Irlandia yang bersatu, yang merdeka sepenuhnya dari Britania Raya, didukung oleh kaum republikan dan kaum nasionalis.[2] Sebaliknya, kaum unionis dan kaum loyalis menolak gagasan ini dan mendukung Irlandia Utara supaya tetap menjadi bagian dari Britania Raya, dan bahkan menghendaki Republik Irlandia ikut bergabung.[3] Pada tahun 2009, sebuah survey yang diselenggarakan oleh Northern Ireland Life and Times menunjukkan bahwa 21% orang yang ditanyai menyatakan dukungan akan terbentuknya sebuah Irlandia yang bersatu.[4] Di Republik Irlandia, terwujudnya Persatuan Irlandia dikehendaki oleh kira-kira 80% populasi pada tahun 2006.[5] Di Britania Raya, survey menunjukkan kira-kira 40% dukungan bagi Irlandia yang bersatu.[6][7]
Pembelahan Irlandia pada tahun 1921 dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, ekonomi, agama, dan politik. Dalam terma kependudukan, enam county Irlandia Utara terdiri dari kaum unionis dan sebagian besarnya Protestan[12] yang menghendaki keberlanjutan persekutuan dengan Britania. 26 county yang kini dikuasai Republik Irlandia terdiri dari mayoritas Katolik Roma yang menolak kekuasaan Britania dan merdeka pada tahun 1922. Dalam terma politik, Pemerintah Britania pada dasawarsa 1920-an enggan menarik jurisdiksinya dari seluruh wilayah Pulau Irlandia atas alasan strategis; kebijakannya sejak tahun 1921 telah menyetujui persatuan Irlandia berdasarkan persetujuan suka rela.
Sementara itu, Pemerintah Irlandia, khususnya di bawah kendali Éamon de Valera, berfokus pada sasaran Irlandia yang bersatu pada abad ke-20, prospek Irlandia bersatu menanggung kepentingan khusus setelah pecahnya the Troubles di Irlandia Utara pada akhir dasawarsa 1960-an. Semua partai politik besar di Britania dan di kedua-dua bagian Irlandia kini menerima prinsip bahwa sebuah Irlandia yang bersatu dapat dicapai hanya melalui persetujuan mayoritas rakyat di Irlandia Utara. Semua partai politik besar di Selatan menghendaki Persatuan Irlandia, begitu pun Partai Buruh dan Demokrat Sosial (SDLP) dan Sinn Féin di Irlandia Utara.
Persatuan Irlandia ditentang oleh partai-partai unionis dan kelompok-kelompok paramiliter loyalis di Irlandia Utara. Pemerintah Britania Raya tunduk pada Akta Irlandia Utara 1998 yang memerintahkan untuk mengikuti kehendak mayoritas penduduk Irlandia Utara.
^Branscombe, Nyla R. (2004). Collective Guilt: International Perspectives. Cambridge University Press. hlm. 194. ISBN978-0-521-52083-6.Parameter |coauthor= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)
^The Constitution of Ireland, Article 15, section 2, subsection 2. Retrieved from http://www.taoiseach.gov.ie/upload/static/256.htm on August 18, 2010. Extract: "Provision may however be made by law for the creation or recognition of subordinate legislatures and for the powers and functions of these legislatures. " This theoretically provides that sub-national legislatures may be established by the Oireachtas.