Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno P.J.G., P.G.A.T.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia ke-12
Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Presiden	Joko Widodo
Wakil Presiden	Jusuf Kalla
Pendahulu Djoko Suyanto Pengganti Luhut Binsar Panjaitan
Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-21
Masa jabatan 1 Juli 2008 – 13 November 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden	Jusuf Kalla Boediono
Wakil	Moekhlas Sidik (2008–09)
Pendahulu Sumardjono Pengganti Agus Suhartono
Kepala Staf Umum TNI ke-17
Masa jabatan 29 Februari 2008 – 7 Juli 2008
Pendahulu Erwin Sudjono Pengganti Yosaphat Didik Heru Purnomo
Informasi pribadi
Lahir	20 September 1952 (umur 72) Magelang, Jawa Tengah
Partai politik	Partai NasDem (2013–16) Partai Berkarya (sejak 2016)
Suami/istri	Yusfien Karlina
Anak	4
Almamater	Akabri Laut (1975) Universitas Hang Tuah (2001)
Pekerjaan	Tentara
Penghargaan sipil	Pingat Jasa Gemilang (Singapura) Grand Cross Knight to the Order of Crown of Thailand (Thailand) Panglima Gagah Angkatan Tentera (Kehormatan) (Malaysia)
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Laut
Masa dinas	1975–2010
Pangkat	Laksamana TNI
Satuan	Korps Pelaut (Penerbang)
Komando	KRI • KRI Teluk Lampung (540) • KRI Teluk Semangka (512) • KRI Multatuli (561)
Bintang Mahkota Thailand
Sunting kotak info • L • B

Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno (lahir 20 September 1952^[1]) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015. Tedjo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) periode 2008-2009. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin), Tedjo Edhy Purdijatno ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono X.^[2][3][4][5]

Tedjo menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan 21 tahun 1975. Selain itu pendidikan militer lainnya yang pernah diikuti adalah Kursus Perwira Remaja, Dikbang ABRI Angkatan XXIII (1976-1978), Sus Prostis, Diklapa II, Seskoal Angkatan 29, Sesko ABRI,dan Lemhanas KRA A-34. Tedjo Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hangtuah Surabaya pada tahun 2001.

Dalam karier militernya, Tedjo pernah selama 14 tahun mengabdi di Satuan Udara. Kemudian mulai tahun 1982 bertugas di KRI, antara lain, sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim. Kemudian Komandan KRI Teluk Lampung (540) Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.^[1]

Selanjutnya Tedjo Edhy ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesal, Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas, Komandan Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, Wakil Komandan Seskoal. Lalu Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas, Panglima Koarmabar, Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, Serta Kepala Staf Umum TNI .^[1]

Ia dilantik pada tanggal 1 Juli 2008 oleh Presiden RI, menggantikan Laksamana TNI Sumardjono yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya Tedjo Edhy menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno secara resmi digantikan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut oleh Laksamana Agus Suhartono pada tanggal 13 November 2009.^[6]

Tedjo dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada 27 Oktober 2014 oleh presiden Joko Widodo. Ia bersama 33 menteri lainnya masuk dalam Kabinet Kerja.^[7][8]

Pada Maret 2015, Tedjo bersama TNI menggelar latihan perang di Poso, karena adanya potensi terorisme dalam acara Sail Tomini 2015.^[9] Di bulan yang sama tepatnya 16 Maret 2015, Tedjo bersama 6 menteri lainnya membatalkan pembebasan visa bagi turis Australia yang merupakan salah satu dari sejumlah paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pemerintah untuk menstabilkan rupiah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, batalnya pemberian fasiltas bebas visa kepada Australia karena selama ini negara tersebut telah melaksanakan sistem visa on arrival.^[10]

Posisi Tedjo pada 12 Agustus 2015 digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan bersama 5 menteri lainnya dalam perombakan kabinet oleh presiden Joko Widodo.^[11] Di tahun 2016, Tedjo beralih dari Partai NasDem ke Partai Berkarya. Di partai tersebut, dia diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.^[12]

Dada kanan			Dada kiri
Brevet Intai Amfibi Brevet Hiu Kencana Wing Penerbang Kelas I TNI AU			Brevet Pin Alumni Lemhannas Brevet Wing Penerbang TNI AL Brevet Brevet Kapal Atas Air Baris ke-1 Bintang Dharma (20 Juni 2008)[13] Bintang Jalasena Utama (2009)[14] Bintang Kartika Eka Paksi Utama Baris ke-2 Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama Bintang Bhayangkara Utama Bintang Yudha Dharma Pratama Baris ke-3 Pingat Jasa Gemilang - Tentera (P.J.G.) - Singapura (3 Desember 2009)[15] Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand - Thailand (13 Maret 2010)[16][17] Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T.) - Malaysia (2011)[18] Baris ke-4 Bintang Jalasena Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Jalasena Nararya Baris ke-5 Satyalancana Dharma Samudera Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun Baris ke-6 Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun Satyalancana G.O.M IX Baris ke-7 Satyalancana Dharma Nusa Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Kebhaktian Sosial Brevet Pin Eks Komandan KRI

• Karaeng Bontomarannu (dari Kesultanan Gowa)