Kapitan China atau Kapitan Tionghoa[1] merupakan gelar untuk para petinggi di kalangan masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara yang ditunjuk oleh pemerintahan kerajaan pribumi, dan kemudian oleh pemerintahan kolonial.[2][3] Mulai pada awal abad ke-15, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, seperti Melaka dan Banten, mulai menunjuk seorang individu untuk menanggung jawab urusan pemerintahan di masyarakat asing, baik Tionghoa maupun Arab dan Kling.[4][5] Pemimpin masyarakat ini diberikan gelar Kapitain China, Kapitan Kling atau sesuai dengan jurisdiksi yang bersangkutan. Sistem ini diwarisi oleh penjajah Portugis yang menaklukan Melaka pada abad ke-16, dan diikuti juga oleh Kompeni Belanda di Hindia Belanda, dan Inggris di Malaya Britania.[4]
Institusi Kapitan China di Hindia Belanda memiliki tiga pangkat, yaitu Majoor, Kapitein dan Luitenant der Chinezen - yang secara keseluruhan dipanggil Chinese Officieren atau Opsir Tionghoa.[6][7] Keturunan para Opsir Tionghoa di pulau Jawa mengemban gelar 'Sia' secara turun-temurun.[8] Institusi Opsir Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta) memiliki kontinuitas terpanjang di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara.[7] Pada tahun 1619, Kompeni Belanda menunjuk Souw Beng Kong, Kapitan China di Banten menjadi Kapitein der Chinezen perdana di Batavia.[8] Jadi, Kekapitanan Betawi adalah penerus Kekapitanan Banten yang lebih tua lagi. Batavia juga menghasilkan kemungkinan satu-satunya Kapitan China perempuan di Asia, yaitu Nyai Bali yang ditunjuk oleh VOC pada tahun 1649.[7] Kekapitanan Betawi diangkat menjadi Kemayoran pada tahun 1837 dengan ditunjuknya Tan Eng Goan sebagai Majoor der Chinezen perdana di Batavia.[9] Pemegang terakhir gelar ini adalah Khouw Kim An, Majoor der Chinezen, yang wafat pada tahun 1945 pada saat penjajahan Jepang.[10] Setelah berakhirnya zaman penjajahan, pemerintah Indonesia menghapuskan pangkat-pangkat Opsir Tionghoa.[10]
Asal usul pra-kolonial
Kapitan Cina Yap Ah Loy, founding father of modern Kuala Lumpur
Asal usul jabatan ini, dengan berbagai penyebutan setempat yang berbeda, berasal dari posisi pengadilan di negara pra-kolonial di Asia Tenggara, seperti Kesultanan Malaka di semenanjung Malaya, Kesultanan Banten di Jawa, dan Kerajaan Siam di Asia Tenggara daratan.[11][12] Banyak penguasa menjalankan pemerintahan dengan membagikan wewenang kepada masyarakat asing lokal, termasuk Tionghoa, di bawah pimpinan mereka sendiri. Biasanya, pemuka masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab di luar masyarakat mereka sendiri, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan asing atau pengumpulan pajak.
Sebagai contoh, Souw Beng Kong dan Lim Lak Ko, Kapitan China pertama dari Batavia, sekarang Jakarta, mula-mula menjadi petinggi istana dan pegawai Sultan Banten sebelum pindah ke Perusahaan Hindia Timur Belanda pada awal abad ke-17.[13] Demikian juga, gelar pengadilan Chao Praya Chodeuk Rajasrethi di Thailand di bawah dinasti Chakri awal menggabungkan peran pemuka Tionghoa dan kepala Departemen Urusan Timur dan Perdagangan.[14] Pada akhir abad ke-19, Kapitan China Yap Ah Loy, yang kemungkinan merupakan pendiri Kuala Lumpur modern, ibu kota Malaysia, menjabat sebagai pemuka Tionghoa sambil memegang posisi pengadilan Melayu Sri Indra Perkasa Wijaya Bakti.[15]
Peran pada masa kolonial Eropa
Ketika orang Eropa mencokolkan pengaruhnya di Asia Tenggara, jabatan pemerintahan tidak resmi ini diadopsi: pertama kali oleh Portugis ketika mereka mengambil alih Malaka pada tahun 1511, kemudian pada abad-abad berikutnya oleh Belanda di Hindia Belanda, serta Inggris di Malaya dan Kalimantan.[16] Penggunaan gelar 'Kapitan' dalam administrasi sipil memiliki persamaan dengan Kapten Portugis kolonial abad ke-16 di Brasil.
Sejak itu, suksesi Kapitan Cina menjadi bagian intrinsik dari sejarah kolonial di Asia Tenggara.[17][18] Posisi ini penting dalam memperkuat pemerintahan kolonial Eropa, dan memfasilitasi migrasi China besar-besaran ke Asia Tenggara, atau yang dikenal sebagai 'Nanyang' dalam sejarah China. Orang Cina yang berperan penting dalam pembentukan kolonialisme Belanda di Indonesia termasuk Kapitein Souw Beng Kong dan Kapitein Lim Lak Ko di Batavia dan Banten awal abad ke-17; serta Soero Pernollo bersaudara dan Kapitein Han Bwee Kong di awal abad ke-18 di Jawa Timur. Di wilayah Inggris, sekutu dan kolaborator penting Cina termasuk Koh Lay Huan, Kapitan China pertama Penang pada akhir abad kedelapan belas; Choa Chong Long dan Tan Tock Seng, pendiri Kapitan Singapura pada awal abad ke-19; dan Yap Ah Loy, Kapitan Cina Kuala Lumpur pada akhir abad ke-19.[16][19][15]
Li Kap @ Li Kup @ Lee Wei King, Kapitan China Melaka Belanda, pendiri Tokong Cheng Hoon Teng, penderma Bukit China untuk kegunaan sebagai tanah perkuburan[42][43]
^The Kapitan System and Secret Societies published in Chinese politics in Malaysia: a history of the Malaysian Chinese Association - Page 14
^Southeast Asia-China interactions: reprint of articles from the Journal of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society, Issue 25 of M.B.R.A.S. reprint, 2007, - Page 549
^ abOoi, Keat Gin. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor, p. 711
^Hwang, In-Won. Personalized Politics: The Malaysian State Under Matahtir, p. 56
^Lohanda, Mona., The Kapitan China of Batavia, 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society, 1996.
^ abcBlussé, Leonard & Chen, Menghong., The Archives of the Kongkoan of Batavia, 2003.
^ abPhoa, Kian Sioe, Sedjarahnja Souw Beng Kong: (tangan-kanannja G.G. Jan Pieterszoon Coen), Phoa Beng Gan (achli pengairan dalam tahun 1648), Oey Tamba Sia (hartawan mati ditiang penggantungan), 1956.
^Chen, Menhong., De Chinese Gemeenschap Van Batavia, 1843-1865: Een Onderzoek Naar Het Kong Koan-archief, 2011.
^ abErkelens, Monique, The decline of the Chinese Council of Batavia: the loss of prestige and authority of the traditional elite amongst the Chinese community from the end of the nineteenth century until 1942, 2013.
^Ooi, Keat Gin. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor, p. 711
^Hwang, In-Won. Personalized Politics: The Malaysian State Under Matahtir, p. 56
