PROFILPELAJAR.COM

Resolusi 2699
Dewan Keamanan PBB
Resolusi 2699; Dewan Keamanan PBB
Tanggal	2 October 2023
Sidang no.	9,430
Kode	S/RES/2699 (Dokumen)
Topik	Krisis Haiti (2018–sekarang) dan Perang geng di Haiti
Ringkasan hasil	13 mendukung; Tidak ada menentang; 2 abstain
Hasil	Diadopsi
Komposisi Dewan Keamanan
Anggota tetap	Tiongkok; Prancis; Rusia; Britania Raya; Amerika Serikat;

Misi Dukungan Keamanan Multinasional di Haiti
Misi Dukungan Keamanan Multinasional di Haiti
Aktif	1 Januari 2024
Negara	Haiti
Aliansi	Perserikatan Bangsa Bangsa
Tipe unit	Kekuatan multinasional
Jumlah personel	1.000+

Misi Dukungan Keamanan Multinasional di Haiti adalah kekuatan multinasional yang disetujui oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 2699 pada tanggal 2 Oktober 2023 untuk membantu pemerintah Haiti memulihkan hukum dan ketertiban.^[1]

Ini akan dipimpin oleh Kenya dan akan berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Haiti. Anggota Komunitas Karibia Jamaika, Bahama, Guyana dan Antigua dan Barbuda akan mengambil bagian dalam misi ini. Menteri Luar Negeri Kenya Alfred Mutua mengatakan bahwa Spanyol, Senegal dan Chili juga dapat mengerahkan personel keamanan mereka.^[2]

Unit Layanan Umum paramiliter Kenya mungkin akan dikerahkan dan beberapa petugas sedang belajar bahasa Prancis untuk berkomunikasi di lapangan. Amerika Serikat telah menjanjikan pendanaan sebesar $100 juta^[2] dan $100 juta dalam bentuk dukungan pendukung.^[3]

Resolusi PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2699, yang diadopsi pada 2 Oktober 2023, mengesahkan misi keamanan yang dipimpin Kenya di Haiti.^[4] Misi ini merupakan respons terhadap krisis Haiti tahun 2018–2023 dan perang geng di Haiti, dengan dukungan PBB awalnya diminta pada tanggal 7 Oktober 2022, setahun sebelumnya.^[4]^[5] Resolusi tersebut juga memperpanjang embargo senjata sebelumnya.^[6]

Resolusi tersebut dirancang oleh Amerika Serikat dan Ekuador. 13 anggota memberikan suara mendukung, dengan Rusia dan Tiongkok abstain.^[4]

Mulai 2 Oktober 2023, Kenya, Jamaika, Bahama, dan Antigua dan Barbuda telah setuju untuk menyediakan personel, sementara Amerika Serikat menawarkan jumlah maksimum $200 juta.^[7]

Respon lokal

Dalam survei tahun 2023, 70% masyarakat Haiti mengatakan mereka mendukung pengerahan angkatan bersenjata internasional untuk melawan geng-geng tersebut, sebagaimana diizinkan oleh PBB. Mayoritas responden, yaitu 57%, mengatakan mereka tidak berpikir koalisi organisasi masyarakat sipil yang bersatu di bawah nama Montana Accord – sebuah perjanjian untuk memerintah Haiti yang diambil dari nama hotel Petionville tempat perjanjian tersebut ditandatangani – dapat menyelesaikan krisis keamanan. Sebanyak 1.597 warga Haiti disurvei di 10 departemen regional Haiti dan margin kesalahannya di bawah 3%. Jajak pendapat ini dilakukan oleh Jaringan Kesehatan Haiti, sekelompok organisasi medis di negara tersebut.^[8]

72 jam setelah resolusi mengenai misi multinasional diambil, pihak berwenang di Port-au-Prince belum memberikan komentar mengenai bagaimana anggota pasukan asing akan berinteraksi dengan agen polisi nasional dan tentara angkatan bersenjata Haiti.^[9]

Respon Kenya

Senator yang dicalonkan Karen Nyamu menegaskan bahwa kepemimpinan Kenya dalam misi yang didukung PBB di Haiti akan meningkatkan reputasi globalnya sebagai mitra yang dapat diandalkan. Menyoroti sejarah pemeliharaan perdamaian Kenya, dia yakin bahwa misi tersebut memberikan pelatihan lanjutan bagi polisi Kenya dan memberikan manfaat finansial, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat memberikan dana yang signifikan. Daripada bertempur, para perwira Kenya akan mengamankan infrastruktur utama di Haiti. Nyamu menekankan komitmen Kenya terhadap kolaborasi global dan stabilisasi Haiti.^[10]

Pasukan


Negara	Personil dijanjikan
Antigua dan Barbuda	TBD^[11]
Benin	2.000^[12]^[13]
Guyana	TBD
Grenada	TBD
Saint Lucia	TBD
Dominika	TBD
Saint Vincent dan Grenadine	TBD
Jamaika	TBD
Kenya	1.000
Suriname	TBD^[14]
Bahama	150^[15]