Hiperinflasi Indonesia 1963-1966[1] adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya pada era Demokrasi Terpimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Sukarno mencetak Rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 0,1%[2] sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah (Redenominasi) dari 1000 Rupiah menjadi 1 Rupiah.
Latar belakang
Selama masa kolonialisme Belanda, terdiri dari beberapa kekuatan politik yakni militer, nasionalis, Islamis, dan komunis. Namun, mereka mengkesampingkan perbedaan-perbedaan mereka untuk melawan satu musuh bersama yakni pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, perpecahan kembali muncul. Melalui konsep Pancasila, Sukarno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru.
Setelah Revolusi Nasional Indonesia, negara tersebut mengalami kesulitan untuk membangun pemerintahan dan kebangsaan melalui sistem parlementer karena berbagai kelompok saling bersaing merebut kekuatan politik dan ingin memaksakan pandangan mereka pada negara tersebut.
Ketika kondisi politik negara ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar, ini menjadi masalah berat yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi. Sekalipun pada tahun-tahun awalnya setelah kemerdekaan Indonesia mengalami sedikit perkembangan ekonomi, perkembangan ini segera hilang karena ketidakstabilan situasi politik (terutama setelah pemberontakan-pemberontakan wilayah dan nasionalisasi aset-aset Belanda pada 1957-1958).
Klimaks
Pemerintahan Sukarno menerbitkan Rencana Delapan Tahun 1960 sebagai usaha untuk membuat negara ini memiliki swasembada makanan (terutama beras), pakaian dan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam periode 3 tahun. Lima tahun setelah itu direncanakan menjadi periode pertumbuhan mandiri.
Pada tahun 1960an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dollar AS pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% (year-on-year) pada tahun 1962-1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah (seperti pembangunan Monas). Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan (terutama pada tahun 1962-1963). Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Sukarno menolak bantuan dari AS dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena masuknya Malaysia sebagai negara anggota PBB (Indonesia menentang pendirian Malaysia pada tahun 1963). Sebaliknya, Sukarno menjalin hubungan lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara.
Namun, Rencana Delapan Tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1964 karena ekonomi yang menurun dan target-target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hiperinflasi, pengurangan sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Politik Konfrontasi yang mahal terhadap Malaysia juga menyerap porsi signifikan dari pengeluaran pemerintah.
Namun hiperinflasi tetap tidak dapat dihindari akibat pencetakaan uang yang terus menerus, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejab. Dana simpanan para nasabah perbankan juga menciut 1/1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi, dan harga tetap naik membumbung tinggi maka terjadilah hiperinflasi.
Dampak
Campuran politik ciptaan Sukarno (menyatukan nasionalis, agama dan komunis; NASAKOM) terbukti menjadi sebuah bom waktu. Kekacauan total terjadi setelah Peristiwa 1 Oktober 1965. Perlahan, Jenderal Suharto mengambil alih kekuasaan dari Sukarno pada periode 1965-1967. Pada tahun 1967 Suharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia).
Salah satu prioritas utama Suharto adalah meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Dia mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang belajar di AS untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 1966-1970, pemerintah berhasil mengontrol inflasi hingga 85%, membangun kembali hubungan-hubungan internasional sehingga bantuan asing yang sangat dibutuhkan bisa masuk ke Indonesia, memulai rehabilitasi infrastruktur, dan memperkenalkan peraturan baru yang menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ini akan menandai era Orde Baru.
Lihat pula
Referensi
Pranala luar