Persengketaan Kepulauan Kuril (bahasa Rusia: Спор о принадлежности Курильских островов) atau Persengkataan Teritorial Utara (北方領土問題code: ja is deprecated , Hoppō Ryōdo Mondai) adalah persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatanKepulauan Kuril Selatan. Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin (Сахали́нская о́бласть, Sakhalinskaya oblast), tetapi diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut Teritorial Utara (北方領土code: ja is deprecated , Hoppō Ryōdo) atau Chishima Selatan (南千島code: ja is deprecated , Minami Chishima) di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.
Perjanjian San Francisco tahun 1951 antara Kekuatan Sekutu[1] dan Jepang menyatakan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril,[2] namun perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril.[3] Russia bertahan pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia II[4][5] namun klaim Rusia ditolak Jepang. Pulau-pulau yang dipersengketakan adalah:
Iturup (bahasa Rusia: Итуруп)/Kepulauan Etorofu (択捉島code: ja is deprecated , Etorofu-tō)
Kunashir (bahasa Rusia: Кунашир)/Kepulauan Kunashiri (国後島code: ja is deprecated , Kunashiri-tō)
Shikotan (bahasa Rusia: Шикотан)/Kepulauan Shikotan (色丹島code: ja is deprecated , Shikotan-tō)
Batu Habomai (bahasa Rusia: острова Хабомаиostrova Habomai)/Kepulauan Habomai (歯舞諸島code: ja is deprecated , Habomai-shotō).
Latar belakang
Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia-Jepang mengenai status Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Pasal 2 Perjanjian Shimoda yang menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan "Mulai sekarang, perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu dan Pulau Urup. Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik Jepang; dan Kepulauan Kuril, yang berada di utara dan termasuk di dalamnya Pulau Urup merupakan milik Rusia." Pulau-pulau seperti Kunashiri, Shikotan, dan Kepulauan Habomai yang berada di selatan Etorofu tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian, dan dimengerti pada waktu itu sebagai wilayah teritorial Jepang yang tidak dalam sengketa. Perjanjian Shimoda juga mencantumkan Pulau Sakhalin/Karafuto tidak untuk dibagi dua melainkan berada di bawah pengawasan bersama Rusia-Jepang.
Pada perjanjian Rusia-Jepang yang berikutnya yakni Perjanjian Saint Petersburg 1875, Jepang setuju untuk menghentikan semua tuntutan atas Sakhalin, dengan imbalan Rusia memberikan semua hak atas Kepulauan Kuril kepada Jepang.
Perang Rusia-Jepang 1904-1905 merupakan kekalahan militer bagi Rusia. Perjanjian Portsmouth 1905 yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang memberikan setengah Pulau Sakhalin kepada Jepang.
^Pasal 25 Perjanjian Damai San Francisco mendefinisikan Kekuatan Sekutu sebagai "Negara-negara yang berperang dengan Jepang, […] asalkan Negara itu telah menandatangani dan meratifikasi Perjanjian.. […] Perjanjian yang sekarang tidak akan memberi hak-hak, kedudukan-kedudukan, atau keuntungan-keuntungan apa pun kepada masing-masing Negara yang tidak termasuk Kekuatan Sekutu seperti tercakup dalam definisi; begitu pula hak, kedudukan, atau kepentingan apa pun dari Jepang tidak akan dianggap berkurang atau dirugikan oleh pasal mana pun dalam Perjanjian untuk keuntungan sebuah Negara yang bukan Kekuatan Sekutu seperti tercakup dalam definisi." Kekuatan Sekutu adalah Australia, Kanada, Sri Lanka, Prancis, Indonesia, Kerajaan Belanda, Selandia Baru, Pakistan, Republik Filipina, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat. Uni Soviet menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Stephan, John J. The Kuril Islands Russo-Japanese Frontier in the Pacific. Oxford: Clarendon Press, 1974. ISBN 0-19-821563-0
Kimie Hara, 50 Years from San Francisco: Re-Examining the Peace Treaty and Japan's Territorial Problems. Pacific Affairs, Vol. 74, No. 3 (Autumn, 2001), pp. 361–382. Available online at J-STOR.</ref>