ini, rata-rata wanita di dunia hanya menghasilkan sekitar 77% dari apa yang pria lakukan untuk mencari nafkah. Akibatnya, perempuan mengalami ketimpangan ekonomi, yang dapat mencegah mereka menjadi mandiri sepenuhnya dan bahkan meningkatkan risiko kemiskinan.

Situasi hak perempuan saat ini di Indonesia yaitu Kekerasan memengaruhi satu dari tiga wanita di seluruh dunia. Sekitar 137 wanita dibunuh oleh anggota keluarga setiap hari di dunia. Satu dari lima wanita berusia antara 20 dan 24 menikah sebelum berusia 18 tahun. 15 juta anak di seluruh dunia telah diperkosa.

Selama epidemi COVID-19, panggilan ke saluran bantuan untuk melaporkan tindakan kekerasan telah berlipat lima di banyak negara. Kemungkinan seorang wanita akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat ketika dia terisolasi secara sosial, memiliki sedikit ruang untuk bergerak, dan merasa tidak aman secara finansial.

Di Indonesia, menurut data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan tumbuh hingga 792%. Meski ada darurat kekerasan seksual di Indonesia, RUU PKS, kerangka hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, belum disahkan sejak 2012!

Insiden kekerasan perempuan juga meningkat sebesar 63% selama pandemi COVID-19, dengan mayoritas korban adalah perempuan dewasa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 59,82 persen.

Selain itu, menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, jumlah perkawinan anak meningkat 3 kali lipat, dari 23.126 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020. Kasus kekerasan berbasis cyber-gender (online/ruang online) atau disingkat KBGO yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan juga meningkat dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020.

Sejak abad keempat SM, orang percaya bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Wanita dianggap lebih rendah daripada pria dalam masyarakat Yunani kuno. Fakta bahwa perempuan tidak pernah terlibat dalam pemilihan umum adalah karena pemahaman ini. Wanita diyakini tidak memiliki akal sehat, seperti halnya pria, dan tidak mampu membuat pilihan yang logis. Selain itu, meski diperlakukan tidak adil, perempuan yang sudah menikah dipandang sebagai seseorang yang harus tunduk kepada suaminya. Di Athena, seorang suami bebas bertindak semaunya, termasuk berselingkuh. Pasangan, di sisi lain, memiliki hak untuk membunuh istrinya jika dia berselingkuh.

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, salah satu undang-undang hak sipil pertama yang disahkan pada tahun 1789, menyebut hak asasi manusia sebagai hak semua orang, bukan sebagai hak asasi manusia, selama Revolusi Prancis. Secara tidak langsung, pernyataan ini mengingkari hak perempuan atas pengakuan sebagai manusia. Wanita tidak dipandang sebagai makhluk yang masuk akal dan logis dengan hak untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria sebelum abad kedelapan belas. Konsekuensinya, perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau memegang jabatan politik.

Pada tahun 1893, wanita Selandia Baru menjadi wanita pertama di dunia yang diberikan hak untuk memilih. Gerakan global untuk memajukan kebebasan sipil dan politik perempuan tidak pernah berhenti. Pada tahun 1920, wanita Amerika dan Inggris memperebutkan hak untuk memilih, meskipun itu hanya tersedia untuk wanita kulit putih. 45 tahun kemudian, hak asasi orang Asia dan orang kulit hitam diakui sebagai tanggapan atas diskriminasi dan kekerasan rasial. Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, seperangkat prinsip yang menjamin hak asasi manusia bagi semua orang, dibuat setelah Perang Dunia II. Istilah "hak asasi manusia" diubah dari "hak semua laki-laki" oleh Hansa Mehta, seorang wanita India yang menjadi salah satu penyusun UDHR.^[2]

Perempuan nusantara aktif bekerja untuk meningkatkan status perempuan sebelum perjuangan Kartini di akhir abad ke-19, meski terkendala oleh lingkungannya. Di Keraton Pakualaman Yogyakarta, emansipasi wanita di kalangan bangsawan di Jawa pertama kali diamati. Keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan pada masa itu mengkhawatirkan para perintis.

Dewi Sartika memimpin sebuah sekolah di Bandung pada tahun 1904, yang memungkinkan perempuan mengakses sekolah untuk pertama kalinya. Kartini mendirikan Akademi Kartini di Semarang pada tahun 1913. Pada tahun 1918, Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah rumah pertama di Indonesia di Manado.

Perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia masih terus berkembang pesat. Konferensi Perempuan pertama berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1928. Komitmen penting dibuat oleh kongres untuk perjuangan perempuan Indonesia: partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf, persamaan hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak, dan inisiatif menghilangkan ketimpangan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil dan anak balita.^[2]

Tujuan dari gerakan feminisme adalah untuk memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Karena menentang sistem yang menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi perempuan, gerakan feminis sangat erat kaitannya dengan perjuangan hak-hak perempuan. Ide dasar feminis tertuang dalam makalah yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft pada tahun 1792 berjudul "A Vindication of the Rights of Women." Dia percaya bahwa wanita tidak kalah berharganya dengan manusia. Minimnya akses dan kesempatan akibat stigma yang membatasi kebebasan perempuan untuk memilih dan meningkatkan kualitas hidupnya inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan prestasi antara laki-laki dan perempuan daripada kurangnya kemampuan perempuan.

Aktor Charles Fourier memperkenalkan istilah "feminis" untuk pertama kalinya pada tahun 1837. Sejak penerbitan "Women as Subject" (The Subjection of Women) karya John Stuart Mill pada tahun 1869, gerakan yang berasal dari Eropa ini menyebar dengan cepat. di seluruh dunia. Feminisme didedikasikan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak asasi manusia atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, dan kesetaraan gender adalah salah satu tujuan utamanya. Tidak peduli jenis kelamin atau gendernya, setiap orang berhak untuk mengejar minatnya, mengembangkan keterampilannya, dan mengejar pekerjaan tanpa dibatasi oleh peran gender yang kaku. Pada kenyataannya, perempuan masih dirundung oleh kurangnya akses dan kesempatan. Di AS, gaji di bidang kompetitif seperti penjualan pada awalnya dianggap berbasis kinerja dan objektif. Pada kenyataannya, menurut sebuah studi tahun 2012 oleh Harvard Kennedy School, pialang saham wanita hanya menghasilkan 66 sen untuk setiap dolar yang diperoleh rekan pria mereka. Pada awalnya, ada anggapan yang terbentuk sebelumnya tentang betapa tidak percaya diri dan kurang mampunya perempuan pekerja.^[2]

Premis Positivisme Hukum bahwa hukum bersifat netral dan objektif telah terbukti secara nyata menjadi pembenaran bagi marginalisasi perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Sebab, hukum sebenarnya hanya melegitimasi “kebenaran” patriarkis tentang norma sosial relasi laki-laki dan perempuan, serta “kebenaran” rasial, “kebenaran” ideologis tentang orientasi seksual, dan lain sebagainya, karena adanya keyakinan bahwa hukum memiliki logika internal dan tertutup.

Meskipun argumen feminisme melawan ketidaknetralan hukum pada tahun 1970-an sangat persuasif, solusi yang mereka usulkan, seperti "perlakuan setara" dan "tindakan afirmatif", secara tidak kritis menjunjung praduga fundamental patriarki mengenai sifat biner dan hierarkis dari hubungan antara ruang dan masyarakat. Tempat kerja pria serta ruang pribadi (rumah tangga, wanita). Oleh karena itu, perempuan harus beradaptasi melalui “perlakuan yang sama” atau “perlakuan istimewa” ketika ingin memasuki ruang publik untuk bekerja. kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seharusnya menjadi setara dengan laki-laki melalui proses asimilasi atau penyetaraan ini, namun kenyataannya, mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dan tunduk pada dunia laki-laki.

Sudut pandang yang lebih kritis mulai terbentuk, yang menganggap perempuan sebagai “yang lain” (the other, the difference) dalam masyarakat patriarki. Menurut sudut pandang ini, manusia secara alami menciptakan "dunia lain" untuk memisahkan diri dari dunia yang telah mereka ciptakan sendiri. Dengan kata lain, perempuan sebagai “yang lain” harus dianggap sebagai fakta, bukan sebagai keanehan, bahaya, atau sesuatu yang merendahkan. Ketika "yang lain" dilihat dari luar strategi asimilasi atau pemerataan ini, mereka segera ditempatkan pada pijakan yang setara. Konsekuensinya, hubungan antara ruang publik dan ruang privat tidak benar-benar bersifat biner dan hirarkis (oposisi biner). Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang. sehingga keduanya dapat menjadi ruang yang nyaman bagi laki-laki dan perempuan untuk menciptakan identitas dan karya masing-masing. ruang publik dan ruang privat.

Gagasan bahwa identitas perempuan, baik secara pribadi maupun sosial, tidak homogen kemudian lahir dari konsepsi perempuan sebagai “yang lain” ini. Bukan hanya seksisme yang menjadi "musuh" perempuan, tetapi juga anggapan bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang sama. Kecenderungan untuk menyeragamkan pengalaman dan kepribadian unik perempuan menjadi "musuh" baru perempuan. Pada titik inilah teori hukum feminis bergerak dari pengertian hukum sebagai sistem aturan, menuju hukum sebagai sistem pengetahuan. Hanya dengan cara inilah hukum dapat menampung berbagai kebenaran pengetahuan tentang pengalaman dan identitas diri. Dengan demikian, teori hukum berperspektif feminis adalah teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang berpotensi menjadi korban membentuk identitasnya sendiri, bahkan melakukan perlawanan terhadap berbagai upaya yang menindasnya. Dan hanya teori hukum seperti ini yang cocok dengan metode “peningkatan kesadaran” yang selama ini menjadi metode feminis.^[3]

• Blundell, Sue (1995). Women in ancient Greece, Volume 2. Harvard University Press. hlm. 224. ISBN 978-0-674-95473-1. 
• Pomeroy, Sarah B. (2002). Spartan Women. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-513067-6. 
• McElroy, Wendy (2008). "Feminism and Women's Rights". Dalam Hamowy, Ronald. The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute. hlm. 173–76. doi:10.4135/9781412965811.n106. ISBN 978-1-4129-6580-4. LCCN 2008009151. OCLC 750831024. 

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Women's rights.

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Hak perempuan.

• UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Diarsipkan 2019-05-19 di Wayback Machine.
• Human Rights Watch: Women's Rights Diarsipkan 2020-06-26 di Wayback Machine.
• World Organization Against Torture: No Violence Against Women Diarsipkan 2010-06-02 di Wayback Machine.
• Women's History Month by History.com di Wayback Machine (diarsipkan tanggal 2009-03-05)
• Women's Human Rights Resources Programme di Library of Congress Web Archives (diarsipkan tanggal 2002-08-08)
• News, views and resources on Women's Rights Diarsipkan 2011-03-04 di Wayback Machine.