Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik Gereja Katolik
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor Bonus Pontificalis Domus Universi Dominici Gregis Consuetudo Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Petisi ​​kepada Takhta Suci merupakan bagian dari bentuk pemerintahan Gereja Katolik.^[1]

Fakultas, indult, dispensasi, dan bantuan lainnya, yang pemberiannya disediakan untuk Takhta Suci, harus diminta melalui petisi tertulis yang diajukan kepada Paus yang berdaulat, secara teratur melalui salah satu Kongregasi Suci Kuria Roma. Berdasarkan konstitusi baru Kuria Roma oleh Pius X, setiap orang pribadi dapat secara pribadi mendatangi dan mengajukan petisi kepada Takhta Suci. Namun, selalu baik, dan sering kali perlu, untuk menyerahkan surat-surat pujian dari ordinaris pemohon, seperti dalam kasus fakultas, dispensasi, dan semacamnya. Sering kali disarankan untuk menggunakan agen di Roma, yang dapat menangani masalah tersebut secara pribadi. Untuk tujuan ini, setiap orang yang dapat dipercaya dapat dipilih, asalkan ia dapat diterima oleh Kongregasi Suci yang harus diajaknya bicara. (Bandingkan dengan Const., "Sapienti Consilio", Norm=E6 communes, c. ix.)

Petisi harus ditulis pada selembar kertas putih berukuran folio atau kuarto besar; dan teks harus ditulis dari halaman pertama ke halaman kedua, dan seterusnya, jika panjangnya mengharuskan, seperti pada buku cetak, tanpa ada halaman tengah yang dibiarkan kosong. Bahasa resmi Kuria masih Latin, Italia, dan Prancis; tetapi dokumen dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Portugis sekarang diizinkan (lih. Const. "Sapienti Consilio", Norm=E6 particulares, c. vi., n. 5.). Akan tetapi, sudah sepantasnya petisi yang dikirim oleh kuria episkopal dan oleh para rohaniwan pada umumnya, dan petisi yang berkaitan dengan sakramen, ditulis dalam bahasa resmi Gereja, Latin. Petisi harus ditujukan kepada Paus sendiri, dan karenanya harus dimulai dengan kata-kata "Beatissime Pater" (Bapa Yang Mahakudus). Pemohon kemudian harus menyebutkan nama lengkapnya, tempat tinggal, dan keuskupannya. (Hal-hal ini tidak dicantumkan dalam permohonan kepada Penitensiaria Suci.) Berikutnya harus ada pernyataan yang jelas dan ringkas tentang bantuan yang diinginkan, alasan permohonan, dan semua informasi yang diperlukan agar Takhta Suci dapat mengambil keputusan. Tidak dicantumkannya fakta-fakta material atau dilakukannya kesalahan-kesalahan substansial dalam permohonan dapat membatalkan dispensasi atau indult yang diberikan. Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan harus menyatakan: (1) nama-nama Kristen dan nama keluarga pemohon; (2) keuskupan asal atau tempat tinggal yang sebenarnya; (3) sifat pasti dari halangan; (4) tingkat hubungan darah, kekerabatan, dll.; (5) jumlah halangan; (6) berbagai keadaan (Instruksi S. Congr. Of Propaganda May, 1877). Permohonan tidak boleh diakhiri dalam bentuk surat, tetapi dengan rumusan singkat "Et Deus, etc." atau "Quare, etc." Di bagian bawah petisi, alamat orang yang akan dituju balasan (jika tidak akan dikirimkan melalui agen) harus ditulis.

Semua petisi dalam kasus perkawinan ditangani oleh Congr. de disciplina Sacramentorum, kecuali yang berkaitan dengan forum internal (yaitu, kasus pengakuan dosa dan okultisme), yang masuk ke Penitensiaria Suci, dan yang termasuk dalam impediment mixtæ religionis atau disparitatis cultus, yang berada di bawah yurisdiksi Kantor Suci. Congr. de disciplina Sacramentorum juga bertanggung jawab atas semua hal lain yang berhubungan dengan sakramen dan Misa, kecuali ritus dan upacaranya, yang pengaturannya menjadi tanggung jawab Kongregasi Ritus. Oleh karena itu, petisi untuk penyelesaian kesulitan liturgi harus dikirim ke Kongregasi yang terakhir; petisi, misalnya, untuk pidato pribadi, reservasi Sakramen Mahakudus, komuni non-puasa, dll., kepada yang pertama. Kongregasi Dewan menangani petisi yang berkaitan dengan perintah-perintah Gereja, disiplin gerejawi, persaudaraan, dan administrasi properti gereja. Semua masalah yang berkaitan dengan keagamaan, baik individu maupun komunitas, dengan satu atau dua Pengecualian, berada di tangan Kongregasi Religiosis. Akhirnya, semua urusan negara-negara yang masih tunduk pada Kongregasi Propaganda, dilakukan melalui Kongregasi itu, dengan pengecualian urusan keagamaan itu sendiri.^[2]

• Gereja Katolik Roma
• Takhta Suci