PROFILPELAJAR.COM

U
Ko Ni
U; Ko Ni
Nama asal	ကိုနီ (Burma)
Lahir	11 Februari 1953; Katha, Divisi Sagaing, Burma
Meninggal	29 Januari 2017 (umur 63); Yangon
Sebab meninggal	Dibunuh
Kebangsaan	Myanmar
Pendidikan	B.A. (1975), LL.B. (1976)
Almamater	Universitas Seni dan Ilmu Pengetahuan Rangoon
Pekerjaan	Pengacara
Tahun aktif	1976–2017
Dikenal atas	Penulis, penasihat hukum Liga Nasional untuk Demokrasi
Suami/istri	Tin Tin Aye
Anak	Yin Nwe Khaing ; Aye Thi Khaing ; Thant Zin Oo
Orang tua	Sultan Mohamed (bapak) Halima Khin Hla (ibu);

Ko Ni (bahasa Burma: ကိုနီ, diucapkan [kò nì]) (11 Februari 1953 – 29 Januari 2017) adalah seorang pengacara Myanmar dan pakar hukum tata negara.^[3]^[4] Ia dibunuh di Yangon, Myanmar, pada 29 Januari 2017.^[5]^[6]

Kehidupan awal

Ko Ni lahir di dekat Katha di Divisi Sagaing, Myanmar. Ia adalah penganut agama Islam. Ayahnya adalah Sultan Mohamed, seorang Muslim dari India, sementara ibunya adalah Khin Hla (juga dikenal dengan nama Halima)^[1] yang merupakan penganut agama Buddha asal Myanmar.^[7] Ayahnya datang ke Myanmar pada awal dasawarsa 1900-an saat bekerja dengan Angkatan Darat India Britania. Ibu Ko Ni sendiri memiliki ayah seorang Muslim dan ibu yang beragama Buddha.^[7]

Karier

Ko Ni adalah pendiri Kantor Hukum Laurel^[7] dan anggota International Bar Association, Asosiasi Pengacara Independen Myanmar, serta Asosiasi Penulis dan Jurnalis Myanmar.^[1]

Karier politik

Ia secara resmi bergabung dengan Liga Nasional untuk Demokrasi pada 8 Oktober 2013. Sebelumnya ia sudah menjadi penasihat hukum Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun.^[1] Ko Ni dikenal sebagai tokoh yang berhasil menemukan "celah hukum" dalam Undang-Undang Dasar Myanmar 2008 dengan menafsirkan pasal-pasalnya untuk membentuk jabatan Penasihat Negara Myanmar agar Aung San Suu Kyi dapat menjadi kepala pemerintahan secara de facto pada 2016, Aung San Suu Kyi sendiri tidak dapat menjadi presiden menurut undang-undang dasar karena suaminya adalah orang asing.^[6] Ko Ni merupakan pendukung perubahan undang-undang dasar di Myanmar,^[7] dan ia meyakini bahwa UUD 2008 yang dirumuskan oleh militer sebaiknya digantikan seutuhnya dan tidak sekadar diamendemen.^[1] Ia telah menulis enam buku mengenai hak asasi manusia dan pemilihan umum demokratis,^[1] dan ia juga aktif dalam gerakan lintas agama.^[8] Ia juga mengkritik hukum kewarganegaraan Myanmar yang membuat minoritas Rohingya yang beragama Muslim tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Myanmar.^[9] Akibat dukungannya kepada kaum Rohingya dan perubahan undang-undang dasar, ia sering menerima ancaman sebelum kematiannya.^[10]

Pembunuhan

Ko Ni dibunuh pada 29 Januari 2017 di Bandar Udara Internasional Yangon setelah kembali dari program kepemimpinan senior di Indonesia yang mengkaji demokrasi dan penyelesaian konflik.^[9]^[11]^[9]^[6]

Penangkapan dan dalang

Polisi menangkap penembak Ko Ni, Kyi Lin, tidak lama setelah kejadian.^[12]^[4] Kyi Lin juga menembak seorang supir taksi yang mencoba menghentikan aksinya.^[13] Muncul tuduhan di media sosial bahwa Kyaw Swe, Menteri Dalam Negeri dan mantan panglima komando barat daya di Pathein, Ayeyarwady, merupakan dalang pembunuhan Ko Ni.^[4] Asisten sekretaris Kementerian Dalam Negeri Maung Maung Myint mengeluarkan pernyataan pada 1 Februari 2017 yang membantah "desas-desus" ini.^[4]

Pemakaman

Pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang terlepas dari latar belakang agama.^[7] Aung San Suu Kyi tidak menghadiri pemakamannya.^[4]

Tanggapan

Pemimpin senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Tin Oo, berkata bahwa kematian Ko Ni merupakan "kehilangan yang besar bagi negara, bagi kekuatan demokrasi dan bagi kami (partai)".^[14] Duta Besar Amerika Serikat untuk Myanmar Scot Marciel juga menanggapi peristiwa pembunuhan Ko Ni: "Yang ingin saya katakan, tentu saja kita semua terguncang dan sangat sedih. Saya kenal Ko Ni dan komitmennya terhadap negara dan demokrasi."^[6]

Amnesty International menyatakan bahwa penembakan Ko Ni memiliki "semua ciri khas pembunuhan". Organisasi hak asasi manusia ini menyerukan investigasi menyeluruh terhadap pembunuhan orang yang menurut mereka adalah "pejuang hak asasi manusia yang tiada lelah".^[6]