PROFILPELAJAR.COM

Krisis konstitusional Spanyol 2017
Krisis konstitusional Spanyol 2017
Bagian dari Krisis Spanyol 2008–sekarang dan Gerakan kemerdekaan Katalonia 2012–sekarang
	Letak Katalonia di Spanyol
Tanggal	6 September 2017 – sekarang; (7 tahun, 3 bulan, 3 minggu dan 4 hari)
Lokasi	Spanyol, terutama Katalonia
Sebab	Penolakan Pemerintah Katalonia untuk mematuhi penangguhan Mahkamah Konstitusi terhadap Referendum kemerdekaan Katalonia 2017.; Penolakan Pemerintah Spanyol untuk merundingkan sebuah referendum yang legal.;
Metode	Unjuk rasa, pembangkangan sipil, perlawanan sipil, pendudukan, mogok massal.
Status	sedang berlangsung Referendum digelar meski ada suspensi; ratusan terluka dalam tindakan keras polisi pada hari pemungutan suara.; Tindakan hukum diambil terhadap anggota pemerintah dan Parlemen Katalonia oleh pengadilan Spanyol; intervensi keuangan dan kepolisian terhadap Katalonia oleh pemerintah Spanyol.; Unjuk rasa di jalan seluruh Katalonia; mogok massal seluruh wilayah pada 3 Oktober.; Pemerintah Katalonia mengumumkan langkah menuju deklarasi kemerdekaan sepihak.; Unjuk rasa di seluruh Spanyol untuk mendukung dan menentang tindakan pemerintah Spanyol.;
Pihak terlibat
Pemerintah Spanyol Kementerian Dalam Negeri Spanyol Korps Kepolisian Nasional; Garda Sipil; ;	Generalitat de Catalunya Kementerian Dalam Negeri Katalonia Mossos d'Esquadra; ;
Tokoh utama
Raja Felipe VI; Mariano Rajoy; Soraya Sáenz de Santamaría; Juan Ignacio Zoido	Carles Puigdemont; Oriol Junqueras
Jumlah
Detasemen kepolisian di Katalonia: 12.000;	Pasukan kepolisian Katalonia: 17.000;
Jumlah korban
Terluka: 431 polisi;	Terluka: 893 (di Katalonia); 3 (di Madrid); Ditahan: 18 (di Katalonia); 1 (di Madrid);

Krisis konstitusional Spanyol 2017^[8] adalah konflik politik yang sedang berlangsung antara Pemerintah Spanyol dan Generalitat de Catalunya mengenai isu Referendum kemerdekaan Katalonia 2017, yang mulai setelah undang-undang yang bertujuan untuk mengizinkan referendum tersebut dikecam oleh pemerintah Spanyol di bawah Perdana Menteri Mariano Rajoy dan kemudian ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai memutuskan masalah ini.^[9]^[10] Pemerintah Katalonia di bawah Presiden Katalonia Carles Puigdemont mengumumkan bahwa baik pihak berwenang pusat maupun mahkamah Spanyol tidak dapat menghentikan rencana mereka dan bahwa dimaksudkan untuk terus menggelar pemungutan suara bagaimanapun juga, memicu reaksi hukum yang cepat menyebar dari pemerintah Spanyol dan Katalonia ke Munisipalitas Katalonia—karena wali kota setempat didesak oleh Generalitat untuk memberikan dukungan logistik dan bantuan agar proses pemilihan dapat dilaksanakan—serta ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi Katalonia, dan jaksa negara bagian.^[9]^[11]^[12]

Pada 15 September, saat para pihak pro-kemerdekaan Katalonia mulai kampanye referendum mereka, pemerintah Spanyol telah melancarkan suatu serangan hukum habis-habisan untuk menggagalkan pemungutan suara yang mendekat, termasuk ancaman pengambilalihan keuangan sebagian besar anggaran Katalonia, polisi menyita poster pro-referendum, pamflet, dan selebaran yang dianggap sebagai ilegal dan memerintahkan penyelidikan kriminal kepada lebih dari 700 wali kota setempat yang telah secara terbuka menyetujui untuk membantu tahap referendum.^[13]^[14] Ketegangan antara kedua belah pihak mencapai titik kritis setelah polisi Spanyol menggeledah kantor pusat pemerintah Katalonia di Barcelona pada 20 September, pada awal Operasi Anubis, dan menahan 13 pejabat senior Katalonia, dengan beberapa media internasional menggambarkan kejadian tersebut sebagai "salah satu krisis politik terburuk dalam sejarah Spanyol modern".^[15] Referendum itu disebut sebagai "usaha kudeta terhadap demokrasi Spanyol" dan "melawan Eropa" oleh beberapa politisi Spanyol.^[16]^[17]