Menurut definisinya, Hukum Kanonik Gereja Katolik menyatakan bahwa “Sekolah Katolik dipahami sebagai sekolah yang berada di bawah kendali otoritas gerejawi yang berwenang atau badan hukum gerejawi publik, atau sekolah yang dalam dokumen tertulis diakui sebagai Katolik oleh otoritas gerejawi” (Kan. 803). Meskipun beberapa sekolah dianggap "Katolik" karena identitasnya dan sebagian besar siswa yang terdaftar beragama Katolik, hukum kanonik juga menetapkan bahwa "tidak ada sekolah, meskipun sekolah Katolik, boleh menyandang gelar 'sekolah Katolik'. kecuali dengan persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang" (Kan. 803 §3).[butuh rujukan]
Ordo Dominikan adalah "ordo pertama yang dilembagakan oleh Gereja dengan misi akademis",[1] mendirikan studia conventualia di setiap biara ordo, dan studia generalia di universitas-universitas awal Eropa seperti Universitas Bologna dan Universitas Paris. Di Eropa, sebagian besar universitas dengan sejarah abad pertengahan didirikan sebagai universitas Katolik. Banyak diantaranya yang dicabut jabatannya pada otoritas pemerintah di Era Modern. Namun ada pula yang tetap beragama Katolik, sementara yang baru didirikan berdampingan dengan lembaga publik. Gereja Katolik masih menjadi penyedia pendidikan tinggi non-pemerintah terbesar di dunia. Banyak diantaranya yang masih mampu bersaing secara internasional. Menurut sensus Vatikan, jumlah total universitas dan institusi pendidikan tinggi Katolik di seluruh dunia adalah 1.358. Di sisi lain, Konferensi Waligereja Amerika Serikat menghitungnya sebanyak 1.861. Ordo keagamaan Katolik dengan jumlah universitas terbanyak di dunia saat ini adalah Yesuit dengan 114.[2]
Seperti sekolah swasta lainnya, universitas dan perguruan tinggi Katolik pada umumnya bersifat nondenominasi, yaitu mereka menerima siapa saja tanpa memandang afiliasi agama, kebangsaan, etnis, atau status sipil, asalkan persyaratan penerimaan atau pendaftaran dan dokumen hukum telah diserahkan, dan peraturan serta ketentuan dipatuhi. kehidupan yang bermanfaat di kampus. Namun, orang non-Katolik, baik Kristen atau bukan, boleh atau tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan kampus yang diwajibkan, khususnya yang bersifat keagamaan.
