PROFILPELAJAR.COM

Lima negara berdaulat terkecil di dunia menurut luas, dari terbesar sampai terkecil: San Marino, Tuvalu, Nauru, Monaco, dan Vatican ditampilkan dalam skala yang sama untuk perbandingan ukuran.

Negara mikro berdaulat atau negara mini (bahasa Inggris: microstate atau ministate) adalah sebuah negara berdaulat yang memiliki populasi yang sangat sedikit atau luas daratan yang sangat kecil, dan biasanya keduanya. Pengartian "negara" dan "sangat kecil" tak didefinisikan secara jelas dalam hukum internasional.^[1] Sejak 2010, upaya-upaya terkini untuk mendefinisikan negara mikro berfokus pada mengidentifikasikan entitas-entitas politik dengan unsur-unsur kualitatif unik berkaitan dengan batasan-batasan geografis atau demografi mereka.

Contoh negara mikro yang diterima secara umum diantaranya Andorra, Liechtenstein, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Monako, Nauru, Palau, San Marino, dan Tuvalu. Entitas politik terkecil yang diakui sebagai negara berdaulat adalah Kota Vatikan, dengan kurang dari 1.000 penduduk dan luas hanya 49 hektar (120 hektar). Beberapa negara mikro – seperti Monako – adalah negara kota yang terdiri dari satu kotamadya.

Definisi

Kuantitatif

Kebanyakan ahli mengidentifikasikan negara mikro dengan menggunakan batas kuantitatif dan menerapkannya pada salah satu variabel seperti ukuran wilayah,^[2] populasi,^[3] atau gabungan dari variabel yang berbeda.^[4] Meskipun disepakati bahwa negara mikro adalah yang terkecil dari semua negara, namun tidak ada konsensus tentang variabel apa atau titik batas mana yang harus digunakan untuk menentukan unit politik tertentu harus diberi label sebagai "negara mikro" (dan yang membedakannya dengan negara kecil berstatus "normal").^[1]^[5]^[6]^[7] Menurut beberapa sarjana, pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan negara mikro mengalami beberapa masalah seperti "inkonsistensi, kesewenang-wenangan, ketidakjelasan, dan ketidakmampuan untuk secara bermakna mengisolasi unit-unit politik yang berbeda secara kualitatif".^[6]

Negara berdaulat dengan luas daratan kurang dari 1.000 km² (386 sq mi)^[8]^[9] ^[10]^[11] dan/atau populasi kurang dari 500.000 orang^[8]
Peringkat	Negara	Area (km² atau sqmi)	Populasi	Kepadatan (pop./km²)	Ibu kota	Benua	Benua bagian
1	Vatikan	044 km² (16,99 sq mi)	801	1913.6	Kota Vatikan	Eropa	Eropa Selatan
2	Monaco	202 km² (77,99 sq mi)	39,244	18469.3	Kota Monako	Eropa	Eropa Selatan
3	Nauru	21 km² (8 sq mi)	10,834	451.8	Yaren	Oseania	Mikronesia
4	Tuvalu	26 km² (10 sq mi)	11,448	414.7	Funafuti	Oseania	Polinesia
5	San Marino	61 km² (24 sq mi)	34,467	536.8	San Marino	Eropa	Eropa Selatan
6	Liechtenstein	160 km² (62 sq mi)	39,425	233.2	Vaduz	Eropa	Eropa Barat
7	Kepulauan Marshall	181 km² (70 sq mi)	78,831	392.2	Majuro	Oseania	Mikronesia
8	Saint Kitts dan Nevis	261 km² (101 sq mi)	54,149	197.5	Basseterre	Amerika	Karibia
9	Maladewa	298 km² (115 sq mi)	390,669	1320.8	Malé	Asia	Asia Selatan
10	Malta	316 km² (122 sq mi)	514,564^[12]	1,633	Valletta	Eropa	Eropa Selatan
11	Grenada	344 km² (133 sq mi)	113,570	320.2	St. George's	Amerika	Karibia
12	Saint Vincent dan Grenadines	389 km² (150 sq mi)	101,145	264.6	Kingstown	Amerika	Karibia
13	Barbados	430 km² (166 sq mi)	301,865	673.7	Bridgetown	Amerika	Karibia
14	Antigua dan Barbuda	443 km² (171 sq mi)	99,175	206.1	St. John's	Amerika	Karibia
15	Seychelles	455 km² (176 sq mi)	96,387	201.4	Victoria	Afrika	Afrika Timur
16	Palau	459 km² (177 sq mi)	21,613	46.2	Ngerulmud	Oseania	Mikronesia
17	Andorra	468 km² (181 sq mi)	85,645	182.6	Andorra la Vella	Eropa	Eropa Selatan
18	Saint Lucia	616 km² (238 sq mi)	166,637	265.2	Castries	Amerika	Karibia
19	Federasi Mikronesia	702 km² (271 sq mi)	101,675	150.5	Palikir	Oseania	Mikronesia
20	Singapura	714 km² (276 sq mi)	5,866,139	8247.8	Singapore	Asia	Asia Tenggara
21	Tonga	747 km² (288 sq mi)	105,780	142.5	Nukuʻalofa	Oseania	Polinesia
22	Dominica	751 km² (290 sq mi)	74,584	97.8	Roseau	Amerika	Karibia
23	Bahrain	765 km² (295 sq mi)	1,526,929	1491.4	Manama	Asia	Asia Barat
24	Kiribati	811 km² (313 sq mi)	113,001	128.8	Tarawa	Oseania	Mikronesia
25	São Tomé dan Príncipe	1.001 km² (386 sq mi)	213,948	197.5	São Tomé	Afrika	Afrika Tengah
26	Samoa	2.831 km² (1.093 sq mi)	204,898	69.5	Apia	Oseania	Polinesia
27	Brunei Darussalam	5.765 km² (2.226 sq mi)	471,103	73.3	Bandar Seri Begawan	Asia	Asia Tenggara
28	Vanuatu	12.189 km² (4.706 sq mi)	303,009	21.9	Port Vila	Oseania	Melanesia
29	Bahama	13.880 km² (5.359 sq mi)	352,655	23.2	Nassau	Amerika	Karibia
30	Belize	22.966 km² (8.867 sq mi)	405,633	14.8	Belmopan	Amerika	Amerika Tengah
31	Islandia	103.000 km² (39.769 sq mi)	354,234	3.1	Reykjavík	Eropa	Eropa Utara

- Dengan pengecualian Bahama, Belize, Brunei, Islandia, Samoa, dan Vanuatu, semua negara di atas memiliki luas non-ZEE kurang dari 1.000 km² (386 sq mi).

- Dengan pengecualian Malta, Bahrain dan Singapura, semua negara di atas memiliki kurang dari 500.000 penduduk.

Kualitatif

Beberapa akademisi telah menyarankan untuk mendefinisikan negara mikro menurut unsur-unsur kualitatif unik berkaitan dengan batasan-batasan geografis atau demografisnya yang kecil.^[6]^[9]^[13] Pendekatan yang lebih baru mengusulkan untuk melihat kapasitas negara dalam kancah internasional untuk menentukan negara mana yang pantas mendapatkan label negara mikro.^[13]^[14] Namun pendekatan semacam ini diperkirakan dapat menyebabkan kebingungan antara arti negara mikro dengan negara lemah^[7]^[9] (atau negara gagal) serta terlalu mengandalkan persepsi subjektif.^[6]

Pendekatan alternatif adalah mendefinisikan mikro sebagai "negara modern yang dilindungi". Menurut definisi yang diusulkan oleh Dumienski (2014): "negara mikro adalah negara-negara modern yang dilindungi, yaitu negara-negara berdaulat yang dapat secara sepihak menyerahkan atribut kedaulatan tertentu kepada kekuatan yang lebih besar dengan imbalan perlindungan damai demi kelangsungan politik dan ekonomi mereka terhadap kendala geografis atau demografis". Mengadopsi pendekatan ini, memungkinkan membatasi jumlah negara mikro dan memisahkannya dari negara kecil dan otonomi atau dependensi. Contoh negara mikro yang dipahami sebagai negara modern dilindungi diantaranya negara Liechtenstein, San Marino, Monako, Niue, Andorra, Kepulauan Cook, atau Palau.^[6]

Unit politik terkecil yang diakui sebagai negara berdaulat adalah Kota Vatikan, meskipun status tepatnya kadang-kadang diperdebatkan, misalnya, Profesor Maurice Mendelson, QC, berpendapat bahwa itu tidak memenuhi "kriteria kenegaraan tradisional".^[15]

Politik

Penelitian statistik telah menunjukkan bahwa negara mikro lebih cenderung menjadi negara demokrasi daripada negara yang lebih besar. Pada tahun 2012, Freedom House mengklasifikasikan 86% negara dengan kurang dari 500.000 penduduk sebagai "bebas".^[16] Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi kecil seringkali memiliki tingkat kebebasan politik dan kebebasan sipil yang tinggi, yang merupakan salah satu ciri demokrasi. Beberapa sarjana telah mengambil korelasi statistik antara ukuran kecil dan demokrasi sebagai tanda bahwa ukuran kecil bermanfaat bagi pengembangan sistem politik yang demokratis,^[17] kohesivitas sosial, peluang untuk komunikasi langsung, dan homogenitas kepentingan sebagai penjelasan yang mungkin mengapa hal ini terjadi pada negara mikro.^[16]^[18]

Namun dalam penelitian studi kasus, bagaimanapun, telah membuat peneliti untuk percaya bahwa bukti statistik memungkiri elemen anti-demokrasi dari politik negara mikro.^[16]^[19] Karena populasi kecil, hubungan keluarga dan pribadi sering menentukan dalam politik negara mikro. Dalam beberapa kasus, hal ini menghambat pengambilan keputusan yang netral dan formal, dan malah mengarah pada aktivitas politik yang tidak demokratis, seperti klientelisme, korupsi, partikularisme, dan dominasi eksekutif.^[16] Sementara negara-negara mikro sering kali memiliki institusi formal yang diasosiasikan dengan demokrasi, cara kerja politik di negara-negara mikro dalam kenyataannya seringkali tidak demokratis.

Tingginya jumlah demokrasi di antara negara-negara mikro dapat dijelaskan oleh sejarah kolonial mereka.^[16]^[17] Kebanyakan negara mikro mengadopsi sistem politik yang sama dengan penguasa kolonial mereka.^[20] Karena tingginya jumlah negara mikro yang menjadi koloni Inggris di masa lalu, negara seringkali memiliki sistem politik mayoritas dan parlementer yang mirip dengan sistem Westminster.^[17] Beberapa negara mikro dengan sejarah sebagai koloni Inggris telah menerapkan beberapa aspek dari sistem politik konsensus, untuk beradaptasi dengan fitur geografis atau tatanan sosial mereka.^[20] Sementara sejarah kolonial sering menentukan sistem politik apa yang dimiliki negara mikro, dan mereka hanya melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan karakteristik spesifik mereka agar lebih baik.

Hubungan internasional

Negara mikro sering bergantung pada negara lain untuk bertahan hidup, karena mereka memiliki kapasitas militer yang kecil dan kekurangan sumber daya. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti percaya bahwa negara-negara mikro dipaksa untuk menundukkan diri mereka kepada negara-negara yang lebih besar sehingga mengurangi kedaulatan mereka.^[21] Penelitian menunjukkan bahwa negara mikro secara strategis terlibat dalam hubungan patron-klien dengan negara lain.^[22] Ini memungkinkan mereka untuk memperdagangkan beberapa hak istimewa ke negara-negara yang paling dapat memajukan kepentingan mereka. Contohnya adalah negara mikro yang mendirikan surga pajak atau menjual dukungan mereka di komite internasional dengan imbalan dukungan militer dan ekonomi.^[21]

Referensi

^ ^a ^b Warrington, E. (1994). "Lilliputs Revisited". Asian Journal of Public Administration, 16(1).
^ Mehmet, O. & Tahiroglu, M., 2002. Growth and equity in microstates: Does size matter in development? International Journal of Social Economics, 29(1/2), pp.152–162.
^ Boyce, P.J. & Herr, R.A., 2008. Microstate diplomacy in the south pacific. Australian Outlook, (April 2012), pp.37–41.
^ Reid, G.L., 1975. Impact of Very Small Size on the International Behaviour of Microstates (International Studies), SAGE Publications Ltd.
^ Dommen, E., 1985. States, Microstates and Islands, Routledge Kegan & Paul.
^ ^a ^b ^c ^d ^e Dumienski, Zbigniew (2014). "Microstates as Modern Protected States: Towards a New Definition of Micro-Statehood" (PDF). Occasional Paper. Centre for Small State Studies. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-06-07.
^ ^a ^b Neemia, U., 1995. Smallness, islandness and foreign policy behaviour: aspects of island microstates foreign policy behaviour with special reference to Cook Islands and Kiribati. University of Wollongong.
^ ^a ^b "CIA – The World Factbook – Rank Order – Population". CIA. Diakses tanggal 2021-12-02.
^ ^a ^b ^c Amstrup, N., 1976. The Perennial Problem of Small States: A Survey of Research Efforts. Cooperation and Conflict, 11(2), pp. 163–182.
^ "CIA – The World Factbook – Rank Order – Area". CIA. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 13, 2007. Diakses tanggal 2008-06-20.
^ "Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density" (PDF). United Nations Statistics Division. 2008. Diakses tanggal 2011-06-12.
^ "News release" (PDF). National Statistics Office. 10 July 2020. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 July 2020. Diakses tanggal 10 July 2020.
^ ^a ^b Neumann, I.B. & Gstöhl, S., 2004. Lilliputians in Gulliver’s World ? Small States in International Relations.
^ Oest, K.J.N. & Wivel, A., 2010. Security, profit or shadow of the past? Explaining the security strategies of microstates. Cambridge Review of International Affairs, 23(3), pp. 429–453.
^ Mendelson, M. H. (1972). "Diminutive States in the United Nations". The International and Comparative Law Quarterly, 21(4), pp.609–630.
^ ^a ^b ^c ^d ^e Veenendaal, W. (2015). "Democracy in microstates: why smallness does not produce a democratic political system", Democratization, 22(1): 92-112.
^ ^a ^b ^c Anckar, D. (2004). "Regime Choices in Microstates: The Cultural Constraint", Commonwealth & Comparative Politics, 42(2): 206-223.
^ Corbett, J. (2015). ""Everybody knows everybody": practising politics in the Pacific Islands", Democratization, 22(1): 51-72.
^ Erk, J. and Veenendaal, W. (2014). "Is Small Really Beautiful? The Microstate Mistake", Journal of Democracy, 25(3): 135-148.
^ ^a ^b Anckar, D. (2008). "Microstate Democracy: Majority or Consensus; Diffusion or Problem-Solving?", Democratization, 15(1): 67-85.
^ ^a ^b Sharman, J.C. (2017). "Sovereignty at the Extremes: Micro-States in World Politics", Political Studies, 65(3): 559-575.
^ Veenendaal, W. (2017). "Analyzing the Foreign Policy of Microstates: The Relevance of the International Patron-Client Model", Foreign Policy Analysis, 13(3): 561-577.