Simbol perhimpunan bebas tersebut adalah Ratu Elizabeth II yang menjabat sebagai Kepala Persemakmuran. Namun, jabatan tersebut tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau politik apapun terhadap negara-negara anggota Persemakmuran. Jabatan tersebut murni simbolis. Sekretaris Jenderal Persemakmuran merupakan ketua ekskutif Persemakmuran.[3]
Persemakmuran diawali pada tahun 1931 melalui Statuta Westminster yang memberikan pengakuan hukum kepada kedaulatan dominion-dominion Britania Raya. Dikenal sebagai "Persemakmuran Britania", daerah yang menjadi anggota aslinya adalah Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Irlandia, dan Newfoundland, meskipun Australia dan Selandia Baru belum meratifikasi statuta tersebut masing-masing sampai 1942 dan 1947.[4] Pada tahun 1949, penandatanganan Deklarasi London menandai kelahiran Persemakmuran modern dan penggunaan nama organisasi ini hingga sekarang.[5] Anggota Persemakmuran yang paling baru adalah Rwanda, yang bergabung pada tanggal 29 November 2009.[6] Anggota Persemakmuran keluar terakhir adalah Maladewa yang memutuskan hubungannya dengan Persemakmuran pada tanggal 13 Oktober 2016.
Saat ini, dari negara-negara yang menjadi anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, tiga negara di antaranya berada di Eropa, dua belas di Amerika Utara, satu di Amerika Selatan, delapan belas di Afrika, tujuh di Asia, dan sebelas di Oseania. Terdapat delapan mantan anggota, empat diantaranya tidak berdiri lama sebagai entitas independen (namun menjadi bagian dari negara anggota saat ini). Total populasi negara-negara anggota Persemakmuran adalah sebesar 2,2 miliar jiwa, hampir sepertiga penduduk dunia, dengan 1,21 miliar merupakan penduduk India dan 95% merupakan penduduk Asia dan Afrika.[7]
Seluruh informasi tabel berdasarkan pada angka yang disediakan oleh daftar anggota Sekretariat Persemakmuran Bangsa-Bangsa, kebanyakan angka populasi berdasarkan pada perkiraan 2007, yang lainnya kurang tercatat.[8]
Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 31 Mei 1910. Negara tersebut merupakan salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931. Hengkang pada 31 Mei 1961; bergabung lagi pada 1 Juni 1994.[9]
Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 1 Januari 1901. Australia adalah salah satu Dominion asli pada masa Statuta Westminster 1931, meskipun statuta tersebut tidak diadopsi di Australia sampai 1942 (dengan efek retroaktif dari 1939).[10] Hubungan akhir dengan Parlemen Inggris dihapuskan pada 1986.
Keluar pada 1987; bergabung lagi pada 1997; ditangguhkan pada 6 Juni 2000;[13] Penangguhan dimajukan pada 20 Desember 2001;[14] ditangguhkan lagi pada 8 Desember 2006 karena kudeta Fiji 2006.[15][16] Penangguhan tersebut diangkat pada 26 September 2014.
Negara bekas jajahan Prancis, dan mendapat kemerdekaan pada 1960. Gabon menjadi anggota Persemakmuran bersama dengan togo pada bulan juni 2022. Presiden Gabon Ali Bongo percaya bergabung dengan Persemakmuran adalah soal modernisasi.
Menarik diri pada 3 Oktober 2013 dengan alasan "neo-kolonialisme".[17][18]Adama Barrow, yang terpilih menjadi Presiden Gambia pada 2016, negara tersebut mengajukan sebuah tawaran untuk bergabung lagi dengan Persemakmuran pada 22 Januari 2018,[19] dan bergabung kembali pada 8 Februari 2018.[20]
Sebagian besar wilayah negara tersebut awalnya merupakan teritorial mandat Prancis (kemudian teritorial kepercayaan PBB) Kamerun Prancis dan meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1 Januari 1960, bersatu dengan sebagian wilayah kecil bekas teritorial kepercayaan/mandat Inggris Kamerun Selatan yang meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 1 Oktober 1961.
Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 1 Juli 1867. Kanada adalah negara pertama dari beberapa Dominion asli pada masa Statuta Westminster 1931.[22] Memasukkan Dominion asli lainnya, Newfoundland, pada 31 Maret 1949.[23] Memutus hubungan akhir dengan Parlemen Inggris pada 1982.
Tergabung sebagai Federasi Malaya pada 1957; direformasi sebagai Malaysia pada 16 September 1963 dengan federasinya dengan Singapura (yang menjadi negara terpisah pada 9 Agustus 1965), Borneo Utara, dan Sarawak.[26]
Meraih kemerdekaan dari Portugal pada 26 Juni 1975. Negara pertama yang masuk Persemakmuran tanpa bekas kolonial atau hubungan konstitusional apapun dengan Britania Raya.[28]
Meraih kemerdekaan pada 31 Januari 1968 dari kepercayaan bersama Australia, Selandia Baru dan Britania Raya. Negara tersebut menjadi anggota istimewa dari 1 November 1968 sampai 1 Mei 1999, saat negara tersebut menjadi anggota penuh,[30] sebelum kembali memegang status istimewa pada Januari 2006.[31] Negara tersebut kembali menjadi anggota penuh sejak Juni 2011.[32]
Meliputi kota Gwadar, yang ditransfer dari Muscat dan Oman pada 8 September 1958. Meliputi Bangladesh (kemudian dikenal sebagai Pakistan Timur) sampai 1971.[12] Meninggalkan Persemakmuran pada 1972, bergabung lagi pada 1989, ditangguhkan pada 1999, penangguhan diangkat pada 2004; kembali ditangguhkan pada 2007,[34] penangguhan diangkat pada 2008.[35]
Meraih kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962. Negara kedua (setelah Mozambik) yang masuk Persemakmuran tanpa hubungan bekas kolonial atau konstitusional apapun dengan Britania Raya.[28] Tak seperti Mozambik, negara tersebut telah mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasional sejak bergabung.
Meraih kemerdekaan dari Selandia Baru pada 1 Januari 1962. Tergabung sebagai Samoa Barat, kemudian mengubah namanya menjadi Samoa pada 4 Juli 1997.[36]
Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 26 September 1907. Negara tersebut merupakan salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931, meskipun Statuta tersebut tidak diadopsi di Selandia Baru sampai 1947.[37] Huhungan akhir dengan Parlemen Inggris dihapuskan pada 1986.
Tergabung sebagai Dominion Ceylon, kemudian mengubah namanya pada 1972. Menjadi sebuah republik pada 1972 dan memutuskan hubungan akhir dengan Inggris.
Negara bekas jajahan Jerman dan Perancis, Pada 2014, mereka mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Negara Persemakmuran. Kemudian pada Juni 2022, Togo resmi bergabung dengan Negara Persemakmuran bersama gabon.
^A. Kemerdekaan diraih dari Britania Raya pada tanggal bergabung dengan Persemakmuran (ditampilkan di kolom 2). ^B. Bukan anggota Yayasan Persemakmuran. ^C. Meskipun Pakistan merayakan 14 Agustus 1947 sebagai hari kemerdekaannya, kemerdekaan resmi diraih pada tengah malam, 15 Agustus 1947. Sehingga, tanggal bergabung dengan Persemakmuran adalah 15 Agustus 1947. ^D. Alam Persemakmuran, mengakui Elizabeth II sebagai kepala negara mereka sejak hari kemerdekaannya, berbeda dari kedaulatan sang Ratu pada Britania Raya. ^E. Secara geopolitik bagian dari Eropa, tetapi secara geografis bagian dari Asia.
Meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 26 Juli 1965.[45] Negara tersebut menjadi anggota istimewa dari 9 Juli 1982 sampai 20 Juli 1985.[46] Pada 13 Oktober 2016, negara tersebut mengumumkan telah menarik diri dari Persemakmuran.[47][48]
Kabinet Ibrahim Mohamed Solih mengumumkan pada tanggal 26 November 2018 bahwa Maladewa akan kembali ke statusnya sebagai negara republik Persemakmuran dan permohonan untuk bergabung kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2018.[49][50]
Somaliland adalah sebuah negara berdaulat tak diakui yang mendeklarasikan diri yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Somalia. Negara tersebut mengusulkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran di bawah status pengamat.[51] Perbatasannya meliputi bekas wilayah Somaliland Britania, yang merupakan sebuah protektorat dari 1884 sampai 1960.
Sudan merupakan sebuah kondominium Britania Raya dan Mesir yang dikenal sebagai Sudan Inggris-Mesir, namun pada praktiknya, struktur Kondominium tersebut berada di bawah kendali penuh Inggris sampai kemerdekaannya pada 1956. Sudan telah menyatakan minta untuk bergabung dengan Persemakmuran.[53]
Koloni Inggris Willoughbyland dari 1650 sampai 1667 dan dikuasai oleh Inggris dari 1799 sampai 1816. Pada 2012, Suriname mengeluarkan rencana untuk bergabung dengan Persemakmuran[57] dan pemerintah Inggris telah membuat prioritas untuk menyediakan panduan kepada Suriname dalam menerapkan keanggotaan Persemakmuran.[58]
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah presiden Robert Mugabe, Zimbabwe telah mendominasi urusan Persemakmuran, menciptakan perpecahan sengit dalam organisasi. Zimbabwe ditangguhkan pada tahun 2002 karena melanggar Deklarasi Harare. Pada tahun 2003, ketika Persemakmuran menolak untuk mencabut penangguhan, Zimbabwe menarik diri dari Persemakmuran. Sejak saat itu, Persemakmuran telah memainkan peran utama dalam mencoba mengakhiri kebuntuan politik dan mengembalikan Zimbabwe ke keadaan normal.
Pada 15 Mei 2018, Presiden Mnangagwa mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan Persemakmuran.
Setelah tekanan yang meningkat dari Persemakmuran atas masalah korupsi dan hak asasi manusia, pemerintah Maladewa di bawah Abdulla Yameen mengumumkan pada tanggal 13 Oktober 2016 bahwa mereka telah menarik diri dari Persemakmuran.[47][48]
Kabinet Ibrahim Mohamed Solih mengumumkan pada tanggal 26 November 2018 bahwa Maladewa akan kembali ke statusnya sebagai negara republik Persemakmuran dan permohonan untuk bergabung kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2018.[49][50]
^F. Angka populasi berdasarkan perkiraan tahun 2014.
^ ab"Maldives quits Commonwealth over alleged rights abuses". The Guardian. 13 October 2016. "The Maldives has announced it will leave the Commonwealth after mounting pressure from the 53-nation group over corruption and deteriorating human rights in the Indian Ocean state. The country’s government, which has been fending off rumours of an impending coup and allegations of money laundering, said the decision on Thursday to cancel its membership was 'difficult but inevitable'. Its foreign ministry said in a statement it had been treated 'unjustly and unfairly' by the organisation’s Commonwealth ministerial action group (CMAG), which has been scrutinising the government since the former president, Mohamed Nasheed, was ousted in 2012 in what his supporters say was a coup. 'The CMAG and the Commonwealth secretariat seem to be convinced that the Maldives, because of the high and favourable reputation that the country enjoys internationally, and also perhaps because it is a small state that lacks material power, would be an easy object that can be used,' the statement said. It added that it was being targeted 'in the name of democracy promotion, to increase the [Commonwealth’s] own relevance and leverage in international politics'."
^ abc"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-21. Diakses tanggal 2018-11-26.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan